January
BKSDA: kesadaran warga selamatkan satwa dilindungi meningkat
Written by Administrator
VOI BERITA Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur menyelamatkan satwa yang dilindungi.
"Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang menyerahkan satwa dilindungi yang mereka temukan ke BKSDA. Ini sangat membantu dalam upaya kita menyelamatkan satwa dilindungi," kata Komandan BKSDA Pos Jaga Sampit, Muriansyah di Sampit, Selasa.
Selama 2017, BKSDA Sampit menyelamatkan 29 ekor satwa dilindungi di dua wilayah kerja mereka yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan. Jumlah tersebut kebetulan sama dengan tahun sebelumnya yang hanya 29 ekor.
Satwa dilindungi yang diselamatkan di antaranya orangutan, beruang madu, burung rangkong atau tingang, owa-owa, kukang dan buaya. Ada yang merupakan hasil tindakan penyelamatan atau rescue, namun ada pula yang diserahkan warga.
Meningkatnya kesadaran warga untuk ikut menyelamatkan satwa dilindungi, terlihat dari banyaknya satwa yang diserahkan warga kepada BKSDA, yakni 25 ekor. Sedangkan sisanya merupakan hasil tindakan penyelamatan oleh BKSDA dan tim.
"Satwa-satwa itu kami bawa ke kantor wilayah di Pangkalan Bun untuk dilakukan rehabilitasi, hingga dinilai sudah siap dilepas kembali ke alam. Selanjutnya dilepasliarkan di Suaka Marga Satwa Lamandau," kata Muriansyah.
Muriansyah mengimbau masyarakat tidak memelihara, menjual atau membunuh satwa dilindungi. Jika mengetahui ada satwa dilindungi, warga diminta segera memberitahukan kepada BKSDA supaya dievakuasi sesuai prosedur, selanjutnya dilepasliarkan di habitatnya yang lebih aman.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/1990 pasal 21 menyebutkan, siapa saja yang memelihara, memburu, memperjualbelikan, dan menyelundupkan orangutan, owa-owa, kukang, beruang dan satwa liar yang dilindungi lainnya, akan dikenakan hukuman penjara lima tahun dan denda Rp100 juta.
Masyarakat disarankan tidak memelihara orangutan karena satwa bernama latin pongo pygmaeus itu dapat menularkan penyakit yang sama dengan manusia, seperti TBC, hepatitis A, B dan C, herpes, tifus, malaria, diare, dan influenza.?Selain itu, orangutan rentan mati jika dipelihara warga. Ant
January
Jokowi: Badan Siber Lembaga yang Penting Bagi Pemerintah
Written by Administrator
VOI BERITA Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 mengenai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadikan lembaga tersebut berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden setelah sebelumnya berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Peraturan perubahan tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2017.
Terkait hal ini, Kepala Negara menyebut bahwa perubahan tersebut diperlukan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN ke depannya. "Ini adalah sebuah badan yang sangat penting dan ke depannya sangat diperlukan oleh negara terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali," ujarnya usai menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta di Stasiun Sudirman Baru, Selasa (2/1).
Berdasarkan siaran pers dari Sekretariat Kabiner pada 30 Desember 2017, selain menjadikan BSSN langsung berada di bawah presiden, di dalam lembaga tersebut kini juga terdapat jabatan wakil kepala sebagai unsur pimpinan.
Dalam perubahan ini ditegaskan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (sebelumnya melalui Menko Polhukam), dan dipimpin oleh Kepala. Selain itu, dalam perubahan ini organisasi BSSN terdapat jabatan baru Wakil Kepala yang merupakan unsur pimpinan, dan mempunyai tugas membantu Kepala.
Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala, bunyi Pasal 5A ayat (2) Perpres ini dilansir laman Setkab.go.id, Sabtu (30/12)
Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, maka Pasal 36 Perpres tentang BSSN berubah menjadi: Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (sebelumnya kepada Presiden melalui Menko Polhukam).
Menurut Perpres ini, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya.
Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi Pasal 47 Perpres ini. Dalam Perpres tersebut juga ditegaskan, Kepala BSSN diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Rep
January
VOI BERITA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan sektor di kementeriannya menyumbang hampir 50 persen dari target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2017 senilai Rp129,07 triliun.
"Sektor ESDM juga menjadi andalan dan berpengaruh dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional," katanya di Pos Pengamatan Gunung Agung, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Selasa.
Dalam rapat kerja pertama tahun 2018 bersama Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan seluruh pejabat eselon I dan II di kementeriannya, Jonan mengemukakan bahwa PNBP nasional tahun 2017 mencapai Rp260 triliun.
Jonan mengungkapkan capain tersebut juga melampaui target sektor ESDM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2017 senilai Rp111 triliun atau 116 persen dari target.
Secara agregat, menurut dia, capaian itu juga lebih besar dibandingkan dua tahun sebelumnya, yakni senilai Rp79,94 triliun pada tahun 2016 dan Rp118,7 triliun pada tahun 2015.
Jonan menambahkan PNBP subsektor minyak dan gas bumi (migas) per tanggal 29 Desember 2017 diperkirakan membukukan Rp85,6 triliun atau lebih tinggi dari target 2017 senilai Rp76,6 triliun.
Penerimaan itu didapat dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas mencapai Rp79,6 triliun dan PNBP Migas lainnya senilai Rp6 triliun.
Jika dibandingkan tahun 2016, ia menyatakan, maka PNBP migas senilai Rp49 triliun dan tahun 2015 Rp86 triliun.
Selain itu, diuraikannya, penerimaan negara yang didapat dari Pajak Penghasilan (PPh) migas senilai Rp49 triliun, sehingga total penerimaan dari subsektor migas mencapai Rp135 triliun atau 113 persen dari target APBN Perubahan senilai Rp119 triliun.
"Tahun 2016 penerimaan dari subsektor mencapai Rp87 triliun," ucapnya.
Pada periode yang sama, PNBP dari subsektor mineral dan batubara (minerba) diperkirakan menembus Rp40,6 triliun atau 125 persen lebih tinggi dari target APBN Perubahan 2017 sebesar Rp32,7 triliun.
Penerimaan dari subsektor itu terdiri dari royalti senilai Rp23,2 triliun, penjualan hasil tambang Rp16,9 triliun dan iuran tetap yang sebesar Rp500 miliar.
Sebagai perbandingan, dikemukakan Jonan, pada tahun 2016 PNBP subsektor minerba mencapai Rp27 triliun.
Sementara itu , ia menyatakan, subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) juga mencatatkan capaian PNBP 140 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan.
Hingga 29 Desember 2017, dinyatakannya, penerimaan panas bumi diperkirakan mencapai Rp933 miliar, sedangkan target dalam APBN Perubahan 2017 senilai Rp671 miliar.
Penerimaan panas bumi itu terdiri dari PNBP Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) eksisting senilai Rp909 miliar dan WKP Izin Panas Bumi sebesar Rp24 miliar.
Selain ketiga subsektor itu, Kementerian ESDM mencatat PNBP dari beberapa kegiatan lain mencapai sekitar Rp1,87 triliun.
Jumlah itu bersumber dari PNBP Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar Rp1,16 triliun yang terdiri dari iuran badan usaha dari penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar Rp863 miliar dan iuran badan usaha dari pengangkutan gas bumi melalui pipa sekitar Rp294 miliar.
Selain itu, sekitar Rp730 miliar diperoleh dari kegiatan-kegiatan seperti penjualan dan sewa jasa, pendidikan serta Badan Layanan Umum, demikian Ignasius Jonan.Ant
January
Transaksi saham pertama tahun baru dibuka Wapres JK
Written by Administrator
VOI BERITA Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka perdagangan saham pertama tahun ini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa pagi.
Tepat pukul 09.00 WIB JKs membuka perdagangan didampingi Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.
Perdagangan bursa dibuka pada indeks 6.365 poin. Perdagangan terakhir Bursa Efek Indonesia tahun lalu ditutup pada 6.355 poin oleh Presiden Joko Widodo yang mencatat rekor tertinggi penutupan saat ini.
JK mengatakan, kinerja pasar modal adalah gambaran harapan dan kepercayaan terhadap perekonomian di Indonesia.
Indonesia sendiri, menurut JK, memiliki indikator-indikator perekonomian yang baik, meskipun belum mendorong lebih cepat pertumbuhan perekonomian dibandingkan negara lain.
Dia optimistis pada 2018, perekonomian akan semakin membaik seiring dengan perbaikan harga komoditas di dunia dan berbagai investasi infrastruktur yang telah dibangun pemerintah.
JK berharap indikator-indikator yang ada dan indeks saham yang terus meningkat akan semakin meningkatkan harapan dan kepercayaan pada perekonomian.
Wapres tidak hanya mengharapkan investasi masuk ke pasar modal, namun juga masuk secara langsung dalam ekonomi riil sehingga semakin menambah daya dorong perekonomian.
Wapres juga menegaskan bahwa pemerintah terus membangun infrastruktur guna semakin mendukung investasi dan mendorong perekonomian. "Mari kita dorong investasi lebih naik lagi," kata JK. Ant