VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Pelabuhan Erenhot di Daerah Otonom Mongolia Dalam, China utara, mencatatkan lebih dari 500 perjalanan kereta kargo China-Eropa sampai saat ini sejak awal 2023, demikian disampaikan otoritas perkeretaapian setempat pada Senin (6/3).

Menghadapi permintaan transportasi yang terus meningkat juga pertumbuhan impor dan ekspor yang kuat, sejak awal tahun ini Pelabuhan Erenhot membuka "saluran hijau" untuk pengoperasian kereta kargo China-Eropa, yang menghasilkan peningkatan kapasitas transportasi peti kemas sebesar 20 persen untuk layanan tersebut, kata Qin Zhicang dari China Railway Hohhot Bureau Group Co., Ltd. Pelabuhan Erenhot adalah pelabuhan darat terbesar antara China dan Mongolia.

Di pelabuhan tersebut, sebanyak 64 rute kereta kargo China-Eropa menghubungkan China dengan 60 lebih wilayah di lebih dari 10 negara, termasuk Jerman, Polandia, dan Mongolia, demikian Xinhua.

antara

(voinews.id)- Para perunding yang mewakili lebih dari 100 negara pada Sabtu (4/3) menyepakati sebuah perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi laut lepas. Kesepakatan itu adalah langkah yang telah lama dinantikan kelompok pembela lingkungan sebagai upaya memulihkan kerusakan keanekaragaman hayati laut dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Persetujuan mengikat untuk menjaga dan memastikan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan tersebut akhirnya disepakati setelah lima babak negosiasi berlarut-larut yang dipimpin oleh PBB selama 15 tahun, dan berakhir di New York pada Sabtu (4/3), lewat sehari dari tenggat yang telah ditentukan.

"Akhirnya perahu telah berlabuh," kata pemimpin konferensi PBB tersebut, Rena Lee, setelah perundingan maraton pada hari terakhir pembahasan. Perjanjian tersebut dinilai sebagai unsur krusial dalam usaha komunitas internasional untuk melindungi 30 persen tanah dan laut di dunia pada 2030. Target perlindungan itu dijuluki "30 pada 30" dan telah disetujui di Montreal, Kanada, Desember lalu.

antara

(voinews.id)- Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich pada Sabtu (4/3) mengaku bahwa pernyataannya awal pekan ini tentang "pemusnahan" Kota Huwara Palestina "salah ucap", menurut sejumlah laporan media. Surat kabar The Times of Israel melansir Smotrich mengatakan kepada media lokal bahwa "diksinya salah, namun maksudnya sangat jelas." "Salah ucap karena terlalu emosi," katanya.

"Sama seperti kami mengecam hasutan Palestina untuk melakukan kekerasan, kami mengecam pernyataan provokatif ini yang juga menjadi hasutan untuk melakukan kekerasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada awak media. Price mendesak Perdana Menteri Netanyahu dan pejabat senior Israel lainnya agar "secara terbuka dan gamblang menolak dan mencabut pernyataan itu."

Smotrich mengatakan Huwara harus "dimusnahkan" oleh Pemerintah Israel usai kekerasan baru-baru ini di wilayah pendudukan Tepi Barat menyusul tewasnya dua warga Israel kakak beradik .

Sumber: Anadolu

(voinews.id)- Rakyat Estonia dihadapkan pada pilihan terus menyokong pemerintahan liberal pro-Kiev atau mengalihkan dukungan pada partai berhaluan kanan jauh yang berjanji akan menutup pintu bagi pengungsi Ukraina di pemilihan umum yang berlangsung Minggu. Jika Partai Reformasi pimpinan Perdana Menteri Kaja Kallas memenangi pemilu sesuai perkiraan jajak pendapat, dan berhasil membentuk koalisi yang memastikan keberlanjutan pemerintahannya, maka Estonia akan meneruskan pembangunannya yang berorientasi pada Eropa.

Selain itu, Estonia juga akan melanjutkan pengembangan energi hijau dan tetap menerima pengungsi Ukraina apabila Kallas bertahan sebagai PM. Pemungutan suara ditutup pada pukul 20:00 waktu setempat (03:00 WIB) dan hasil pemilu sudah akan dilaporkan dari sebagian besar daerah pemilihan pada tengah malam.

Partai Reformasi pimpinan Kallas sebelumnya mendapatkan kursi terbanyak di Parlemen Estonia pada pemilu 2019, namun tiga partai yang mendapatkan kursi lebih sedikit berhasil membentuk koalisi mayoritas sehingga Kallas tidak menjadi perdana menteri saat itu. Koalisi tiga partai tersebut ambruk pada 2021, dan Kallas berhasil membentuk koalisi baru untuk memimpin setelahnya. Menurut jajak pendapat, Partai Rakyat Konservatif Estonia (EKRE) yang berhaluan kanan jauh akan mendapatkan suara terbesar kedua setelah Partai Reformasi.

Janji kampanye EKRE untuk mengorting tagihan energi dengan menghentikan transisi menuju energi hijau dan tidak akan lagi menerima pengungsi Ukraina ke negaranya mendapat sokongan dari para pemilih. Kallas dan pemimpin EKRE, Martin Helme, masing-masing menyatakan harapannya pada Reuters untuk dapat membentuk pemerintahan selanjutnya. "Saya memang berharap supaya tetap jadi perdana menteri, tapi saya serahkan sepenuhnya keputusan itu pada para pemilih," kata Kallas.

Kallas mengatakan pemerintahannya akan terus membina Estonia sebagai negara terbuka, bersahabat, berjiwa Eropa, dan cerdas. "EKRE lebih peduli pada dirinya sendiri, (mereka menganggap) kita harus bertahan pada kepentingan kita sendiri, bukannya menolong Ukraina," tambahnya.

Sementara itu, Helme mengatakan bahwa dirinya berharap partainya berhasil mendapatkan suara cukup untuk membentuk pemerintahan. Ia juga berjanji akan terus mendukung Ukraina, namun bukan dengan terus menerima pengungsinya ke Estonia. "Rakyat amat khawatir akan masa depannya, dan partai-partai utama, terutama partai pemerintah, tidak punya jawaban nyata," katanya. Menurut Aivar Voog dari lembaga survei Kantar Emor, kemungkinan koalisi yang dipimpin Partai EKRE terbentuk ada namun tidak besar.

Sepertiga pemilih, termasuk Kallas, telah memberikan suaranya melalui sarana internet beberapa hari sebelum pemilu, dan 15 persen pemilih telah menentukan suaranya melalui surat suara sebelumnya.

Sumber: Reuters