Program Highligt (1171)
February
Kontribusi Indonesia Bagi Perdamaian Dunia Tidak Terbantahkan
Written by mazpri
Kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia tidak terbantahkan. Indonesia memiliki kredensial, track record, dan sejarah panjang. Dunia menaruh kepercayaan besar terhadap komitmen dan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia.
Hal ini ditegaskan Menlu Retno L.P. Marsudi di markas Indobatt Adchit Al-Qusayr, Lebanon (26/2).
Menlu Retno yang tiba di gerbang markas Indonesian Batalyon (Indobatt) disambut tari Pasambahan oleh peacekeepers perempuan dan drumband kontingen Garuda dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).
Di hadapan ratusan personil kontingen infantri mekanis UNIFIL, Menlu Retno memberi salam Garuda!... Garuda!... Garuda!
“Seluruh rakyat Indonesia bangga dengan peran dan kontribusi kontingen Garuda di Lebanon dan seluruh misi pasukan perdamaian kita di seluruh penjuru dunia, yang berprestasi dan berkinerja sangat baik dan berhasil merebut hati dan kepercayaan masyarakat setempat," tuturnya.
Kepada para personil infantri mekanis UNIFIL, Menlu RI menyampaikan bahwa bangsa Indonesia telah secara konsisten berkontribusi bagi perdamaian dunia. Komitmen dan kontribusi Indonesia yang berkesinambungan terhadap perdamaian dunia merupakan DNA bangsa Indonesia, yang diamanatkan oleh konstitusi.
Hal ini sangat terlihat pada kontribusi Indonesia yang sangat besar, terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan Asia dan pasifik khususnya di Asia Tenggara.
Di Indobatt, Menlu Retno juga melakukan diskusi dengan personil perempuan dari kontingen Garuda yang jumlahnya mencapai 48 orang. Peacekeepers perempuan menurut Menlu RI memiliki keunggulan dan nilai tambah tersendiri. Mereka dapat lebih mudah diterima dan dipercaya dalam membantu masyarakat perempuan dan anak-anak.
“Sebagai perempuan saya sangat bangga…. jumlah women peacekeepers Indonesia terus meningkat… ini nilai tambah luar biasa…..negara muslim terbesar di dunia mengirim women peacekeepers ke misi perdamaian PBB," tuturnya.
Dari 41 negara yang berkontribusi kepada UNIFIL, kontingen Garuda saat ini adalah pasukan terbesar dengan jumlah 1.290 personil, diikuti Itali 1.007 personil dan India 899 peronil. Pasukan Garuda memiliki kedekatan khusus dengan masyarakat setempat.
Dibawah program Civil Military Coordination (CIMIC), kontingen Garuda secara rutin melakukan kegiatan seperti kegiatan budaya, pemberian pelayanan kesehatan, sosialisasi ke sekolah mengenai Indonesia dan UNIFIL, pemberian bantuan buku dan bahan ajar, kerja bakti membersihkan desa dan fasilitas umum desa, serta memberi pelatihan kepada polisi setempat.
Berbagai kegiatan ini membuat kontingen Garuda menjadi sangat dikenal dan diterima oleh masyarakat khususnya di Lebanon Selatan.
Menlu Retno juga secara langsung melihat kedekatan kontingen Garuda dengan masyarakat setempat saat mengunjungi salah satu medical camp di distrik Thaibeh, pada saat itu kontingen Garuda sedang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Rutin seminggu sekali, pasukan kontingen Garuda datang ke medical camp di distrik Thaibeh memberikan pelayan kesehatan umum dan juga gigi. Para pasukan kontingen Garuda juga melakukan kunjungan kerumah-rumah penduduk jika mereka membutuhkan pelayan kesehatan secara diluar waktu operasional medical camp. Berbagai pelayanan masyarakat seperti ini telah membuat peacekeepers Indonesia sangat dekat dengan masyarakat setempat.
Pasukan UNIFIL dibentuk PBBB pada tahun 1978 untuk mendukung pelaksanaan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 425 dan 426 yang meminta Israel menarik mundur pasukannya dari Lebanon Selatan. Sejak tahun 2006 dengan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006, terdapat peningkatan jumlah personil pasukan perdamaian PBB, termasuk dengan keikutan serta kontigen Garuda dari Indonesia.
Saat ini Indonesia merupakan kontributor pasukan terbesar pada UNIFIL dengan jumlah total 1.290 personil. Mandat dari pasukan UNIFIL antara lain memonitor gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, pemulihan keamanan dan menjaga perdamaian di Lebanon Selatan, membantu Pemerintah Lebanon menjalankan otoritasnya secara efektif di Lebanon Selatan, dan membantu penyaluran bantuan kemanusiaan dan proses kembalinya pengungsi secara aman. (Kemlu)
February
Menlu Ajak Pasukan AL Kontingen Garuda UNIFIL Jaga Perdamaian Dunia
Written by
February
RRI Bangga Gelar Acara 6 Dekade Ajip Rosidi Mewarnai Sastra Indonesia
Written by mazpri
Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Soleman Yusuf, mengungkapkan kebanggaannya bahwa RRI bisa dipercaya untuk menggelar 6 Dekade Ajip Rosidi mewarnai Sastra Indonesia.
“Ini merupakan kerjasama yang baik antara Voice Of Indonesia dan museum Sastra HB.Jasin,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara 6 Dekade Ajip Rosidi mewarnai Sastra Indonesia di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI, Jakarta, Sabtu (24/2/2018) malam.
Menurut Soleman, acara tersebut merupakan sebuah acara yang sangat luar biasa, bahkan disiarkan langsung oleh Pro 4 RRI.
“Pro 4 RRI ini siaran yang merangkum seluruh budaya Indonesia, termasuk di dalamnya sastra indonesia,” tambahnya.
Khusus Voice of Indonsesia, Soleman menjelaskan bahwa VOI merupakan siaran luar negeri RRI yang dikhususkan untuk warga Indonesia yang berada di luar negeri.
“Kita ada program Bilik Sastra yang merupakan bentuk apreasiasi kami untuk satrawan seluruh iIndonesi,” (Kbrn)
February
Indonesia Bersuara Untuk Akhiri Kekerasan Terhadap Anak
Written by mazpri
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise, pada tanggal 14-15 Februari 2018 mewakili Indonesia dalam Konferensi Global Partnership to End Violence Against Children, yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia. untuk mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap anak. (15/2)
Konferensi bertajukEnd Violence Solutions Summittersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Swedia, dan Kemitraan Global untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak serta Aliansi GlobalWeProtect, yang terdiri dari 79 negara. Acara ini bertujuan untuk membahas berbagai perkembangan dan inisiatif-inisiatif pendukung guna memajukan hak-hak anak, dan mencegah semua bentuk kekerasan terhadap anak. Konferensi dibuka oleh Perdana Menteri Swedia, Stefan Loven, dan Ratu Swedia, Ratu Silvia. Kemudian pembukaan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari Deputi Sekjen PBB, Dirjen WHO, dan Menteri Anak, Lansia dan Gender Swedia.
Kekerasan terhadap anak berdampak terhadap satu miliar anak di dunia. Salah satu tujuan Konferensi adalah menyebarkan solusi mengakhiri kekerasan terhadap anak serta mengangkat bagaimana Kemitraan Global mendukung Agenda 2030 dan memperkuat upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Dalam hal ini, Menteri Yohana berbicara mengenai kisah-kisah sukses dari Indonesia, termasuk regulasi dan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang memuat berbagai program dan kegiatan, antara lain perlindungan anak dari kekerasan melalui peran anak sebagai Pelopor dan Pelapor, peningkatan resiliensi anak untuk mencegah dan memerangi kekerasan melalui Forum Anak, Sekolah Ramah Anak termasuk anti-perundungan dan penerapan disiplin positif, penguatan pengasuhan berbasis hak anak untuk peningkatan ketahanan keluarga dan pencegahan perkawinan anak.
Selain itu, disampaikan pula kesuksesan peningkatan peran aktif masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyrakat (PATBM) dan penyediaan layanan on-line bagi anak dalam melaporkan kasus kekerasan melalui Telepon Sahabat Anak atau TeSA129, serta pencegahan eksploitasi seksual anak terutama di wilayah destinasi wisata.
“Di tengah kerja kami untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, mengakhiri kekerasan terhadap anak tetap menjadi prioritas utama. Kami bangga dapat berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaik dengan Negara-negara lain," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, yang juga berbicara di beberapa panel selama Konferensi.
Indonesia yang diwakili oleh Menteri Yohana merupakan anggota Dewan Kemitraan Global, juga berbicara tentang bagaimana Indonesia mengembangkan Strategi Nasional untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020 (STRANAS PKTA) yang meliputi konsultasi dengan ribuan anak di penjuru Indonesia. Menteri juga memimpin diskusi tentang negara-negara pencari jalan (pathfinder countries), seperti Indonesia dan bagaimana Indonesia mengambil tindakan untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selain itu, Indonesia juga mengadakan bilateral meeting dengan pemerintah Swedia untuk menjajaki kemungkinan kerjasama yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian PP-PA, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dengan Pemerintah Swedia terkait perlindungan anak dari kekerasan dan upaya layanan yang diberikan bagi anak korban kekerasan.
Pada rangkaian Konferensi tersebut juga dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat praktik baik yang dilakukan Swedia ke 2 lokasi yaitu Bernahus Stockholm (Rumah Aman Anak) dan Ombudsman Anak.
Indonesia dan Swedia adalah dua sekutu dalam kampanye untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak. Konferensi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Raja Swedia Carl XVI Gustaf dan Ratu Silvia. Sang Ratu, yang dikenal giat mengampanyekan penghentian kekerasan terhadap anak, bertemu dengan para pembuat kebijakan dari kedua negara serta perwakilan anak muda dari Indonesia untuk mencari inisiatif bersama guna menghentikan kekerasan terhadap anak.
Perwakilan anak muda juga dipilih dari kelompok negara-negara anggotaPathfinding Countries, dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. . Dari Indonesia, ada Monica (15) dari Kabupaten Sleman-Yogyakarta, Luisa (16) dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Kristian (16) dari Kabupaten Wamena, Papua, Mereka adalah mewakili anak Indonesia, yang tergabung dalam Forum Anak dan mereka berpartisipasi dalam sesi-sesi pelatihan anak dan juga Konferensi itu sendiri.
“Sebagai salah satu anggota negaraPathfinding Countries, Indonesia telah menjadi pemimpin global dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak. Kami sangat menghargai komitmen pemerintah dan akan terus bekerja berdampingan dengan para mitra kami untuk melindungi anak di sekolah, di rumah, di masyarakat dan on-line," kata Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Gunilla Olsson.
Direktur Eksekutif UNICEF yang baru, Henrietta H. Fore, juga menyampaikan pidato di Konferensi tersebut mengenai pentingnya menyatukan para pemegang kepentingan untuk mendorong diakhirinya kekerasan terhadap anak.
Pertemuan Anggota Dewan Kemitraan Globaldilakukan sehari sebelum Konferensi (13 Februari 2018). Pertemuan dihadiri oleh semua anggota yang meliputi unsur-unsur: pemerintah (6 Menteri), lembaga-lembaga PBB, CSOs, dunia usaha, akademisi dan pakar. Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin didampingi oleh Rini Handayani Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, mewakili pada pertemuan tersebut. Pertemuan membahas 2 agenda penting, yaitu: (a) capaian atas 3 tujuan Kemitraan Global, yang meliputi: penguatanpolitical will, accelerate action,dan penguatan kerjasama; dan (b) prioritas 2017-2018.
Capaian Indonesia yang disampaikan oleh Lenny, meliputi 5 pilar utama yang berfokus pada upaya-upaya pencegahan, yaitu: (1) penguatan peran dan partisipasi anak, melalui Forum Anak, peran anak sebagai Pelopor dan Pelapor, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan; (2) penguatan keluarga, terutama melalui pengasuhan berbasis hak anak; (3) penguatan institusi sekolah melalui sekolah ramah anak, termasuk anti-bullying dan penerapan disiplin positif; (4) penguatan lingkungan dan masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha, media dan lembaga masyarakat; dan (5) penguatan peran daerah, melalui Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. Peran seluruh pemangku kepentingan perlu diperkuat di setiap jenjang wilayah, yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. (Kemlu)
February
Presiden Minta Rektor Perguruan Tinggi Lakukan Terobosan
Written by SumarnoPengembangan SDM selalu menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah, seperti akses masyarakat terhadap layanan kesehatan antara lain melalui Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dilakukan melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan adanya beasiswa pendidikan vokasional dan training vokasional terus ditingkatkan.
"Namun mulai tahun ini, terutama tahun depan terobosan-terobosan besar harus kita lakukan di bidang pendidikan dan lebih spesifik lagi dalam pendidikan tinggi," ucap Presiden Joko Widodo ketika berbicara pada Peresmian Pembukaan Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia Tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Kamis 15 Februari 2018.
Terobosan di bidang pendidikan harus lebih signifikan dibanding dengan terobosan pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun terakhir ini. Presiden meyakini para rektor sudah mengetahui bahwa dalam tiga tahun ini pemerintah melakukan terobosan dengan membangun infrastruktur di berbagai daerah pinggiran dengan membangun jalan dan jembatan, bandara pelabuhan, waduk, pembangkit listrik di daerah yang selama ini tidak tersentuh.
Presiden memberikan contoh mengapa pentingnya pembangunanan infrastruktur dengan menjelaskan tentang buruknya infrastruktur sehingga mengganggu mobilitas orang dan barang. Dalam tayangan yang dipaparkan, terlihat jelas buruknya jalan di Papua, dimana jarak 100 kilometer ditempuh dalam waktu dua sampai tiga hari. "Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau biaya logistik dan transportasi masih dengan jalan seperti ini (buruk)," tutur Presiden.
Oleh karenanya, terobosan besar dalam pengembangan SDM, terobosan besar dalam pengembangan pendidikan tinggi harus dilakukan secara serius. "Artinya Bapak Ibu Rektor harus kerja lebih serius! Karena ini nantinya sama seperti infrastruktur, kita akan mati-matian mengubah infrastruktur kita. SDM kita juga akan akan diubah konsep, cara, keputusan lapangan. Semuanya akan kita ubah," kata Kepala Negara.
Di awal sambutan, Presiden mengatakan bahwa acara forum rektor hari ini seperti dalam sidang kabinet paripurna pada senin (12/2) lalu, karena dalam sidang kabinet tersebut, Presiden meminta kepada para menteri untuk memikirkan terobosan yang signifikan dalam mengembangkan SDM.
"Saya sampaikan kita harus mengejar dua hal yaitu investasi di bidang infrastruktur dan investasi di bidang SDM. Inilah dua hal ini yang harus kita kejar. Karena dua hal inilah kita ketinggalan dengan negara lain," ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Ketua FRI Suyatno dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Ariestina Pulubuhu. (Rilis Biro Pers Istana)
February
Presiden Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah Di Sulsel
Written by SumarnoPresiden Joko Widodo menyerahkan 3.850 sertifikat kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang berasal dari Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Penyerahan tersebut dilakukan di Lapangan Makattang Daeng Sibali, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 15 Februari 2018.
Kepemilikan hak atas tanah memang wajib dibuktikan dengan sertifikat. Demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan. Sertifikat itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.
Oleh karena itu dengan dimilikinya sertifikat ini akan memberikan rasa aman kepada pemiliknya. “Sudah tidak ada yang bisa mengklaim karena di sertifikat ada nama serta luas,” ucap Presiden.
Presiden mengungkapkan bahwa dahulu penerbitan sertifikat hak atas tanah hanya dilakukan untuk 500 ribu sertifikat di seluruh Indonesia tiap tahunnya. Tahun 2017 kemarin, sebanyak 5 juta sertifikat.
“Target tahun ini sejumlah 7 juta sertifikat dan untuk tahun depan sejumlah 9 juta sertifikat,” kata Kepala Negara.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. (Release Biro Pers Istana)
February
Sri Mulyani Raih Penghargaan Dari World Government Summit Sebagai Menteri Terbaik Di Dunia
Written by mazpri
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.
Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016.
Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.
Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya menjadi penerima pertama dari Asia yang menerima penghargaan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.
Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil.
World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, dan melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain.
Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan. World Government Summit dihadiri lebih dari oleh lebih dari 4000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional. Setkab
Melalui dukungan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, World Government Summit dimulai oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang sebagai upaya untuk membawa segenap pemimpin pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam satu forum bersama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan 7 miliar penduduk dunia.
Laporan dari World Government Summit kemudian akan diterbitkan oleh Oxford Analytica, McKinsey, Harvard Business Review, dan di situs web World Government Summit. (Setkab)
February
Presiden Apresiasi Komitmen Pemuka Agama Perkokoh Kerukunan Bangsa
Written by NouvaPresiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas komitmen kuat para pemuka agama di seluruh Tanah Air dalam membantu pemerintah menjaga serta memperkokoh kerukunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat bersilaturahmi dengan para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, pada Sabtu, 10 Februari 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Berkat komitmen kuat dan peran penting para pemuka agama tersebut, Indonesia telah dikenal oleh dunia internasional sebagai negara yang penuh keberagaman namun masyarakatnya tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan. (Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)
February
Presiden Targetkan Semua Tanah Di Sumatra Barat Sudah Bersertifikat Tahun 2023
Written by Daniel
Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mewujudkan target penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat Sumatra Barat pada tahun 2023 mendatang.
Hingga saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat. Padahal, seharusnya ada 1.700.000 sertifikat yang harus segera diterbitkan.
"Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya hutang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan," ujar Presiden kepada masyarakat yang hadir di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu, 7 Februari 2018.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan betapa pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air.
"Saya kejar-kejar terus supaya bapak, ibu, dan saudara semua tahu setiap saya ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana," ungkapnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar masyarakat memperbanyak dan menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta tidak mudah rusak.
"Jadi kalau yang asli hilang ngurusnya mudah. Dengan fotokopi datang ke kantor BPN bilang, 'Pak sertifikat saya hilang' sudah gampang nyarinya, kalau tidak ada fotocopynya sulit," ucap Presiden.
Tak lupa, Presiden juga menitipkan pesan kepada para penerima sertifikat agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat produktif. Perhitungan dan kalkulasi yang matang juga harus menjadi pertimbangan utama apabila ingin menggunakan sertifikat sebagai agunan.
"Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu, dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak? Bisa mengangsur bunganya atau tidak setiap bulan? Kalau tidak (bisa mencicil), jangan sekali-kali meminjam di bank," ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sosial Idrus Marham, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago. Rilis Setkap
February
TNI AD Siap Menghadapi PILKADA Serentak 2018 dan PILPRES 2019
Written by Nouva
Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Mulyono, membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat 2018 di Markas besar Angkatan Darat Jakarta, Senin (5/2). Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat dilaksanakan setiap tahun untuk menerangkan agenda Rapat Pimpinan dalam menyampaikan kebijakan yang dirumuskan oleh Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Jenderal Mulyono mengatakan, dalam rapat itu, TNI Angkatan Darat menyatakan siap menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019.
Selain itu, sesuai arahan panglima TNI, ditegaskan, netralitas TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Presiden sudah harga mati yang tidak boleh ditawar. Bahkan sudah menjadi komitmen yang harus diperjuangkan. Ia menjamin, tidak akan ada prajurit TNI Angkatan Darat yang melakukan kampanye gelap untuk memenangkan satu kontestan dalam pesta demokrasi tersebut. (VOI / Hankam / 05.02.18 /AF )
