Akbar

Akbar

22
September

 

(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan mengenai pentingnya perbaikan bauran energi dan pembiayaan hijau guna mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Energi alternatif atau renewable energy memiliki cost competitive yang setara sekaligus dapat menjaga baseload yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi,” katanya saat hadir secara virtual di Jakarta, Rabu, dalam acara The Cooler Earth Sustainability Summit 2022 yang diselenggarakan CIMB Niaga.

Strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lanjutnya, telah diwujudkan dalam berbagai upaya Pemerintah yang diantaranya melalui komitmen mencapai net-zero emissions di tahun 2060 atau lebih cepat. Lewat hal tersebut, ekonomi hijau dapat diharapkan menjadi mainstream dari kebijakan Pemerintah.

Terkait pembiayaan hijau tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah mendorong berbagai instrumen antara lain Green Sukuk dan juga beberapa pemanfaatan dari refinancing Green Sukuk dengan pengembangan pembangunan fasilitas dan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro dan minihidro.

“Instrumen alternatif seperti blended finance juga disiapkan, terutama skema pembiayaan dengan menampung dana dari filantropi atau swasta serta dari berbagai lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan seperti ADB atau World Bank.

Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup juga telah didirikan untuk membantu pembiayaan pada program ekonomi hijau,” jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan bahwa beberapa program EBT di Indonesia dibantu dari pembiayaan lembaga-lembaga yang berbentuk Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA).

Diperkirakan Indonesia membutuhkan investasi hingga tahun 2060 sebesar 77.000 triliun rupiah untuk mencapai berbagai target mencapai net-zero emmissions di tahun 2060. Airlangga menyampaikan bahwa koordinasi dan integrasi menjadi penting dalam melakukan transformasi ekonomi hijau karena transformasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder.

“Negara-negara lain tengah berlomba untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, termasuk Indonesia. Ke depan, pangsa bahan bakar fosil akan berkurang dan energi bersih akan meningkat. Tentunya ini akan kita dorong untuk memperbaiki bauran energi,” ucap dia.

 

antara

22
September

 

(voinews.id)- Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mendiskusikan peluang kerja sama perdagangan dengan Spanyol saat bertemu dengan Menteri Industri, Perdagangan, dan Pariwisata Spanyol María Reyes Maroto Illera. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di sela-sela G20 Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, 21—23 September 2022.

"Terdapat potensi besar yang dapat dijajaki untuk peningkatan perdagangan dan investasi kedua negara, antara lain, di sektor perikanan dan pariwisata," kata Mendag di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/9) malam.

Pertemuan membahas peluang kerja sama bilateral di bidang perdagangan, khususnya di tengah tantangan perekonomian global saat ini. Kedua menteri sepakat akan pentingnya peningkatan interaksi antarpelaku usaha kedua negara untuk mendorong optimalisasi potensi tersebut. Untuk itu, Mendag Zulkifli Hasan mengundang para pelaku usaha Spanyol untuk turut berpartisipasi dalam pameran dagang terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 yang akan berlangsung pada 19–23 Oktober 2022.

Kedua menteri juga mendukung agar perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa dapat segera diselesaikan.

Perjanjian tersebut diyakini akan memfasilitasi kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara Spanyol dan Indonesia. Mendag Zulkifli Hasan dan Menteri Illera mendiskusikan peran penting G20 dalam mencari solusi untuk menjawab tantangan global saat ini.

Diyakini hasil Pertemuan G20 TIIMM dapat berkontribusi positif terhadap upaya pemulihan ekonomi global. Pada bulan Januari—Juli 2022, total perdagangan Indonesia–Spanyol mencapai 1,6 miliar dolar AS atau meningkat 6,71 persen daripada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, total perdagangan Indonesia–Spanyol pada tahun 2021 adalah tiga miliar dolar AS, naik 53,83 persen dibandingkan 2020. Ekspor Indonesia ke Spanyol pada 2021 sebesar 2,3 miliar dolar AS (naik 55,07 persen), sedangkan impor senilai 684,1 juta dolar AS (naik 49,75 persen).

Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 1,7 miliar dolar AS. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Spanyol adalah minyak sawit, bijih tembaga dan konsentratnya, asam lemak monokarboksilat, besi baja, dan lemak hewani atau nabati.

Sementara itu, komoditas impor utama Indonesia dari Spanyol adalah vaksin untuk manusia dan hewan, obat- obatan, pewarna makanan, kertas atau karton daur ulang, serta parfum dan cairan pewangi.

 

antara

22
September

 

(voinews.id)- Presiden Bank Dunia David Malpass mendapat kecaman keras pada Rabu (21/9/2022) setelah dia menolak mengatakan apakah dia menerima konsensus ilmiah tentang pemanasan global, menyalakan kembali kekhawatiran tentang kurangnya tenggat waktu bank untuk menghentikan pendanaan bahan bakar fosil.

Malpass muncul di sebuah acara yang diselenggarakan oleh New York Times di Climate Week di New York City pada Selasa (20/9/2022) dan ditanya apakah dia percaya bahwa "pembakaran bahan bakar fosil buatan manusia dengan cepat dan berbahaya menghangatkan planet ini." Malpass pada awalnya mencoba untuk menghindari pertanyaan itu tetapi kemudian berkata: "Saya bahkan tidak tahu. Saya bukan seorang ilmuwan.

" Pernyataan itu, yang beredar di media sosial, menuai kritik dari mantan diplomat iklim dan kelompok masyarakat sipil yang meminta Presiden Joe Biden untuk menggantikan Malpass sebagai presiden bank pembangunan multilateral. Presiden Amerika Serikat, pemegang saham Bank Dunia terbesar, secara tradisional menunjuk presiden Bank Dunia. Mantan presiden Donald Trump menunjuk Malpass untuk masa jabatan lima tahun pada 2019.

Masa depan penunjukan bank pembangunan Trump kedua, kepala Bank Pembangunan Inter-Amerika (Inter-American Development Bank) Mauricio Claver-Carone, juga diragukan setelah penyelidikan atas tuduhan hubungan dengan seorang staf.

"Bagaimana ini mungkin terjadi pada 2022? Sikap apatis ini menghasilkan aksi iklim yang lemah ketika negara-negara sangat membutuhkan bantuan & keuangan @Bank Dunia," Laurence Tubiana, mantan utusan iklim Prancis dan arsitek kunci kesepakatan iklim Paris 2015, mengatakan di Twitter.

"Rakyat & pemerintah sekarang membutuhkan pemimpin Bank Dunia yang mendengarkan sains," kata Tubiana, sekarang CEO lembaga nirlaba European Climate Foundation. Koalisi kelompok masyarakat sipil pada Rabu (21/9/2022) menyerukan Bank Dunia untuk memecat Malpass. Bank Dunia dan Gedung Putih menolak berkomentar.

Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya mengharapkan semua mitra berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim.

"Kami berharap Grup Bank Dunia menjadi pemimpin global dalam ambisi iklim dan mobilisasi pendanaan iklim yang lebih signifikan untuk negara-negara berkembang," kata seorang juru bicara.

"Kami memiliki dan akan terus untuk memperjelas harapan itu kepada kepemimpinan Bank Dunia. Bank Dunia harus menjadi mitra penuh dalam mewujudkan agenda global ini." Tahun lalu, lebih dari 70 organisasi non-pemerintah telah bersama-sama menyerukan agar Malpass diganti dengan alasan bahwa Bank Dunia gagal dalam aksi iklim.

Bank Dunia mengurangi investasi tenaga batu bara baru pada 2013 dan menghentikan pendanaan operasi hulu minyak dan gas pada 2019, tetapi sejauh ini menolak tekanan dari anggota dewan Eropa dan juru kampanye iklim untuk menghapus pembiayaan bahan bakar fosil sepenuhnya.

Pada Januari 2021, dewan Bank Dunia menyetujui investasi 620 juta dolar AS dalam proyek gas alam cair bernilai miliaran dolar di Mozambik.

"Sudah waktunya bagi Gedung Putih dan pemerintah di seluruh dunia untuk berpikir keras tentang siapa yang mereka inginkan untuk memimpin Bank Dunia," kata Sonia Dunlop dari lembaga pemikir E3G. "Anda tidak perlu menjadi ilmuwan untuk memahami ilmu iklim.

" Pakar lain mengatakan pemahaman yang kuat tentang ilmu iklim harus menjadi prasyarat untuk pekerjaan presiden Bank Dunia selama masa di mana bencana yang didorong oleh iklim menjadi lebih sering dan berdampak pada banyak negara berkembang yang menerima dukungan keuangan dari Bank Dunia.

"Perubahan iklim akan berdampak paling buruk pada yang termiskin di dunia sehingga ketua Bank Dunia yang tidak jelas dan tegas dalam menangani perubahan iklim mengirimkan pesan yang salah," kata Gilbert Metcalf, mantan wakil asisten menteri keuangan untuk lingkungan dan energi di bawah pemerintahan Obama.

Mantan Wakil Presiden AS Al Gore awal pekan ini menggambarkan Malpass sebagai penyangkal iklim. Selwin Hart, penasihat khusus Sekjen PBB untuk aksi iklim, juga mengkritik Bank Dunia pada KTT iklim COP26 di Glasgow tahun lalu. Bank-bank besar, terutama Bank Dunia, "tidak bisa terus bermain-main sementara negara berkembang terbakar," katanya.

 

antara

22
September

(voinews.id)Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri RI yang tegas menyatakan tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

“MUI menyampaikan respek kepada pihak kementerian luar negeri RI yang tetap dengan tegas menyatakan untuk tidak akan pernah membuka hubungan dan kerja sama diplomatik dengan Israel sepanjang Israel masih terus melakukan penjajahan dan berbagai kejahatan terhadap rakyat dan bangsa Palestina,” ujar Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

MUI, lanjut dia, juga mendukung pernyataan Kemenlu RI bahwa media Israel telah menyampaikan berita yang sama sekali tidak punya dasar terkait dengan kunjungan pejabat senior ini. Hal ini dilakukan karena ada kepentingan dan keuntungan yang akan diperoleh Israel, kata dia.

Beberapa hari ini dilansir berita dari media Israel tentang kunjungan rahasia yang dilakukan oleh pejabat senior Indonesia ke Israel.

Selain Indonesia, pejabat Pakistan juga melakukan hal yang sama. Dua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim ini dikesankan telah memulai melakukan pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Pihak kementerian luar negeri RI telah memberikan bantahan terhadap berita ini.

 

antara