April
(voinews.id)Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengaku optimis dan yakin pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan terwujud pada tahun 2024.
"Banyak orang meragukan target itu tidak akan tercapai namun saya dan seluruh bangsa harus optimis," kata Jazilul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri peringatan Nuzulul Quran dan Selamatan 24 Tumpeng yang digelar Gerakan Nasional Nusantara Mengaji di Titik Nol, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,
anatara
April
Menteri PUPR tekankan penghijauan di Bendungan Ciawi dan Sukamahi
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya penghijauan di Bendungan Ciawi dan Sukamahi.
Menteri PUPR menekankan pentingnya penghijauan pada dua bendungan kering yang juga dikembangkan sebagai Ecotourism Park atau Taman Ekowisata dengan memanfaatkan kawasan konservasi pada bendungan.
"Manfaatkan tanah yang masih ada di sekitar bendungan untuk konservasi dengan ditanami pohon-pohon buah seperti alpukat, manggis, aren, juga pohon bambu. Menanamnya dilakukan dengan benar, ada tujuannya misal bambu sebagai pagar pembatas tanah," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Pembangunan bendungan nantinya tidak hanya sebagai bagian dari rencana induk (master plan) pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta, tetapi juga pengembangan ekowisata kawasan Puncak Bogor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan mengedepankan perlindungan ekosistem.
Konsep Taman Ekowisata Bendungan Sukamahi akan memanfaatkan kawasan terpadu pada bendungan itu sendiri seperti konservasi alam pada area sabuk hijau atau greenbelt dikembangkan menjadi forest conservation park atau hutan konservasi yang mempunyai fungsi utama untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan tumbuhan khas setempat.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono mengatakan, Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi ditargetkan rampung pada Agustus 2022.
"Untuk Bendungan Ciawi saat ini progres fisiknya sekitar 83 persen dan Bendungan Sukamahi 85 persen. Saat ini keduanya sedang dalam tahap konstruksi di tubuh bendungan. Untuk di Bendungan Ciawi juga sedang penyelesaian spillway / saluran pelimpah," ujar Bambang.
Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6,05 juta m3 dan luas area genangan 39,40 hektare untuk mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik/detik. Kontrak pembangunannya senilai Rp798,70 miliar dengan kontraktor pelaksana PT. Brantas Abipraya dan PT. Sacna (KSO).
Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 hektare dengan manfaat mereduksi banjir sebesar 15,47 metern kubik/detik. Pembangunan Bendungan Sukamahi sudah direncanakan sejak 1990-an dan mulai dibangun pada 2017. Kontrak pembangunannya senilai Rp464,93 miliar dengan kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya-Basuki KSO.
antara
April
(voinews.id)Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan para anggota G20 dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 ke-2 menyerukan agar perang antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan.
“Banyak anggota mengutuk perang sebagai tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan dan pelanggaran hukum internasional,” katanya dalam konferensi pers FMCBG G20 Ke-2 yang diikuti Antara di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menuturkan forum FMCBG yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat ini pun berlangsung dalam situasi yang menantang. Hal itu terjadi mengingat adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut dan dampaknya dirasakan oleh negara-negara di luar Eropa.
Anggota G20 menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang krisis kemanusiaan, ekonomi dan keuangan sebagai dampak dari perang ini sehingga mereka menyerukan agar perang harus berakhir dengan segera.
Menurut anggota G20, perang telah dan akan terus menghambat proses pemulihan ekonomi global serta meningkatkan kekhawatiran khususnya terkait ketahanan pangan dan harga energi.
Anggota G20 menilai perang telah membuat pertumbuhan serta pemulihan jauh lebih kompleks sekaligus melemahkan kesiapsiagaan dan respons global dalam menangani pandemi termasuk terhadap sektor kesehatan.
Terlebih lagi, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan akan sangat terpengaruh karena mereka sudah menghadapi berbagai tantangan lain seperti ruang fiskal yang terbatas dan utang yang tinggi.
Oleh sebab itu, anggota menggarisbawahi peran penting G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang beragam dan kompleks saat ini.
Anggota mendukung adaptasi agenda yang ada dalam rangka mendorong G20 mengatasi dampak ekonomi dari perang sembari mempertahankan komitmen untuk mengatasi tantangan global yang sudah ada sebelumnya.
“Dan memimpin dunia kembali ke pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, inklusif dan seimbang,” tegas Sri Mulyani.
antara
April
Pengamat minta Polri kedepankan sosial-ekonomi atasi kelangkaan minyak
Written by Akbar
(voinews.id)Pengamat Kepolisian Irjen Pol. (Purn) Sisno Adiwinoto mengatakan bahwa Polri seharusnya mengedepankan pendekatan sosial dan ekonomi dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng di masyarakat.
"Polri lebih diminta untuk melakukan fungsi dan peranan dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dalam rangka Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), baru kemudian menegakkan hukum terhadap 'penjahatnya', sehingga dalam penanganan kelangkaan minyak goreng Polri lebih mengedepankan pendekatan sosial dan ekonomi, bukan hanya penegakan hukum," kata Sisno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, tidak mudah untuk memastikan komoditas minyak goreng terdistribusi dengan lancar karena terdapat berbagai faktor yang memengaruhi, mulai dari mekanisme pasar hingga akibat dampak global.
Untuk itu, lanjutnya, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dan Polri dalam membuat kebijakan khusus terkait minyak goreng, di antaranya mengawal distribusi dari hulu ke hilir, menggelar inspeksi mendadak (sidak) pada produsen, sidak ke pasar, serta pemberian subsidi oleh Pemerintah terhadap minyak goreng curah.
Hal itu dilakukan sembari mengembalikan harga minyak goreng kemasan pada harga keekonomian, katanya.
"Jika dicermati, persoalan utama pada minyak goreng adalah ketersediaan atau stok dan gejolak harga. Persoalan tersebut secara alami terbentuk sebab hukum pasar itu sendiri dimana penurunan atau kenaikan harga suatu barang menyebabkan berbagai reaksi pasar," jelasnya.
Terkait penanggulangan masalah minyak goreng, tambahnya, Polri mengedepankan cara sosial dan ekonomi dengan bertindak cepat dalam membuat kontingensi plan yang diterapkan ke seluruh wilayah. Selain itu, Polri juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menuntaskan isu utama kelangkaan minyak goreng.
Melalui Satgas Pangan, yang bekerja sama dengan tim gabungan dari berbagai instansi, Polri memantau perkembangan isu kelangkaan minyak goreng dan mengawal produksi komoditas itu di tingkat hulu, yakni produsen.
"Pada tingkat menengah hingga hilir, Polri menggelar sidak ke pasar-pasar tradisional guna memastikan masyarakat dapat harga minyak goreng sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) dan terjangkau masyarakat di tengah harga crude palm oil yang tinggi," ucapnya.
Setelah masalah utama itu terselesaikan, menurutnya, maka Polri melanjutkan persoalan mengenai penegakan hukum.
"Simpulannya, dalam rangka penerapan strategi Harkamtibmas, Polri telah melakukan berbagai upaya yang cukup serius, namun lebih mendahulukan pendekatan sosial dan ekonomi untuk segera memulihkan stabilitas sosial ekonomi nasional. Sedangkan, upaya penindakan hukum terhadap para manipulator kurang didahulukan karena efeknya tidak dapat seketika memulihkan situasi," ujarnya.
antara