VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (16/9) mengadopsi keputusan untuk secara eksklusif mengizinkan kepala negara Ukraina menyerahkan rekaman pidato untuk diputar pada Debat Umum yang digelar pekan depan, alih-alih hadir secara fisik.

Perwakilan dari semua negara anggota dan pengamat wajib hadir secara fisik di Aula Sidang Majelis Umum jika mereka ingin menyampaikan pernyataan dalam Debat Umum tahun ini. Keputusan tersebut menyebutkan bahwa Ukraina dapat mengajukan pernyataan dari kepala negaranya yang telah direkam sebelumnya.

Pernyataan itu akan diputar di Aula Sidang Majelis Umum saat Debat Umum.

Presiden Sidang Majelis Umum akan mengedarkan pernyataan yang telah direkam sebelumnya itu sebagai dokumen sidang majelis. Keputusan itu menyebutkan bahwa hal ini tidak akan menjadi preseden dalam Debat Umum di masa mendatang dan mengamanatkan pertemuan tingkat tinggi direncanakan untuk pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum yang akan datang.

Draf resolusi tersebut, yang diajukan oleh Ukraina dan sekitar 50 negara lainnya, diadopsi dengan 101 suara dukungan, 7 suara penolakan, dan 19 suara abstain.

Belarus mengajukan amendemen untuk draf keputusan tersebut, yang akan memungkinkan para pemimpin dari negara anggota lainnya yang tidak dapat berpartisipasi secara langsung karena alasan yang berada di luar kendali mereka untuk berbicara melalui pernyataan yang telah direkam sebelumnya.

Namun, amendemen itu ditolak oleh Sidang Majelis Umum dalam pemungutan suara. Sebelum dan setelah pemungutan suara terkait draf keputusan yang diajukan oleh Ukraina, beberapa negara anggota menyuarakan kekhawatiran bahwa keputusan seperti itu akan mengancam kesetaraan kedaulatan di antara negara-negara anggota dan memolitisasi masalah prosedural Sidang Majelis Umum.

antara

(voinews.id)- Pejabat kesehatan senior China mengimbau masyarakat agar menghindari kontak fisik dengan warga negara asing (WNA) untuk mencegah kemungkinan infeksi cacar monyet setelah negara itu melaporkan kasus pertama yang diketahui pada Jumat.

"Untuk mencegah kemungkinan infeksi cacar monyet dan sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, diimbau agar Anda tidak bersentuhan langsung dengan WNA," kata kepala epidemiolog Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit China Wu Zunyou di akun Weibo miliknya, Sabtu. Wu juga meminta masyarakat agar menghindari bersentuhan dengan orang yang baru kembali dari luar negeri dalam tiga pekan terakhir, dan semua "orang asing".

"Wajib dan sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan epidemi cacar monyet di tingkat sosial," tulisnya. Unggahan Wu di media sosial itu menyebar luas, namun kolom komentar di bawah unggahan awal dimatikan pada Minggu.

Beberapa warganet mempertanyakan mengapa para WNA di China, yang banyak dari mereka sudah menetap lama dan baru-baru ini belum pergi karena pembatasan COVID-19, dianggap lebih berbahaya dari warga lokal.

Wu belum menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari hal ini. Kota Chongqing pada Jumat mencatat kasus cacar monyet pada seseorang yang baru tiba dari luar negeri. Kasus itu menjadi kasus pertama yang diketahui di daratan China di tengah wabah global virus tersebut baru-baru ini.

Risiko penularannya kecil lantaran orang tersebut langsung dikarantina setibanya di Chongqing, kata komisi kesehatan setempat lewat pernyataan.

Semua kontak diisolasi dan dalam pengawasan medis. Sekitar 90 negara, di mana cacar monyet bukanlah endemi, telah melaporkan penyakit virus tersebut, yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai darurat kesehatan global.

Tercatat lebih dari 60.000 kasus cacar monyet terkonfirmasi dan sejumlah negara bukan endemi melaporkan kematian pertama terkait penyakit tersebut.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Uni Eropa dan negara-negara anggotanya meningkatkan aksi kolaborasi untuk iklim melalui Pekan Diplomasi Iklim 2022, Vincent Piket, ujar Duta Besar UE untuk Indonesia. “Perubahan iklim adalah tantangan global terbesar pada masa ini.

Kita melihat berbagai dampak perubahan iklim pada kehidupan kita setiap harinya, dan ini terjadi di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali," kata Piket dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

"Berbicara tentang aksi iklim tentunya tak lepas dari transisi menuju energi bersih, penciptaan lapangan kerja berwawasan lingkungan, juga mempromosikan ekonomi sirkular,” ujar Piket. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memulai rangkaian Pekan Diplomasi Iklim (Climate Diplomacy Week) pada Minggu (18/9) melalui kegiatan bersih-bersih bersama di Jakarta dan Bali.

Pekan Diplomasi Iklim merupakan bagian dari kampanye global dengan tujuan menjalin kerjasama dan menginspirasi berbagai pihak untuk beraksi nyata bagi iklim. Peringatan Pekan Diplomasi Iklim tahun 2022 berlangsung dari 18 September hingga 1 Oktober, dalam satu seri kegiatan yang mengangkat tema ‘Hijau dan Biru untuk Iklim’.

“Kami percaya bahwa aksi untuk iklim tak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, melainkan juga meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Mengatasi perubahan iklim memerlukan kolaborasi antar seluruh pihak.

Oleh karena itu, kami tak henti menjangkau masyarakat Indonesia, terutama kaum muda, untuk merayakan dan mengambil bagian dalam aksi iklim,” katanya lewat video pembukaan Pekan Diplomasi Iklim. Uni Eropa beserta negara-negara anggota memulai rangkaian kegiatan Pekan Diplomasi Iklim dengan melakukan plogging – picking up litter and jogging atau memungut sampah sambil joging yang dilakukan pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Sudirman-Thamrin Jakarta. Kegiatan plogging sekaligus memperingati Hari Bersih-bersih Sedunia bertujuan untuk mengajak masyarakat semakin peduli tentang pentingnya mengurangi plastik sekali pakai sebagai upaya pelestarian ekosistem laut yang memiliki peranan penting dalam menjaga planet bumi dan iklimnya.

Turut berpartisipasi pada kegiatan plogging ini perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, proyek kerjasama GIZ Rethinking Plastics, serta mitra komunitas World Cleanup Day Indonesia dan Plustik. Dihadapkan pada ancaman krisis energi global, Pekan Diplomasi Iklim tahun ini memberikan perhatian lebih pada isu energi. Uni Eropa telah merumuskan sejumlah kebijakan yang komprehensif untuk mendukung percepatan transisi menuju energi terbarukan serta secara bertahap meninggalkan bahan bakar fosil.

Kebijakan ini tertuang dalam EU Green Deal atau Kesepakatan Hijau Uni Eropa dan Fit for 55. Paket kebijakan ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca di Uni Eropa hingga 55% dan meningkatkan target efisiensi energi hingga 32,5 persen pada tahun 2030. Peran generasi muda menjadi salah satu fokus utama pada Pekan Diplomasi Iklim tahun ini, seiring dengan peringatan Tahun Pemuda Eropa 2022.

“Kami sangat terkesan dan terinspirasi oleh para pemuda dan masyarakat sipil di seluruh dunia yang telah menjadi penggerak aksi iklim, menjadikan isu iklim sebagai prioritas dan mendorong terwujudnya perubahan positif dalam kebijakan dan praktik usaha. Inilah saatnya untuk mendengarkan mereka dan bergerak bersama dalam kolaborasi aksi lingkungan yang memberikan manfaat bagi bumi, masyarakat dan kesejahteraan,” kata Piket menambahkan.

Pekan Diplomasi Iklim 2022 akan mencakup tiga tema: aksi iklim dan transisi energi bersih; pelestarian alam, lautan, hutan dan keanekaragaman hayati; kota berkelanjutan dan ekonomi sirkular.

Melalui kerjasama dengan beragam komunitas di Indonesia, Pekan Diplomasi Iklim 2022 akan menampilkan talkshow interaktif, pemutaran film, kompetisi ide untuk pemuda, bersepeda kolektif, penampilan musik, dan berbagai kegiatan lainnya.

Seluruh kegiatan terbuka untuk publik tanpa dipungut biaya, dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui.

antara

antara

(voinews.id)Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengumumkan pemberian paket baru bantuan senjata senilai 600 juta dolar AS (sekitar Rp8,96 triliun) untuk membantu militer Ukraina memerangi Rusia. Pemberian paket baru itu terungkap dalam surat yang dikirimkan Gedung Puith kepada Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (15/9).

Biden mengesahkan bantuan tersebut dengan menggunakan wewenangnya yang disebut sebagai Presidential Drawdown Autority. Dengan wewenang khusus itu, presiden diperbolehkan memberikan izin untuk menyalurkan kelebihan persenjataan dari persediaan yang dimiliki AS.

Memo dari Gedung Putih itu tidak memerinci bagaimana dana tersebut akan digunakan. Namun, beberapa sumber mengatakan kepada Reuters bahwa paket itu diperkirakan akan mencakup berbagai senjata, termasuk penambahan jumlah Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS).

Paket juga akan termasuk amunisi untuk howitzer, menurut dua sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Selain itu, memo menyebutkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan militer. Washington sejauh ini sudah memberikan bantuan bidang keamanan senilai 15,1 miliar dolar AS (sekitar Rp225,42 triliun) kepada pemerintah Ukraina sejak Rusia menginvasi negara itu.

Sumber: Reuters