Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5,3 persen hingga 5,6 persen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan menurunkan tingkat kemiskinan hingga 6-7 persen dan tingkat pengangguran terbuka di angka 4-5 persen. Target tersebut dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/02/2024).
Sidang kabinet menyepakati Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa usai rapat kabinet tersebut mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dan kata 'akselerasi' dipakai mengingat tahun 2025 adalah awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Dia juga mengungkapkan bahwa RPJMN 2025-2029 adalah sangat strategis dan menjadi bagian dari awal rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 menuju visi "Indonesia Emas". Diharapkan melalui RKP dan KEM-PPKF 2025, Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap, MIT) pada 2038 dengan target tingkat pertumbuhan rata-rata bisa mencapai 7 persen atau minimum 6 persen.
MIT tersebut menggambarkan situasi di mana negara berpendapatan menengah tidak dapat melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi. Hal ini disebabkan produktivitas tenaga kerja masih rendah, biaya produksi tinggi dan produksi barang belum memiliki nilai tambah yang tinggi sehingga tidak dapat bersaing secara internasional. Pada akhir, MIT mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak meningkat.
Keluar dari MIT dan menjadi negara maju pada 2045 memang menjadi upaya serius pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu syaratnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-7%.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (sustainable), Pemerintah dan dunia usaha harus memperkuat struktur ekonomi nasional dengan membangun infrastruktur, mendorong investasi dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor.
Untuk mencapai kategori sebagai negara berpendapatan tinggi, pendapatan per kapita negaranya harus mencapai US$ 13.845 ke atas. Ini artinya baha pendapatan per kapita Indonesia harus naik tiga kali lipat dari capaian saat ini hingga 2038 atau sebelum target Presiden Joko Widodo pada 2045.
Semoga pemerintah yang baru dibentuk hasil pemilihan presiden 2024 yang lalu dapat mewujudkan target tersebut dan Indonesia dapat menjadi negara maju. Tentu saja, dibutuhkan kerja keras dan tekad kuat serta kerja sama erat berbagai elemen untuk mewujudkan hal tersebut.