VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Minggu mendesak AS, Inggris, dan beberapa negara lain agar membatalkan rencana menghentikan sementara pendanaan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Ia mengatakan bahwa kebutuhan mendesak para pengungsi Palestina harus dipenuhi. “Meskipun saya memahami kekhawatiran mereka – saya sendiri merasa prihatin dengan tuduhan ini – saya sangat mengimbau kepada para pemerintah yang telah menghentikan kontribusi mereka, untuk setidaknya, menjamin keberlangsungan pekerjaan UNRWA,” kata Guterres dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya. “Sementara itu, dua juta warga sipil di Gaza bergantung pada bantuan penting dari UNRWA untuk kelangsungan hidup sehari-hari, tetapi pendanaan UNRWA saat ini tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka pada Februari."

“Tindakan menjijikkan yang dilakukan para anggota staf ini harus dipertanggungjawabkan. Namun, puluhan ribu pria dan perempuan yang bekerja untuk UNRWA, banyak di antara mereka yang berada dalam situasi paling berbahaya bagi para pekerja kemanusiaan, tidak seharusnya dihukum,” katanya. UNRWA mengatakan bahwa mereka telah memecat beberapa stafnya karena dugaan keterlibatan dalam serangan 7 Oktober terhadap warga Israel. AS, Inggris, Italia, Australia, Kanada, Finlandia, dan Belanda memutuskan untuk menghentikan pendanaan untuk UNRWA menyusul klaim Israel pada Jumat. Norwegia menyambut baik penyelidikan terhadap beberapa staf UNRWA, tetapi mengatakan akan terus mendukung warga Palestina melalui UNRWA.

Irlandia juga mengumumkan tidak akan menyetop pendanaan untuk badan PBB tersebut. Organisasi tersebut “mengambil tindakan cepat menyusul tuduhan yang sangat serius itu” terhadap beberapa anggota staf UNRWA, kata Guterres. Guterres mengatakan bahwa PBB mengambil tindakan cepat untuk menyelidiki masalah ini melalui Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS).

“Dari 12 orang yang terlibat, sembilan langsung teridentifikasi dan diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini; satu dipastikan meninggal, dan dua lainnya sedang diklarifikasi,” ujarnya. Setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk menuntut secara pidana, kata pernyataan itu. Sebelumnya pada 7 Januari, UNRWA mengumumkan “ sebuah peninjauan penuh dan independen terhadap organisasinya.”

Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat telah mengeluarkan putusan sementara yang memerintah Israel untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, Israel terus melakukan serangan membabi buta terhadap wilayah kantong tersebut. Serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan setidaknya 26.422 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 65.087 orang terluka sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Palestina. Serangan Israel juga telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Sumber: Anadolu

(voinews.id)- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin mengganti nama penyakit monkeypox (cacar monyet) menjadi "mpox" karena khawatir dengan rasisme dan stigmatisasi. Nama baru itu akan digunakan "secara bersamaan selama satu tahun" dan nama lama secara bertahap akan dihapus, kata WHO dalam sebuah pernyataan. Masa transisi untuk adopsi nama baru itu bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran yang disampaikan oleh para ahli tentang kebingungan yang disebabkan oleh perubahan nama di tengah wabah global yang sedang berlangsung, katanya.

"Ketika wabah cacar monyet meluas awal tahun ini, bahasa bernuansa rasis dan menstigmatisasi terpantau menyebar di dunia maya, di lingkungan lain dan di beberapa komunitas," kata organisasi yang berbasis di Jenewa itu. Menurut WHO, penyakit cacar monyet dinamai pada 1970 ketika kasus infeksi pertama pada manusia terkonfirmasi. Virus penyebab penyakit itu pertama kali ditemukan pada monyet penangkaran di Denmark pada 1958.

Badan kesehatan PBB itu mengusulkan nama "mpox" mengikuti pedoman yang dirilis pada 2015 untuk "meminimalkan efek negatif yang tidak perlu pada negara, ekonomi, dan masyarakat" saat menamai penyakit menular baru pada manusia. Pedoman tersebut merekomendasikan untuk menghindari nama yang mengacu pada hewan, lokasi geografis dan kelompok etnis, seperti "flu babi" dan "Sindrom Pernafasan Timur Tengah".

Nama penyakit harus terdiri dari istilah deskriptif generik berdasarkan gejala yang ditimbulkannya, kata WHO. Mpox mulai menyebar di luar Afrika tengah dan barat, yang menjadi tempat endemiknya, pada Mei. Hingga Sabtu (26/11), sebanyak 81.107 kasus mpox dan 55 kematian akibat penyakit itu di 110 negara dan wilayah telah dilaporkan ke WHO pada tahun ini, terutama pada pria yang berhubungan seks dengan pria. Meskipun masih belum pasti penyebab utamanya, hewan pengerat tampaknya menjadi pembawa alami virus tersebut, kata WHO.

Sumber: Kyodo-OANA