(voinews.id) Pemerintah memiliki komitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan dalam Pemilu 2024. Tingkat rasionalitas biaya akan dibicarakan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DPR dan pemerintah. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai memimpin Rapat Badan Peradilan Khusus Pemilu di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Kamis.
Rapat dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan beberapa pejabat terkait. Menurut Mahfud MD. dana yang disetujui bersama sebesar Rp1,24 triliun. Pencairan dana itu akan bertahap di tahun 2022. 2023 dan 2024 karena sifatnya multiyears. (antara)
