VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memotivasi para pengurus pesantren harus dapat menjadikan para santri sebagai seorang sarjana bahkan dokter. Mahfud mengatakan pemerintah mendukung kemajuan pesantren dan pendidikan Islam, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. "Untuk itu, pesantren harus bisa melahirkan sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teknik, dan dokter yang hebat-hebat.

Pesantren tidak boleh melahirkan teroris. Jangan konfrontatif terhadap negara karena menganggap pemerintah bukan Islam," kata Mahfud MD menyampaikan isi pidato kuncinya dalam Halaqoh Ulama Nasional Rabithah Maahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, sebagaimana diunggah dalam akun Instagram resminya @mohmahfudmd.

Dalam acara itu, Mahfud meminta pesantren dan para santri untuk tidak menjauh dari pemerintah karena mereka merupakan bagian dari warga negara yang harus bersama-sama memajukan bangsa. "Saya mengajak pesantren untuk tidak menjauhkan diri dari pemerintah karena pesantren dan santri adalah bagian dari pemerintah. Mari menjadi warga dari sebuah negara yang inklusif dan kosmopolit, bersatu dalam keberbedaan, dan bersama-bersama memajukan bangsa dan negara ini," katanya.

antara

VOInews.id- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Rabu menyatakan hasil KTT NATO adalah baik, tetapi tidak ideal jika Ukraina tidak diundang bergabung dengan aliansi militer Barat tersebut. Zelenskyy menyatakan pengakuan NATO bawah Ukraina tidak perlu mengikuti Rencana Aksi Keanggotaan (MAP) adalah penting. Dia menambahkan bahwa negara bekas pecahan Uni Soviet itu telah sangat maju dalam menyesuaikan diri dengan aliansi tersebut.

"Hasil penting di sini adalah pengakuan bahwa Ukraina tidak memerlukan rencana aksi untuk keanggotaan guna bergabung (dengan NATO)," kata Zelenskyy dalam konferensi pers bersama Sekjen NATO Jens Stoltenberg pada KTT NATO di Vilnius. Zelenskyy menyatakan pasukan Ukraina telah memperoleh pengalaman dalam kerja sama dengan beragam negara anggota NATO. Ribuan serdadu Ukraina dilatih oleh negara-negara Barat yang menjadi mitra Kiev. Ukraina juga sangat tergantung kepada pasokan persenjataan Barat dalam melawan pasukan Rusia yang menginvasi negeri itu sejak Februari 2022.

VOInews.id-“ASEAN tidak boleh mengabaikan isu-isu hak asasi manusia (HAM). Perbedaan yang kita miliki, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan isu-isu HAM krusial yang terjadi di kawasan kita.” Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) pada Selasa (11/7) di Jakarta.

Menlu Retno mengatakan bahwa, dalam konteks pemajuan HAM, ASEAN harus terus memelihara kerja sama yang berlandaskan pada itikad baik dan kemauan untuk belajar satu sama lain. Dalam hal ini, Menlu Retno menyampaikan dua fokus area kerja sama ASEAN di bidang HAM.

Pertama, perlunya merawat tradisi dialog. Menurut Menlu Retno, di tengah berbagai perbedaan, ASEAN harus terus mengutamakan dialog untuk mengawal kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di bidang HAM. Salah satu contohnya melalui ASEAN Human Rights Dialogue. Forum ini membuktikan bahwa negara ASEAN dapat terlibat dalam dialog yang jujur dan terbuka untuk membahas isu-isu HAM di kawasan.

“Forum ini penting untuk dilangsungkan secara reguler. Oleh sebab itu, kami berharap Leaders’ Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue dapat tercapai,” ujar Menlu Retno.

Kedua, perlunya memproyeksikan nilai-nilai ASEAN ke tingkat global. Dalam hal ini, Menlu Retno menyampaikan bahwa krisis dan rivalitas global yang terjadi telah memperberat tantangan bagi pemajuan isu HAM global. Ia mendorong ASEAN agar dapat memberi contoh dengan memprioritaskan pendekatan konstruktif, dibanding melakukan aksi saling tuding.

Di samping itu, Menlu Retno menekankan perlunya kesatuan negara-negara ASEAN untuk menolak standar ganda dan politisasi isu HAM. Terkait hal ini, Menlu Retno mendorong ASEAN terusberkomitmen mendorong penyelesaian berbagai isu HAM di kawasan.

Terkait peningkatan peran AICHR, Retno mengharapkan program-program AICHR tidak terbatas pada peningkatan kapasitas saja, tetapi bisa berupa inisiatif-inisiatif lain yang memiliki dampak nyata.

Dalam pertemuan para menteri luar negeri dengan para representatif AICHR, isu Myanmar masih mendominasi pembahasan. Di samping isu Myanmar, pertemuan juga membahas isu mengenai TPPO serta dampak perubahan iklim terhadap HAM. Para representatif menyoroti kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan dan belum adanya kemajuan atas implementasi 5PC.

Menutup pertemuan, Menlu Retno menyampaikan bahwa AICHR harus terus mempromosikan nilai-nilai HAM yang sesuai dengan konteks regional. AICHR juga perlu terus menyuarakan pemajuan dan perlindungan HAM yang konstruktif, objektif, dan proporsional di 3 Pilar Komunitas ASEAN yang sejalan dengan Five-Year Work Plan 2021-2025. Terkait implementasi 5PC, Menlu Retno menyampaikan bahwa isu ini akan dibahas pada pertemuan AMM Retreat.

antara

VOinews.id-Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa Asia Tenggara harus tetap menjadi kawasan yang bebas dari senjata nuklir. Pernyataan ini disampaikan Menlu Retno saat memimpin pertemuan Komisi Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) pada Selasa (11/7) di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan risiko penggunaan senjata nuklir saat ini berada pada level tertinggi dibanding periode sejarah lain. Ia menambahkan: “Asia Tenggara masih belum menjadi kawasan yang benar-benar aman selama masih terdapat negara yang memiliki senjata nuklir”.

Menlu Retno juga menyayangkan negara yang masih memegang doktrin militer berbasis senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya senjata nuklir, satu miskalkulasi akan memicu terjadinya bencana global.

“Menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah prioritas kita. Ini adalah fondasi untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai Epicentrum of Growth. Untuk itu, kita harus tetap menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir”, ujar Menlu Retno.

Traktat SEANWFZ telah berkontribusi dalam upaya pelucutan senjata global dan rezim non-proliferasi.Namun, selama 25 tahun terakhir tidak ada negara pemilik senjata nuklir yang menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ.

Bersama para Menlu ASEANlainnya, Menlu RI menyerukan agar negara-negara pemilik senjata nuklir dapat segera menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ.

Sebelumnya, pada tahun 2022 lalu, Komisi SEANWFZ telah sepakat untuk menjajaki opsi bagi negara pemilik senjata nuklir untuk menandatangani terlebih dulu Protokol Traktat SEANWFZ, selama negara tersebut memiliki komitmen terhadap protokol ini.

“Kita harus bersatu untuk menciptakan jalan menuju kawasan bebas senjata nuklir,”ujar Menlu Retno.

Dalam pernyataan nasional Indonesia, Menlu Retno mengangkat tentang ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir dan pentingnya Biennial Resolution Traktat SEANWFZ.

Dalam pertemuan tersebut, para Menlu ASEAN menegaskan political will untuk mendorong aksesi Protokol Traktat SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir. Pertemuan ini juga membahas implementasi review rencana aksi Protokol Traktat SEANWFZ. Selain itu, para menteri luar negeri sepakat untuk menugaskan working group untuk membahas isu ini lebih lanjut. Pertemuan juga berhasil mengadopsi Concept Note on the Possible Joint Initiatives of OPANAL and ASEAN in 2023.

voinews.id