VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Pemerintah Indonesia dan Sudan Selatan telah menandatangani komunike bersama untuk membuka hubungan diplomatik di antara kedua negara. Penandatangan komunike itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Deng Dau Deng Malek di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York pada Selasa (20/9).

"Penandatangan komunike tersebut membuka lembaran baru bagi Indonesia dan Sudan Selatan untuk membangun kerja sama konkret yang menguntungkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi," kata Retno seperti dikutip dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Malek. Setelah penandatanganan komunike itu, kedua pihak membahas kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan minyak. Terkait pelaksanaan kerja sama tersebut, telah ditandatangani kontrak kerja sama pembangunan infrastruktur antara PT Waskita Karya dan Kementerian Sudan Selatan.

Kerja sama Indonesia-Sudan Selatan di bidang minyak juga akan segera dijajaki, kata Retno.

Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011. Sebelumnya, Duta Besar RI di Khartoum telah menghadiri deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan di Juba pada 9 Juli 2011. Kementerian luar negeri di kedua negara akan menindaklanjuti komunike itu dengan penunjukan duta besar dan pembukaan kedutaan di kedua negara.

Menlu Retno menghadiri Sidang ke-77 Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada 20-26 September. Dia dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan pada sesi Debat Umum sidang tersebut pada 26 September dan akan mengikuti 60 kegiatan selama Sidang Majelis Umum PBB itu.

antara

(voinews.id)Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengecam invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu stabilitas tatanan internasional dan mengatakan bahwa aturan hukum seperti Piagam PBB harus berada di atas pemaksaan kekuasaan.

"Invasi Rusia ke Ukraina adalah tindakan yang menginjak-injak filosofi dan prinsip piagam PBB ... Itu tidak boleh ditoleransi," kata Kishida saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (20/9). Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang pernah mengalami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.

Tidak lama setelah itu, Presiden Rusia Vladimir Putin secara tidak langsung mengemukakan tentang kemungkinan serangan nuklir. Pada Agustus, seorang diplomat Rusia mengatakan di PBB bahwa konflik di Ukraina tidak menjamin penggunaan senjata nuklir oleh Rusia, tetapi Moskow dapat memutuskan untuk menggunakan senjata itu sebagai tanggapan atas "agresi langsung" dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) atas invasi tersebut.

"Ancaman senjata nuklir, seperti yang dilakukan Rusia kali ini, apalagi penggunaannya, merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keselamatan komunitas internasional, dan tidak pernah bisa diterima," kata Kishida.

Dalam pidatonya, Kishida menegaskan kembali bahwa dia siap untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk menyelesaikan masalah mengenai program senjata nuklir dan rudal Pyongyang. PM Jepang itu juga menyatakan siap untuk membahas kasus penculikan warga Jepang beberapa dekade lalu dan untuk menormalkan hubungan diplomatik Jepang dengan Korut.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pemerintah tidak tergesa-gesa untuk menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah berakhir di Indonesia.

"Kalau untuk Indonesia saya kira, kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak harus tergesa-gesa, tidak usah segera menyatakan bahwa pandemi sudah selesai," kata Presiden Jokowi di Pintu Gerbang Gabus, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

Diketahui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam satu wawancara di Program "60 Minutes" CBS mengatakan dia yakin pandemi COVID-19 sudah berakhir meski mengakui bahwa AS masih memiliki masalah dengan virus SARS-CoV-2 yang terus bermutasi tersebut.

"Pandemi ini kan terjadi di seluruh dunia, dan yang bisa memberikan 'statement' menyatakan pandemi selesai itu adalah WHO," ungkap Presiden.

Apalagi saat ini, katanya, masih ada beberapa negara yang kasus harian positif COVID-19 masih tinggi.

"Saya kira hati-hati, ada di satu, dua negara yang COVID-nya mulai bangkit, naik, hati-hati, kehati-hatian yang harus diterapkan," tegas Presiden.

Meski Presiden AS Joe Biden mengatakan pandemi telah berakhir, Pemerintah AS masih menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat. Pejabat AS memperpanjang status darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 yang telah berlaku sejak Januari 2020 hingga 13 Oktober.

Hingga saat ini, lebih dari satu juta orang AS meninggal karena COVID-19. Bahkan data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan rata-rata kematian dalam tujuh hari terakhir mencapai lebih dari 400 orang. Meski pada sisi lain, sekitar 65 persen dari total populasi AS disebut telah divaksinasi lengkap.

Sedangkan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 sudah "di depan mata" dan bahwa dunia tidak pernah berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakhiri COVID-19.

antara

(voinews.id)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional saat menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Perekonomian.

“Saya menyambut baik kunjungan dari sahabat Saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk membahas berbagai isu penting dan strategis di tingkat global, yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari isu ketahanan pangan, krisis energi, ancaman krisis keuangan di berbagai negara lain, serta sejumlah tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut, dibahas juga mengenai strategi dan sinergi antar kementerian untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian, seperti tantangan krisis pangan, energi dan keuangan, sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina serta pandemi COVID-19 yang masih belum usai.

Kedua Menteri juga membahas lebih teknis terkait isu ketahanan pangan, terutama setelah Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo yang mengarahkan agar para Menteri dalam kabinetnya terus menjaga ketahanan pangan, melalui peningkatan produktivitas di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan.

”Presiden juga menginginkan agar petani bisa memproduksi kedelai, dan meminta BUMN untuk membeli dari petani dengan harga Rp 10.000 (per kilogram) sehingga harga yang sudah dijamin ini menjadi cukup menarik bagi petani agar mau menanam kedelai,” ucap Airlangga.

Selain itu, Presiden juga mendorong penggunaan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau atau Genetically Modified Organism (GMO) agar produktivitas bisa meningkat. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam, sehingga bisa meningkatkan produksi di dalam negeri dan mengurangi impor pangan.

Presiden Jokowi sebelumnya telah menunjuk Kementerian Pertahanan untuk turut membantu program food estate atau lumbung pangan nasional bersama kementerian lainnya. Dalam program food estate Kemhan di Kalimantan Tengah, lahan food estateditanami singkong yang tentunya dapat diolah menjadi tepung, mie hingga sumber energi.

Lebih lanjut kedua Menteri sepakat untuk terus saling bekerja sama sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2022 lalu, bahwa semua lembaga negara perlu untuk selalu waspada, selalu hati-hati dan selalu siaga di tengah kondisi dunia yang tidak menentu. Kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional merupakan pilar paling penting dalam mewujudkan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia.

antara