Industri keramik dalam negeri berharap kebijakan pengenaan safeguard untuk produk India.Hal itu mengingat mulai April lalu harga gas di India sudah sangat murah atau turun ke 2,5 dolar Amerika per Millions British Thermal Units (MMBTU).Ketua Asosiasi Aneka Keramik (Asaki) Edy Suyanto di Jakarta Minggu 3/5 mengatakan jika tidak dikenakan safeguard maka produk lokal akan kesulitan dan kalah bersaing. Selain India, Edy juga berharap stimulus yang dirilis saat kondisi pandemi dapat menekan impor produk keramik dari Tiongkok dan Vietnam.Safeguard adalah tindakan pengamanan.
Tindakan ini yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Jika berkaca dari data Badan Pusat Statistik (BPS) secara total impor keramik periode Januari-Februari 2020 meningkat 9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara angka impor keramik dari India setelah tahun lalu naik 12 kali lipat, pada dua bulan pertama tahun ini semakin melonjak 145 persen. Penurunan harga gas ini akan sangat membantu untuk menyelamatkan industri keramik dan mempercepat pemulihan industri keramik pada kuartal III/2020. MediaIndonesia
Pemerintah Inggris belum mempertimbangkan langkah untuk mendorong penyelidikan independen soal asal-usul virus corona.Fokusnya saat ini adalah menangani wabah di negaranya. Menteri Negara untuk Perumahan, Komunitas dan Pemerintah Daerah Inggris Robert Jenrick, dikutip Minggu (3/5) mengatakan, kendati demikian, Inggris mengisyaratkan akan tetap mengkaji hal tersebut di masa mendatang.
Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Swedia telah menyerukan penyelidikan independen untuk mengungkap asal-usul Covid-19.Mereka menilai penyelidikan itu logis dan penting dilakukan. Amerika memiliki kecurigaan bahwa virus korona berasal dari laboratorium Wuhan Institute of Virology. Tiongkok telah membantah hal tersebut. Beijing meyakinkan Covid-19 muncul secara alami dan tidak disintesis secara artifisial.Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Le Yucheng telah menyatakan menolak penyelidikan internasional Covid-19 yang bertujuan menstigmakan negaranya. republika
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penerapan sistem minapadi atau pembudidayaan tambak ikan di tengah lahan persawahan, dalam rangka menjaga pasokan ikan air tawar di Nusantara pada saat pandemi COVID-19.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, menyatakan minapadi merupakan model inovasi akuakultur yang dapat memberikan keuntungan berlipat, program budidaya ikan sistem minapadi dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk diterapkan, terutama di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi.
Slamet Soebjakto mengatakan, berbagai keunggulan dari budidaya ikan sistem minapadi seperti mampu menghasilkan padi organik dengan peningkatan hasil panen padi 2-3 ton serta pendapatan tambahan pendapatan dari ikan minimal 1 ton ikan per hektar menjadikan sistem ini sebagai salah satu model yang tepat untuk meningkatkan taraf ekonomi petani.Selain itu keuntungan lainnya adalah pada saat proses produksi padi tidak mengggunakan pestisida serta minim dalam penggunaan pupuk sehingga total petani dapat memperoleh tambahan pendapatan hingga 40 persen.Dengan demikian melalui budidaya minapadi masyarakat tidak hanya dapat padi, namun juga mendapatkan ikan sebagai asupan protein antara
Pemerintah diminta segera mendorong sektor perhubungan, industri, dan pertanian, untuk percepatan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 berakhir.Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Kerja sama Industri Kementerian Perindustrian Pos M Hutabarat mengatakan perekonomian dan perdagangan Indonesia mengalami perlambatan yang drastis akibat pandemi ini.'
Pos M Hutabarat dalam temu wicara virtual yang diselenggarakan Asosiasi Alumni Michigan State University (MSU) mengenai pandemi COVID-19 seperti disampaikan dalam rilis di Jakarta, Minggu mengatakan, pemerintah harus berperan aktif mengurangi efek pandemi dan setelah pandemi selesai dengan segera mendorong sektor perhubungan, industri, dan pertanian untuk pemulihan ekonomi yang cepat.Menurut Pos Hutabarat, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada minggu lalu memprediksi perkembangan ekonomi dunia akan menurun 36 persen pada 2020. antara