VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk kembali menyampaikan dukungan Indonesia bagi perjuangan Palestina. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam kesempatan itu, Presiden Mahmoud Abbas menyampaikan penghargaan atas dukungan dan konsistensi Indonesia dalam membela Palestina.
“Presiden Abbas sangat menghargai konsistensi Indonesia dalam memberikan dukungan kepada perjuangan Palestina. Presiden Abbas juga meminta Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada AS pada saat pertemuan dengan Presiden Biden di Washington DC pada tanggal 13 November nanti,” kata Menlu Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmen teguh Indonesia untuk terus mendukung Palestina.
"Kekerasan harus segera dihentikan. Pemindahan paksa warga sipil harus diakhiri. Bantuan kemanusiaan harus segera diberikan," tegas Presiden dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.
Presiden Jokowi mengaku sangat sedih dengan kondisi kemanusiaan di Gaza yang makin memburuk akibat kekejaman Israel. Presiden Jokowi juga menyampaikan kepedihan atas intimidasi yang terus terjadi terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat.
"Tindakan keji ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras kekejaman Israel terhadap Palestina. Menurut Presiden, tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan pembunuhan massal dan pemindahan paksa warga Palestina dari tanahnya.
VOINews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah memberikan mandat kepada Indonesia untuk segera melakukan aksi untuk menghentikan perang di Gaza. Menurutnya, mandat tersebut tertuang dalam paragraph 11 Resolusi KTT Luar Biasa OKI, dimana para leaders memberikan mandat kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia dan Nigeria untuk memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian.
“Paragraph 11 ini merupakan pengakuan dari OKI terhadap keaktifan atau kontribusi aktif Indonesia dalam terus mencoba menyelesaikan masalah Palestina, terutama terakhir-terakhir ini adalah situasi di Gaza,” kata Menlu Retno Marsudi dalam keterangan yang di terima di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Menlu Retno menjelaskan, Resolusi KTT Luar Biasa OKI berisikan 31 keputusan dengan pesan yang sangat keras dan kuat. Ia mengatakan Resolusi tersebut menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan.
“Pesan-pesan yang ada di dalam Resolusi ini menurut hampir semua dari kita merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini,” katanya.
Resolusi KTT Luar Biasa OKI mengecam agresi Israel di Gaza. Resolusi juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional.
“Mendesak DK PBB untuk keluarkan resolusi mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel,” kata Retno.
Resolusi juga menyebutkan bahwa beberapa forum internasional akan dilibatkan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel antara lain melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Mahkamah Internasional (ICJ) dan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Resolusi juga memberikan mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat joint media monitoring unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel.
“Mengecam standar ganda dalam menerapkan hukum internasional. Resolusi juga mengecam displacement 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza yang menurut Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang,” kata Retno.
Resolusi KTT Luar Biasa OKI juga mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuine untuk mencapai perdamaian berdasarkan two-state solution. Resolusi juga menolak usulan untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, dan menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat adalah satu kesatuan.
“Resolusi juga mengaktifkan Islamic Financial Safety Net untuk memberikan dukungan finansial, ekonomi, dan kemanusiaan kepada pemerintah Palestina dan UNRWA (Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB),” tutup Retno.
VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (11/11/2023). Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, semula akan dilangsungkan dua KTT secara terpisah back-to- back, yaitu KTT Liga Arab dan KTT OKI. Namun, untuk memberikan pesan yang kuat kepada dunia, maka diputuskan bahwa kedua KTT tersebut digabung pelaksanaannya menjadi Joint Summit.
“KTT ini sangat penting untuk menunjukkan soliditas negara-negara OKI dan untuk menemukan upaya tambahan agar kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina dapat segera dihentikan,” kata Menlu Retno dalam keterangan yang di terima di Jakarta, Minggu.
Dalam pernyataan nasional, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian situasi di Gaza. Retno mengatakan, Jokowi menekankan pentingnya gencatan segera dilakukan.
“Alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self-defence tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collective punishment,” kata Retno.
Presiden Joko Widodo juga menegaskan pentingnya memperepat dan memperluas bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Retno Marsudi menjelaskan, negara-negara OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih berkelanjutan.
“Presiden memberikan contoh kekejaman kemanusiaan yang dilakukan Israel, yaitu menjadikan rumah sakit sebagai target, termasuk rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia telah kehabisan bahan bakar dan hal ini mengurangi kemampuan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang sangat memerlukan bantuan. Presiden mendesak semua pihak menghormati Hukum Humaniter Internasional,” katanya.
Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan.
“Misalnya mendesak diberikannya akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk dapat melaksanakan mandatnya, serta terus mendorong proses advisory opinion di Mahkamah Internasional,” je;as Retno.
Lebih lanjut, OKI juga harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai demi terwujudnya two state solution. Presiden menolak pemikiran one state solution karena dapat dipastikan bahwa Palestina akan dikorbankan.
“Dan Presiden mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina,” kata Retno.
Selain itu, Retno manambahkan, Presiden Joko Widodo juga kembali mengulangi pentingnya OKI bersatu dan berada di garis depan, menggunakan semua cara damai, semua pengaruh dan semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.
VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan perwakilan dari Infinite Learning, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan multimedia di Singapura, untuk menjajaki peluang kerja sama dalam memperkuat pendidikan vokasi dalam upaya pengembangan SDM digital di Indonesia sehingga nantinya mampu mendukung penciptaan lapangan kerja.
Menparekraf Sandiaga usai pertemuan dengan beberapa perwakilan dari Infinite Learning di Singapura, Kamis (9/11/2023), menjelaskan ada gagasan konsep kerja sama yang melibatkan Royal Melbourne Institute of Technology Singapura dengan menggaet Poltekpar sebagai bagian dari vocational training untuk menciptakan terobosan-terobosan di sektor animasi, film, dan gim.
“Kami bertemu dengan Infinite Learning dalam rangka meningkatkan kualitas SDM sehingga bisa membangun kekuatan ekosistem digital di lingkungan Poltekpar. Indonesia masih kekurangan 200 ribu talenta digital per tahunnya yang harus dihasilkan untuk mengoptimalkan potensi digital yang ada," kata Sandiaga.
Menparekraf menjelaskan, pemerintah Indonesia sedang membuat Peraturan Presiden untuk pengembangan gim lokal yang nantinya akan mendorong peran swasta untuk menciptakan SDM talenta digital. Ke depan ditargetkan ada penciptaan 9 juta talenta digital hingga tahun 2035 atau 600 ribu talenta digital setiap tahunnya. Menparekraf berharap langkah ini akan memperluas peluang dan lapangan kerja baru di tanah air.
“Saya menyampaikan terima kasih dari Pemerintah Indonesia kepada pihak swasta yang telah berinovasi dan berkolaborasi dalam mengembangkan SDM tanah air sehingga mendongkrak performa sektor ekonomi kreatif di tanah air demi kebangkitan ekonomi,” ujarnya.