VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Korea Utara dan Korea Selatan baku tembak di sekitar pos jaga Korea Selatan  pada Minggu pagi.Peristiwa itu meningkatkan ketegangan, satu hari setelah Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un muncul lagi di hadapan publik setelah hampir tiga pekan menghilang.

Media pemerintah Korea Utara memperlihatkan Kim sedang mengunjungi pabrik pupuk.Sejumlah tembakan dilepaskan dari Korea Utara pukul 07.41 waktu setempat ke arah pos jaga di Korea Selatan, yang berbatasan dengan Korea Utara, menurut kepala staf gabungan Korea Selatan  melalui pernyataan.Korea Selatan  membalas aksi tersebut dengan meluncurkan dua kali tembakan ke arah Korea Utara.Tidak ada korban luka yang dilaporkan. MediaIndonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyalurkan bantuan sebanyak 53,1 juta ekor benih ke berbagai daerah selama periode Maret hingga April 2020, yang merupakan masa pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers di Jakarta, Minggu mengatakan, KKP terus lakukan intervensi untuk meredam dampak ekonomi COVID-19 guna memastikan proses produksi tetap berjalan.

Ia menjelaskan, bantuan benih sebanyak 52,1 juta ekor benih ikan/undang itu telah disebarkan di 67 kabupaten/kota dan diterima oleh sekitar 1.060 pembudidaya yang tergabung dalam 106 kelompok pembudidaya ikan skala kecil.Bantuan benih tersebut terdiri dari 6,5 juta ekor untuk benih ikan air tawar; sebanyak 44,7 juta ekor benih ikan air payau dan 1,9 juta ekor benih ikan air laut.Dikatakan, KKP ingin pastikan bahwa produksi harus tetap berjalan. Tiap hari distribusi bantuan benih ini terus berjalan dan menyasar pembudidaya ikan terdampak. antara 

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat  RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia menilai pertimbangan dan keputusan relaksasi PSBB hendaknya lebih mendengarkan pendapat para kepala daerah. Bambang  dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan, memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah.

Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru.Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Menteri Koordinator Poliik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahwa pemerintah sedang memikirkan adanya relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakukan PSBB. Bambang menilai sebelum kecepatan penularan COVID-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan. antara 

Isu ketersediaan pangan di dalam negeri belakangan menjadi isu serius, seiring dengan ketidakpastian berakhirnya masa pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini, bangsa Indonesia  merayakan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriyah dimana kebutuhan masyarakat akan bahan pokok semakin tinggi.

Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Jakarta, Selasa (28/4) mencatat bahwa terdapat defisit kebutuhan pokok di berbagai daerah di Indonesia. Defisit bahan pokok terbesar adalah komoditas gula pasir dan bawang putih. Dia juga mengatakan bahwa saat ini, stok gula mengalami defisit di 30 provinsi Indonesia. Komoditas lain yang mengalami deficit adalah telur ayam di 22 provinsi, beras di tujuh provinsi, dan jagung di 11 provinsi.

Otoritas pangan dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus  mencari solusi agar kondisi kelangkaan pangan ini tidak berlangsung lama.

Dalam kondisi seperti saat ini tentu tidak mudah bagi Indonesia untuk impor pangan. Banyak negara produsen bahan pangan langsung membatasi atau bahkan menutup pasar ekspor komoditi tertentu untuk memastikan agar stok dalam negerinya tercukupi. Negara produsen gandum terbesar di dunia seperti Rusia, Kazakhstan, dan Ukraina, terang-terangan mengumumkan pembatasan ekspor biji gandum. Sama halnya dengan beras, Vietnam, Thailand, meskipun selama ini disebut sebagai lumbung beras di Asia Tenggara tetap mengamankan pasokan untuk dalam negerinya.

Pemerintah harus memastikan produksi pangan pokok berjalan dengan baik dan pasokannya aman selama pandemi Covid-19 ini. Dari beragam solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yang paling penting dan mendesak adalah memberikan insentif kepada petani. 

Keputusan pemerintahan Joko Widodo  memberikan insentif sebesar senilai Rp 600.000 per bulan kepada petani sangat tepat  dalam kondisi saat ini agar petani tetap dapat menggenjot produksi pangan di tengah pandemi Covid-19.

Insentif yang telah diluncurkan oleh pemerintah menyemangati para petani untuk tetap menjaga kinerja produktivitasnya sehingga ketersediaan pangan di dalam negeri tetap terjamin.

Selain bantuan langsung  tunai, Pemerintah harus juga membeli produk pangan petani. Hal seperti ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture -USDA). Baru-baru ini, USDA seperti dikutip dari https://www.usda.gov, mengalokasikan anggaran senilai US$19 miliar (sekitar Rp300 triliun) untuk bantuan langsung kepada petani dan peternak dan pembelian produk pangan petani.  Pihak USDA juga membantu membeli buah, sayur, daging, susu, dan lain-lain dari petani, lalu membantu proses pengepakan dan penyaluran produk pangan tersebut ke titik-titik distribusi pangan (food banks).