Akbar
December
VOinews.id, Jakarta:Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri menyebut kenaikan PPN 12 persen berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Ia mengungkapkan, kenaikan PPN 12 persen akan membebani masyarakat di tengah ekonomi yang semakin sulit dan terjadinya PHK. "Daya beli masyarakat kita memang menurun dari beberapa fakta, tapi kita lihat penghasilannya, stagnan bahkan sebagian menurun. Itu lah kenapa daya beli menurun, harga cenderung naik, penghasilan cenderung menurun, PPN itu jika dipukul rata praktis akan membebani masyarakat," kata Hanif kepada wartawan di Jakarta, pada Sabtu (14/12/2024). Hanif mengatakan, jika diterapkan kenaikan PPN 12 persen akan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp 80 triliun. Namun, ia menilai lebih penting melihat juga kemampuan rakyat guna memastikan produktivitas penerapannya.
"Tidak ingin melihat dari sisi penerimaan negara dulu, saya ingin melihat justru dari kemampuan rakyat kita bayar dulu. Pajak tinggi setuju nggak, selama masyarakatnya punya kemampuan untuk membayar, kalau tidak, ya malah nanti akan muncul social unrest," katanya. Hanif menambahkan, pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menerapkan kebijakan kenaikan PPN 12 persen. Menurutnya, Pemerintah Presiden Prabowo dinilai harus mendengarkan semua aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan PPN tersebut. "Itu kenapa skenario terbaik dari implementasi PPN 12 persen ini menjadi sangat penting. Memastikan agar upaya menaikkan pendapatan negara itu jangan sampai menimbulkan ketidakstabilan sosial di masyarakat, sekaligus menambah beban ekonomi di masyarakat," tambahnya.(QQ)
RRI.co.id
December
VOinews.id, Jakarta:Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG). Mantan Presiden ke-5 RI itu setuju program tersebut segera direalisasikan demi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Hal ini disampaikan Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati. Namun demikian, Megawati memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satunya terkait anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp10.000 per porsi. Menurutnya, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai. "Aku hitung Rp10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.
Putri dari Proklamator RI Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan. Guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat. "Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya, Selasa (3/12/2024). Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.
"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan. Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya. Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal. "Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," ujarnya. Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun. Adapun uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia.
Di antaranya adalah mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan, mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan. Nantinya, kata dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah. “Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ," katanya.
RRI.co.id
December
VOInews.id, Jakarta:Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menilai budidaya perikanan harus jadi solusi utama. Jika produksi budidaya mencapai 5 juta ton, penangkapan di laut bisa dihentikan. "Kalau kita sudah mampu memproduksi dari budidaya 5 juta ton. Maka penangkapan ikan di laut, saya akan katakan harus berhenti," ujarnya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Ia menyebut beberapa komoditas bernilai tinggi di laut tetap dapat ditangkap. Namun, teknologi yang digunakan harus ramah lingkungan dan tidak merusak biota laut lainnya. Menurut Trenggono, praktik penangkapan destruktif seperti menggunakan troll adalah bentuk korupsi terhadap ekosistem. Ia menegaskan, pengelolaan sumber daya harus berfokus pada keberlanjutan dan antikorupsi. Budidaya ikan seperti Tilapia di Indonesia juga masih memerlukan perbaikan. Bibit unggul dan teknologi yang sesuai standar best practice menjadi tantangan utama. Trenggono mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menantang dirinya untuk merevitalisasi dan membangun kekuatan sektor budidaya perikanan. Tujuannya agar budidaya menjadi andalan untuk keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.
RRI.co.id
December
VOinews.id, Moskow:Irlandia akhir bulan ini akan bergabung dengan gugatan Afrika Selatan (Afsel) di Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel atas dugaan genosida di Jalur Gaza. Hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri Irlandia dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (12/12). Disebutkan, Menteri Luar Negeri Micheal Martin telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan pengajuan partisipasi akan dilakukan di ICJ di Den Haag akhir bulan ini.
Irlandia akan meminta ICJ memperluas interpretasinya tentang tindakan genosida oleh sebuah negara, kata Martin. "Kami khawatir interpretasi yang sangat sempit tentang apa yang dianggap tindakan genosida mengarah pada budaya pengampunan di mana perlindungan warga sipil diabaikan," kata dia, menambahkan. Pada Maret, Irlandia mengumumkan rencana untuk bergabung dalam gugatan tersebut, tetapi prosesnya kemungkinan membutuhkan waktu beberapa bulan. Pada Desember 2023, Afsel menggugat Israel di ICJ atas perang di Jalur Gaza dan meminta pengadilan internasional itu untuk mengambil tindakan sementara terhadap Israel.
Afsel menegaskan bahwa tindakan Israel terhadap penduduk wilayah kantong Palestina itu melanggar Konvensi Genosida. Pada Januari 2024, ICJ kemudian memerintahkan Israel mengambil tindakan untuk mencegah genosida di Jalur Gaza, menghukum siapa pun yang mendorong genosida terhadap warga Palestina, dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza. Namun, ICJ tidak mewajibkan Israel menghentikan serangan seperti yang diminta Afsel dalam gugatannya.
Sumber: Sputnik-OANA