Indonesia menjajaki upaya pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Pintu Rafah, satu-satunya titik pelintasan antara Mesir dan Palestina. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, Helmi Fauzi Mesir mengaku sedang berupaya untuk mendapatkan izin pengiriman bantuan kemanusiaan dengan berkoordinasi ke Pemerintah Mesir dan Palestina. Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzi, baru-baru ini mengatakan, persiapan penyaluran bantuan kemanusiaan seperti obat-obatan dan makanan masih terus dilakukan.
“Saat ini kami sedang menjajaki bantuan kemanusiaan Indonesia untuk dikirim ke Gaza. Kami telah berkoordinasi dengan palang merah Mesir disini, dan berkoordinasi dengan kementerian luar negeri Mesir, dan kedutaan besar Palestina yang ada di Kairo. Kami melakukan persiapan-persiapan untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza yang sudah barang tentu melewati pintu Rafah yang berada dalam penguasaan pemerintah Mesir. Sekarang tinggal persiapan di Jakarta, bentuk bantuannya seperti apa. Kami siap memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang sedang menderita di Jalur Gaza.”
Pemerintah Mesir hampir sepenuhnya menutup pintu perbatasan Rafah setelah kuddeta militer pada tahun 2013. Pada tahun ini, Pemerintah Mesir telah mengkonfirmasi untuk membuka pintu Rafah selama bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak luar menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan tujuan untuk meringankan beban penduduk di jalur Gaza. Pejabat Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 100 orang terluka dalam lanjutan demonstrasi The Great March of Return pada Jumat 1 Juni lalu. (voi/rian)
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, perlu upaya untuk mensterilkan kampus dari paham radikalisme. Apabila jangkauan paham tersebut kian meluas di kampus-kampus, diyakini bakal menjadi lahan tumbuhnya bibit kelompok terorisme. Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus bekerja lebih keras untuk memetakan kampus-kampus yang terpapar paham radikalisme dan terorisme.
Arsul Sani di Jakarta Senin (4/6) mengatakan, BNPT dan BIN pun perlu menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kampus yang diduga terpapar juga mesti dilibatkan. Ia memandang, perlu dikembangkan pendekatan lunak alias soft approach terkait penangkalan paham radikal di lingkungan kampus. Sebab, mayoritas mahasiswa sebenarnya berasal dari lingkungan keluarga moderat. (kompas)
Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jederal Industri Kecil dan Menengah (IKM) memberikan fasilitas berupa bantuan mesin dan peralatan guna mendukung proses produksi kepada 20 IKM pandai besi di Dusun Kedung I, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian-Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan, pihaknya terus mendorong pengembangan dan penguatan daya saing industri dalam negeri termasuk sektor IKM di setiap daerah di Indonesia.
Untuk itu, Kemenperin bertekad memacu tumbuhnya sentra IKM, salah satunya sentra IKM pandai besi yang berada di Gunungkidul. Dikatakannya, program bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk IKM tersebut. Ia berharap, melalui bantuan tersebut, IKM pandai besi dapat tumbuh dan berkembang sealigus juga mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya, sehingga akan memberikan efek berantai bagi perekonomian nasional dan daerah. antara
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya sertifikasi dan ketertelusuran produk perikanan Indonesia agar dapat lebih kompetitif dengan produk perikanan luar negeri. Terutama untuk jenis tuna. Hal tersebut disampaikan Susi Pudjiastuti dalam the 3rd Bali Tuna Conference di Bali dari 31 Mei hingga 1 Juni 2018.
Susi Pudjiastuti dalam siaran pers, Minggu (3/6) mengatakan, konferensi tersebut mendorong produk tuna dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing menuju ke Legal Reported Regulated Fishing. Dari sertifikasi ini, tuna Indonesia bisa mendapatkan harga premium sehingga bisa berkompetisi di pasaran dunia. Menurut Susi, tanpa sertifikasi, transaksi jual beli sangat sulit dilakukan, bahkan tidak bisa. Selain sertifikasi, dia juga meminta kepada pengusaha dan stakeholder perikanan agar dapat menjaga traceability atau ketertelusuran dari produk perikanan yang dihasilkan. (kompas)