VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Indonesia menyampaikan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengesahkan keanggotaan Palestina di PBB. DK PBB untuk kesekian kalinya gagal menghasilkan Resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB akibat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat selaku anggota tetap DK PBB.

"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam akun media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Dalam pemungutan suara (12 suara mendukung dan satu menolak, dengan dua abstain), DK PBB tidak mengadopsi rancangan resolusi yang akan merekomendasikan Majelis Umum untuk mengadakan pemungutan suara dengan keanggotaan PBB yang lebih luas untuk mengizinkan Palestina bergabung sebagai Negara Anggota penuh PBB.

Rancangan resolusi tersebut merupakan salah satu yang terpendek dalam sejarah Dewan Keamanan: “Dewan Keamanan, setelah memeriksa permohonan Negara Palestina untuk diterima di PBB (S/2011/592), merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB.”

Indonesia menilai Palestina tidak mengalami kemajuan dalam hal mencapai keanggotaan penuh PBB. Palestina mendapatkan status negara pengamat (observer) PBB pada 2012.

"Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB," tulis Kemlu RI.

Indonesia menegaskan mekanisme veto dalam sidang DK PBB oleh Amerika Serikat menghambat upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," tulis Kemlu RI.

Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina di PBB. Indonesia optimis PBB akan memberikan kedudukan yang setara terhadap Palestina di antara negara-negara dalam proses perdamaian menuju solusi dua-negara.

"Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara," tutup Kemlu RI.

VOInews, Jakarta: Indonesia menyampaikan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengesahkan keanggotaan Palestina di PBB. DK PBB untuk kesekian kalinya gagal menghasilkan Resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB akibat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat selaku anggota tetap DK PBB.

"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam akun media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Dalam pemungutan suara (12 suara mendukung dan satu menolak, dengan dua abstain), DK PBB tidak mengadopsi rancangan resolusi yang akan merekomendasikan Majelis Umum untuk mengadakan pemungutan suara dengan keanggotaan PBB yang lebih luas untuk mengizinkan Palestina bergabung sebagai Negara Anggota penuh PBB.

Rancangan resolusi tersebut merupakan salah satu yang terpendek dalam sejarah Dewan Keamanan: “Dewan Keamanan, setelah memeriksa permohonan Negara Palestina untuk diterima di PBB (S/2011/592), merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB.”

Indonesia menilai Palestina tidak mengalami kemajuan dalam hal mencapai keanggotaan penuh PBB. Palestina mendapatkan status negara pengamat (observer) PBB pada 2012.

"Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB," tulis Kemlu RI.

Indonesia menegaskan mekanisme veto dalam sidang DK PBB oleh Amerika Serikat menghambat upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," tulis Kemlu RI.

Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina di PBB. Indonesia optimis PBB akan memberikan kedudukan yang setara terhadap Palestina di antara negara-negara dalam proses perdamaian menuju solusi dua-negara.

"Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara," tutup Kemlu RI.

VOInews, Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Perwakilan RI di Timur Tengah terus memantau dari dekat eskalasi yang terjadi pasca serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damascus dan serangan balasan Iran ke Israel. Eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah tersebut telah menyebabkan beberapa negara di Timur Tengah melakukan pembatasan atau penutupan wilayah udara mereka untuk penerbangan komersil maupun penerbangan lainnya.

Kemlu RI meminta warga negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan dengan melewati rute penerbangan agar mengantisipasi dampak penutupan wilayah udara yang diberlakukan sejumlah negara di Timur Tengah.

"Bagi WNI yang berencana melakukan perjalanan dengan rute penerbangan melewati wilayah udara atau transit bandara di negara-negara Timur Tengah, diimbau untuk mengantisipasi gangguan jadwal penerbangan (flight disruption) dan segera menghubungi maskapai masing-masing untuk mendapatkan update penerbangan," tulis Kemlu RI dalam laman resmi yang dipantau dari Jakarta, Minggu (14/4/2024).

Kemlu RI kembali mengimbau seluruh WNI yang berencana untuk bepergian ke Iran dan Israel untuk menunda rencana perjalanan. "Jika menghadapi situasi kedaruratan agar segera menghubungi nomor hotline Perwakilan RI terdekat atau mengakses aplikasi bergerak Safe Travel Kemlu," tulis Kemlu.

Sejumlah negara-negara Timur Tengah menutup wilayah udaranya dan mengalihkan penerbangan pada Sabtu menyusul serangan pesawat tak berawak (drone) Iran terhadap Israel. Beberapa negara di Timur Tengah yang telah mengumumkan penutupan ruang udara antara lain Mesir, Lebanon, Kuwait, Yordania dan Irak.

VOInews, Jakarta: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Lalu Muhammad Iqbal menegaskan hingga saat ini Indonesia tidak memiliki rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Terlebih, menurut dia, saat ini Israel terus melakukan kekejaman terhadap Palestina di Gaza.

"Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution," kata Iqbal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (11/4/2024).

Sebelumnya, The Times of Israel pada Kamis, menulis soal wacana pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Media itu melaporkan dari sumber yang tidak disebutkan bahwa sebagai alat tukar dalam mewujudkan hubungan diplomatik Indonesia-Israel, Yerusalem akan berhenti menghalangi upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

The Times of Israel pun menulis bahwa pejabat resmi Israel telah mengonfirmasi hal itu. Sementara Ynet News melaporkan bahwa Israel dan Indonesia telah membicarakan wacana normalisasi hubungan kedua negara sejak tiga bulan yang lalu.

"Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak Bangsa Palestina," kata Iqbal menegaskan.

Lalu Muhammad Iqbal mengatakan proses keanggotaan Indonesia di OECD akan memakan waktu cukup lama. Bahkan, menurut dia, beberapa negara membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh OECD.

"Roadmap keanggotaan menurut rencana akan di adopsi bulan Mei depan dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia," jelasnya.

Indonesia kerap menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan yang didasarkan pada amanat Undang-undang yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Untuk itu, Indonesia juga kerap mengecam Israel yang hingga kini masih menekan Palestina. Hingga saat ini, korban rakyat Palestina yang tewas akibat perang Israel-Hamas mencapai lebih dari 33 ribu orang.