VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras serangan militer Israel di kota Rafah, Gaza.

"Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas Perbatasan Rafah di sisi Palestina," tulis Kemlu RI di media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Indonesia menilai tindakan Israel atas pengusiran warga Palestina merupakan puncak kejahatan kemanusiaan.

"Setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan tersebut merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan," tulis Kemlu RI.

Dalam pernyataannya, Kemlu RI juga mengatakan Indonesia dengan tegas menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata permanen di Gaza.

"Indonesia menegaskan kembali seruan untuk segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menghapuskan semua hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan," tulis Kemlu RI.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, harus segera menghentikan kejahatan brutal Israel dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan operasi kontraterorisme di bagian timur Kota Rafah, Jalur Gaza, Senin (6/5/2024). Di hari yang sama, Hamas mengumumkan mereka telah menerima proposal Mesir-Qatar untuk gencatan senjata guna menghentikan perang dengan Israel di Gaza.

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, pada Rabu, memimpin pertemuan Joint Ministerial Commission (JMC) ke-4 antara Indonesia dan Papua New Guinea (PNG). Pertemuan bilateral ini diselenggarakan oleh PNG yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Justin Tkatchenko di Jayapura.

"Menteri Tkatchenko, kita menulis sejarah hari ini. Ini adalah pertama kalinya pertemuan bilateral antara Menlu RI dan PNG berlangsung di Jayapura," kata Retno Marsudi mengawali penyampaian keterangan bersama yang dipantau dari Jakarta.

Pertemuan JMC membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama Indonesia dan PNG. Menlu Retno menyampaikan, di bidang kerja sama politik dan keamanan, Indonesia menyambut baik proses ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Baru oleh PNG dan menantikan implementasinya di masa mendatang.

"Sebagai dua negara yang bertetangga yang berbagi batas wilayah perbatasan, perjanjian ini penting untuk memperkuat keamanan kedua negara di tengah dinamika geopolitik di kawasan," kata Retno.

Menurut Retno, di dalam kerja sama perbatasan, kedua negara sepakat untuk mendorong kerja sama lebih luas untuk memperkuat konektivitas di area perbatasan.

Terkait kerja sama ekonomi, Indonesia dan PNG menyambut baik nilai perdagangan kedua negara yang mencapai USD247,6 juta pada tahun lalu. Retno Marsudi menyampaikan kedua negara sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

"Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan kembali komitmennya untuk memulai studi kelayakan bersama mengenai Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) antar negara," kata Retno.

Selain itu, kedua negara juga menyambut baik instalasi awal infrastruktur jaringan listrik PLN di Wutung yang merupakan proyek tahap pertama.

Dalam hal kerja sama pembangunan, Indonesia menyampaikan komitmennya untuk bekerja bersama dengan negara-negara Pasifik termasuk PNG untuk memperkuat kerja sama pembangunan.

"Oleh karena itu, kami membahas cara-cara untuk memastikan bahwa kerja sama pembangunan dengan PNG akan lebih disesuaikan dengan kebutuhan PNG," kata Menlu Retno.

Tahun ini, Menlu Retno Marsudi mengatakan, Indonesia telah menyiapkan empat proyek. Pertama, modernisasi Rumah Sakit Port Moresby; revitalisasi beberapa infrastruktur umum di Vanimo; beasiswa untuk pelajar dan PNS PNG; dan pelatihan diplomasi menengah bagi diplomat PNG dan negara-negara Pasifik lainnya.

"Dan untuk lebih mendukung proyek-proyek dan kerja sama ini di masa depan, dengan senang hati saya sampaikan bahwa kita juga telah menandatangani dua perjanjian hari ini: yang pertama adalah Perjanjian Kerangka Kerja mengenai Pembangunan dan Kerjasama Teknis dan Perjanjian untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi diplomat menengah karir dari negara-negara MSG (Melanesia)," kata Retno.

VOInews, Jakarta: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Lalu Muhammad Iqbal menegaskan hingga saat ini Indonesia tidak memiliki rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Terlebih, menurut dia, saat ini Israel terus melakukan kekejaman terhadap Palestina di Gaza.

"Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution," kata Iqbal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (11/4/2024).

Sebelumnya, The Times of Israel pada Kamis, menulis soal wacana pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Media itu melaporkan dari sumber yang tidak disebutkan bahwa sebagai alat tukar dalam mewujudkan hubungan diplomatik Indonesia-Israel, Yerusalem akan berhenti menghalangi upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

The Times of Israel pun menulis bahwa pejabat resmi Israel telah mengonfirmasi hal itu. Sementara Ynet News melaporkan bahwa Israel dan Indonesia telah membicarakan wacana normalisasi hubungan kedua negara sejak tiga bulan yang lalu.

"Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak Bangsa Palestina," kata Iqbal menegaskan.

Lalu Muhammad Iqbal mengatakan proses keanggotaan Indonesia di OECD akan memakan waktu cukup lama. Bahkan, menurut dia, beberapa negara membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh OECD.

"Roadmap keanggotaan menurut rencana akan di adopsi bulan Mei depan dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia," jelasnya.

Indonesia kerap menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan yang didasarkan pada amanat Undang-undang yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Untuk itu, Indonesia juga kerap mengecam Israel yang hingga kini masih menekan Palestina. Hingga saat ini, korban rakyat Palestina yang tewas akibat perang Israel-Hamas mencapai lebih dari 33 ribu orang.

VOInews, Jakarta: Indonesia menyampaikan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengesahkan keanggotaan Palestina di PBB. DK PBB untuk kesekian kalinya gagal menghasilkan Resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB akibat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat selaku anggota tetap DK PBB.

"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam akun media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Dalam pemungutan suara (12 suara mendukung dan satu menolak, dengan dua abstain), DK PBB tidak mengadopsi rancangan resolusi yang akan merekomendasikan Majelis Umum untuk mengadakan pemungutan suara dengan keanggotaan PBB yang lebih luas untuk mengizinkan Palestina bergabung sebagai Negara Anggota penuh PBB.

Rancangan resolusi tersebut merupakan salah satu yang terpendek dalam sejarah Dewan Keamanan: “Dewan Keamanan, setelah memeriksa permohonan Negara Palestina untuk diterima di PBB (S/2011/592), merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB.”

Indonesia menilai Palestina tidak mengalami kemajuan dalam hal mencapai keanggotaan penuh PBB. Palestina mendapatkan status negara pengamat (observer) PBB pada 2012.

"Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB," tulis Kemlu RI.

Indonesia menegaskan mekanisme veto dalam sidang DK PBB oleh Amerika Serikat menghambat upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," tulis Kemlu RI.

Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina di PBB. Indonesia optimis PBB akan memberikan kedudukan yang setara terhadap Palestina di antara negara-negara dalam proses perdamaian menuju solusi dua-negara.

"Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara," tutup Kemlu RI.