31
January

 

(Voinews)  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan inovasi komoditas rumput laut dengan menggunakan teknologi pengolahan pupuk rumput laut yang dihasilkan melalui Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul. Rumput laut merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia yang dapat didayagunakan secara ekologi, ekonomi dan sosial untuk menjadi penggerak pembangunan nasional maupun global yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta Minggu. Sementara itu, Pelaksana TEtap-Plt. Kepala Badan Riset dan SDM-BRSDM  KKP Kusdiantoro mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai riset rumput laut, salah satunya dilakukan LRMPHP Bantul. Riset tersebut dilakukan dalam rangka mendukung tiga program prioritas KKP, salah satunya,  pengembangan perikanan budi daya berbasis ekspor, dengan komoditas unggulan di pasar global, antara lain udang, kepiting dan rumput laut. Sementara Kepala LRMPHP Luthfi Assadad mengatakan peralatan pengolahan pupuk organik dari rumput laut yang telah dikembangkan yaitu pengolahan pupuk cair dan pengolahan pupuk padat.ANTARA

31
January

  

(Voinews) Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memeratakan pembangunan agar tidak terjadi Jawa sentris. Hal itu dikatakan Ali Ngabalin dalam forum diskusi daring bertajuk "Menakar Peluang dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara", sebagaimana dikutip dari siaran pers KSP diterima di Jakarta Minggu. Menurut Ali, pemindahan IKN bukan tanpa alasan. Hal itu karena Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia, yang terlihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Pulau Jawa sebesar 57,55 persen terhadap PDB nasional/ sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III 2021. Hal itu menandakan perputaran ekonomi terbesar terjadi di Pulau Jawa. Sementara itu, PDB di Pulau Kalimantan hanya tercatat sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen. ANTARA

30
January

 

(voinews.id) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) sebagai bentuk kolaborasi dengan industri otomotif. Hal ini ditandai penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dengan Ketua Umum IMI Pusat Bambang Soesatyo di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional-Musyawarah Luar Biasa IMI 2021 di Jakarta, Sabtu.

Menparekraf Sandiaga Uno sebagaimana dalam keterangan pers menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi kerja sama ini untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif bersama-sama. Dikatakan, MoU ini memiliki beberapa ruang lingkup yaitu penyelenggaraan kegiatan berbasis industri pariwisata otomotif peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia di bidang parekraf pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif lalu pengembangan industri dan investasi serta pemasaran di bidang parekraf.antara

30
January

 

(voinews.id) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN difokuskan pada sektor pendidikan, UMKM dan lingkungan hidup. Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan, pihaknya mengapresiasi pembagian klaster yang telah dilakukan untuk masing- masing program tersebut supaya masing-masing BUMN bisa lebih focus. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam sektor pendidikan meliputi pemerataan pendidikan berkualitas agar anak-anak Indonesia mendapat kemudahan dan akses ilmu pengetahuan serta teknologi.

Sedangkan pemberdayaan UMKM dan ultramikro untuk naik kelas dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam lingkungan hidup yang difokuskan untuk pelestarian alam dan penghijauan. Menteri BUMN mengatakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga harus mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat.antara

Page 49 of 3057