VOInews.id- Otoritas Rusia memberi waktu 90 hari bagi Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menormalisasi ekspor produk pertaniannya. Moskow merilis persyaratan itu guna menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Rusia merujuk pada Paragraf 6 Memorandum yang menyebut bahwa perjanjian itu akan berlaku selama tiga tahun, dan jika salah satu pihak yaitu Rusia atau PBB berniat untuk menghentikan implementasinya, ia harus memberi waktu tiga tahun sebelumnya.
"Dengan demikian, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam normalisasi ekspor produk pertanian Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada Selasa (18/7). Kemlu Rusia merujuk pada pernyataan Guterres yang berencana memulihkan akses ke sistem SWIFT untuk anak perusahaan atau struktur afiliasi Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank).
Larangan SWIFT terhadap beberapa bank Rusia adalah salah satu sanksi tahun 2022 terhadap Rusia yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan negara barat lainnya, yang ditujukan untuk melemahkan ekonomi negara tersebut untuk mengakhiri invasinya ke Ukraina dengan menghalangi akses Rusia ke sistem pemrosesan transaksi keuangan SWIFT.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Rusia melihat tidak ada alternatif untuk menghubungkan kembali Rosselkhozbank ke SWIFT, baik melalui saluran marjinal dengan JPMorgan, maupun dalam platform teoretis dengan Citi dan Afreximbank, maupun dengan opsi cabang dan anak perusahaan. Kremlin, sebutan untuk Pemerintah Rusia, mengumumkan pada Senin (17/7) bahwa Rusia telah menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, dengan mengatakan bagian Rusia dari perjanjian itu tidak dilaksanakan.
Perjanjian tersebut, yang ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki tahun lalu, ditujukan untuk melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Kegiatan ekspor biji-bijian Ukraina sempat terhenti akibat perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022.
Rusia kemudian menuduh Guterres telah menutup mata terhadap serangan teroris dan sabotase oleh Ukraina. “Dengan kedok koridor kemanusiaan dan pengiriman yang dikerahkan sebagai bagian dari Prakarsa Laut Hitam, rezim Zelenskyy terus-menerus mencoba menyerang sasaran sipil dan militer Rusia," kata Kemlu Rusia.
"Ini, nyatanya, melanggar roh dan surat perjanjian yang mengatur keamanan transportasi biji-bijian dan produk makanan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina," kata Rusia, melanjutkan. Sedikitnya dua orang tewas dan seorang anak terluka parah dalam ledakan yang terjadi Senin pagi di Jembatan Kerch, yang menghubungkan Rusia ke Semenanjung Krimea, yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada 2014. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina berada di balik serangan itu, sementara para pejabat Ukraina tidak membenarkan atau membantah bertanggung jawab.
Sumber: Anadolu
VOInews.id- Kementerian Agama (Kemenag) akan mengkaji dan mendesain ulang skenario atau teknis penyelenggaraan ibadah haji pada tahun mendatang agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah. "Kami mempelajari banyak hal terkait skenario untuk penataan dan perbaikan penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam taklimat media di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan poin-poin yang akan didesain ulang.
Pertama, soal keberangkatan dan kepulangan jamaah. Menurutnya, hal tersebut erat kaitannya dengan pengaturan ritme jadwal penerbangan pesawat. "Soal kepulangan dan keberangkatan, saat ini tim kami sedang mereka-reka jadwal pesawat dan ritmenya, mau bagaimana? Landai di awal, tinggi di tengah, landai di belakang, rata, atau kah naik turun itu ritmenya? Sedang kita pelajari," katanya.
Kedua, soal durasi waktu jamaah tinggal di Mekkah dan Madinah. Terkait hal ini, pihaknya mengaku mendapat amanah khusus dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk melakukan kajian ulang.
Menurut dia Menag berharap lama tinggal jamaah di Arab Saudi bisa diperpendek, tentunya dengan tetap mempertimbangkan regulasi yang berlaku di Arab Saudi. "Syukur-syukur bisa diperpendek. Tapi semua itu tergantung dengan regulasi yang ada di Arab Saudi," kata dia.
antara
VOInews.id-Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Jawa Barat memperkirakan pertanian di Jawa Barat tidak terlalu terdampak oleh adanya potensi kekeringan akibat adanya fenomena El Nino. Kepala BSIP Jawa Barat Rustan Massinai mengatakan daerah Jawa Barat memiliki banyak sumber air, di antaranya sumber air dari pegunungan, sejumlah bendungan, mata air, hingga sumur bor, yang bisa dimanfaatkan untuk irigasi lahan pertanian.
"Sehingga untuk mengatasi kekeringan ini, bisa mengupayakan ketersediaan air dari berbagai sumber tadi, bukan hanya berharap dari hujan," kata Rustan saat Webinar Hari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Ke-76 di Bandung, Jawa Barat, Kamis. Sejauh ini, dia menyebutkan sejumlah waduk seperti Waduk Jatiluhur hingga Waduk Jatigede sangat berperan penting untuk menopang aktivitas pertanian di sekitarnya. Karena sejauh ini waduk-waduk di Jawa Barat itu belum mengalami air yang surut atau kering.
Di samping itu, menurutnya, wilayah-wilayah yang berada di sekitar pegunungan pun sumber airnya sejauh ini cukup terjamin. Sehingga petani-petani di wilayah tersebut pun optimistis untuk kembali menanam padi walaupun telah melewati musim panen. "Nah makanya tadi kami lihat banyak yang mengatakan El Nino ini adalah sesuatu yang berlebihan. Bahkan petani itu ngomong gini, mau El Nino atau mau apa, kami tetap tanam," katanya.
antara
VOInews.id- Ukraina sedang menyiapkan rute pelayaran sementara untuk mempertahankan pengiriman biji-bijian setelah Rusia keluar dari kesepakatan yang memungkinkan ekspor Ukraina melalui koridor perairan aman yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rusia menyerang pelabuhan Ukraina di Odesa selama dua malam berturut-turut pada Selasa (18/7), setelah mengumumkan keluar dari kesepakatan biji-bijian Laut Hitam dan mencabut jaminan keamanan pelayaran.
Dalam sebuah surat tertanggal 18 Juli yang diserahkan kepada badan perkapalan PBB, Organisasi Pelayaran Internasional, pada Rabu, Ukraina mengatakan telah memutuskan untuk sementara membangun rute maritim yang direkomendasikan.
"Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembukaan blokade pengiriman internasional di bagian barat laut Laut Hitam," kata pelaksana tugas Menteri Ukraina untuk urusan Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan Infrastruktur Vasyl Shkurakov dalam surat tersebut. Ukraina menambahkan dalam surat itu bahwa rute lalu lintas tambahan yang dibuatnya akan mengarah ke perairan teritorial dan zona ekonomi maritim eksklusif Romania, yang merupakan salah satu negara tetangga di Laut Hitam.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiyy mengatakan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam dapat berlanjut tanpa partisipasi Rusia, dan Kiev sedang mengerjakan opsi untuk menjaga komitmennya pada pasokan pangan.
Sejak langkah Rusia untuk keluar dari kesepakatan, perusahaan-perusahaan asuransi telah meninjau keinginan mereka untuk melindungi pelayaran ke Ukraina. Fasilitas asuransi kargo yang menyediakan perlindungan untuk pengiriman melalui kesepakatan koridor sebelumnya telah ditangguhkan, kata broker kebijakan Marsh kepada Reuters pada Selasa. Premi asuransi risiko perang tambahan, yang dibebankan saat memasuki wilayah Laut Hitam, perlu diperbarui setiap tujuh hari.
Harga premi sudah mencapai ribuan dolar dan diperkirakan akan naik, sementara pemilik kapal terbukti enggan mengizinkan kapal mereka memasuki zona perang tanpa persetujuan Rusia. Selain itu, mereka juga mewaspadai risiko ranjau terapung.
Sumber: Reuters