VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo menyempatkan diri membeli gulali untuk para menteri serta Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang mendampinginya menyambangi Festival Tabut di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu, Rabu malam.

Seturut keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden, Kepala Negara yang mengenakan kaus lengan panjang berwarna cokelat tiba di lokasi Festival Tabut 2023 sekira pukul 19.15 WIB dan disambut antusias oleh warga masyarakat yang berada di sana. Sembari berkeliling menyapa warga, Presiden berhenti sejenak di sebuah lapak yang menjajakan gulali sebelum memutuskan membeli lima buah dagangan yang dijajakan.

"Satu-satu, ini (untuk) saya dua," kata Presiden sembari berkelakar dan membagikan gulali yang dibelinya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Presiden kemudian segera menyerahkan tiga lembar uang pecahan Rp50.000 kepada pedagang gulali tersebut, yang langsung menyambutnya dengan ucapan "Alhamdulillah, terima kasih, Pak." Selama berkeliling, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri melayani permintaan swafoto sejumlah warga yang ada di lokasi Festival Tabut 2023.

Presiden pun sempat menyimak pertunjukan alat musik Dhol yang ditampilkan siswa sekolah dasar sebagai salah satu sajian Festival Tabut 2023. Festival Tabut dijadwalkan berlangsung hingga 29 Juli 2023 dan menampilkan sejumlah perlombaan khas Bengkulu seperti alat musik Dhol, lomba tari tabut dan tari kreasi, serta lomba permainan rakyat, ikan-ikan dan telong-telong.

antara

VOinews.id- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pihaknya akan menjalankan pembangunan yang memiliki komitmen aksi iklim di tingkat kota. "Konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara berfokus untuk menjadikannya kota hutan yang pintar dan berkelanjutan dan ini merupakan konsep yang pertama di dunia. Jadi, dari sekitar 256.000 hektare area IKN, 65 persennya akan ditransformasikan menjadi hutan tropis," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga sejalan dengan target-target global, antara lain dengan berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim.

IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki locally determined contribution (LDC) atau komitmen aksi iklim di tingkat kota. "LDC ini selanjutnya akan berkontribusi pada Nationally Determined Contribution Indonesia dalam memenuhi target iklim di Paris Agreement. Transformasi menuju kota hutan berkelanjutan ini juga ditargetkan akan menjadikan IKN sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia di 2045," kata Bambang.

Dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutan mendapat sorotan dunia termasuk Indonesia. Isu-isu dan tantangan yang paling mendesak utamanya terkait perubahan iklim ekstrem, risiko punahnya keanekaragaman hayati, kesenjangan sosial dan gender, serta tantangan keberagaman dan inklusivitas, yang menjadi masalah kritis bagi organisasi, pemerintah, dan individu. Berbagai institusi pun berupaya mengatasi tantangan ini dan berusaha menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Sementara itu, Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan bahwa Kota Nusantara yang sedang dalam taraf pembangunan ini mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi memberikan kontribusi yang terbaik bagi Kota Nusantara.

Selain itu juga bersama-sama menuju visi Indonesia Emas 2045 yang memiliki empat dimensi yaitu pengembangan sumber daya manusia dan teknologi terkini, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan hasil-hasil pembangunan serta memperkuat ketahanan nasional dan tata kelola. Undangan ini juga berlaku bagi para pengamat dan praktisi komunikasi untuk bersama-sama membangun Kota Nusantara menjadi kota layak huni yang nyaman, manusiawi, memperhatikan aspek harmonis antara manusia dan alam, kota yang memadukan unsur teknologi dan ramah lingkungan yang sejalan dengan peradaban baru yang akan terwujud di kota Nusantara yaitu kota yang dicintai dan bahkan meningkatkan indeks kebahagiaan orang yang tinggal di Kota Nusantara.

antara

VOInews.id- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting bagi negara berkembang, seperti Indonesia, untuk mampu keluar dari middle income trap alias jebakan kelas menengah. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui berbagai macam strategi.

"Strategi tersebut yaitu melalui hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk mendukung pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur publik," ujar Sri Mulyani dalam Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue di India, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta.

Dengan peningkatan infrastruktur publik oleh pemerintah daerah, ekonomi daerah akan bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan ketimpangan sosial. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, strategi lainnya yakni dengan pemberian akses dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui pinjaman lunak (soft loan) BUMN.

Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi melalui pembiayaan publik-swasta, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah. Selain itu, demi memperkuat komitmen Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan Indonesia juga dicanangkan pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, dengan pemerintah telah memperkenalkan ESG Framework for Infrastructure Financing, yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.

Menkeu berharap para anggota G20 bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dalam forum Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting.

antara

VOInews.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pengutamaan orang asli Papua (OAP) dalam memberikan kesempatan kerja di Tanah Papua merupakan kebijakan afirmasi dari Pemerintah Pusat. "Untuk mengutamakan OAP, itu sudah menjadi kebijakan afirmasi Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, beberapa kebijakan itu memang diberikan, diutamakan, diprioritaskan, bahkan semacam syaratnya pun dipermudah, jadi ada standar khusus lah untuk orang Papua, untuk pegawai," tutur Wapres di sela kegiatan di Sorong, Papua Barat Daya.

. Sebelumnya sejumlah tokoh adat yang ditemui Wapres di Sorong menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan kesempatan bagi orang asli Papua untuk bisa berkiprah di tanah leluhur-nya sendiri. Menurut para tokoh adat, selama ini lapangan pekerjaan di Papua masih banyak diberikan kepada para pendatang.

antara