Dalam sebuah pernyataan, Menteri Retno Marsudi menambahkan, Jepang akan memberi akses yang lebih besar terhadap produk-produk Indonesia termasuk menghapus tarif barang olahan perikanan. Kedua negara juga akan meningkatkan hubungan di sektor perbankan.
Menurut Retno Marsudi, kedua belah pihak mengharapkan amandemen Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) dapat segera dilaksanakan pada kuartal pertama tahun 2024. Namun perjanjian tersebut masih perlu ditandatangani dan diratifikasi secara resmi oleh parlemen masing-masing setelah pemeriksaan butir butir hukum.
Pernyataan Menteri Retno Marsudi tersebut disampaikan setelah Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida di sela-sela KTT Tokyo yang menandai 50 tahun hubungan Jepang dan Perhimpunan Negara Negara Asia Tenggara (ASEAN).
Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Kishida, Presiden Joko Widodo juga menyoroti pentingnya kesepakatan Jakarta dan Tokyo mengenai produksi mineral penting yang dimiliki Indonesia. Hal ini seiring dengan upaya Indonesia untuk memposisikan diri sebagai salah satu pemain utama dalam mata rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV) global.
Selain itu, Jepang juga telah memberi kapal patroli kepada penjaga pantai Indonesia senilai ¥9 miliar, atau sekitar hampir Rp1 triliun. Pemberian ini bertujuan membantu Indonesia meningkatkan kapasitas maritimnya.
Indonesia dan Jepang juga menjalin hubungan yang semakin intensif di bidang transportasi umum. Presiden Joko Widodo mendapatkan jaminan dari Jepang untuk melanjutkan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta untuk jalur Timur-Barat saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada Sabtu (16/12/2023).
Hubungan baik antara Indonesia dan Jepang di berbagai bidang, khususnya ekonomi, memang sudah terbina selama lebih dari setengah abad. Ke depannya, hubungan ini diharapkan akan semakin meningkat dengan prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.