VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Ketika sejumlah negara sedang berusaha menemukan vaksin anti virus Corona dan melakukan uji coba, Rusia melangkah setapak lebih maju. Upaya menemukan vaksin anti Covid 19 itu setidaknya memberikan pencerahan atas pandangan  bahwa virus yang menyebabkan pandemi global itu tidak dapat dikalahkan.

Keberhasilan Rusia itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Vladimir Putin di Moskow, Selasa 11 Agustus waktu setempat. Dididampingi para anggota Kabinetnya, Putin menyatakan bahwa Pemerintahannya telah menyetujui penggunaan vaksin anti virus Corona. Vladimir Putin mengklaim bahwa Rusia telah menjadi negara pertama di dunia yang menemukan serta berhasil menguji coba vaksin tersebut dan segera akan menggunakannya.  Dikatakan bahwa vaksin virus Corona itu ditemukan oleh Institut Gamalya.

Laporan menyebutkan bahwa institut Gamalya di Rusia telah melakukan uji klinis vaksin tersebut kepada manusia selama dua bulan.

Atas keberhasilan itu Pemerintah Rusia akan segera memproduksi vaksin tersebut secara besar besaran. Bahkan, tahun depan produksi massal vaksin akan mencapai jutaan dosis per bulan. Vladimir Putin dengan bangga mengatakan bahwa keberhasilan menciptakan vaksin itu menunjukkan kemajuan dan kehebatan ilmiah negaranya. Pengakuan Rusia atas keberhasilan itu memang mendahului Tiongkok yang merupakan negara pertama yang terjangkit Covid 19. Sebagaimana Rusia, Tiongkok juga berusaha keras menemukan vaksin anti Corona. Hal yang sama juga dilakukan Amerika Serikat. Yang berbeda di antara Rusia dan Amerika Serikat adalah bahwa situasi dalam negeri Rusia lebih kondusif, dengan tingkat perkembangan penduduk yang terkena Covod 19 jauh lebih rendah. Masyarakat Uni Eropa, sekitar sepekan lalu bahkan baru saja membuat komitmen mengumpulkan dana untuk mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi Covid 19 dan mendorong dilakukannya penelitian ilmiah untuk menemukan vaksin anto virus Corona.

Bagaimanapun, keberhasilan Rusia itu merupakan kabar baik bagi negara negara yang masih bergelut mengatasi pandemi Covid 19. Jika WHO kemudian menyatakan bahwa vaksin virus Corona penemuan Rusia itu dapat digunakan secara global, negara negara yang mengalami dampak pandemi Covid 19 tentu berfikir untuk mendapatkan vaksin Rusia itu dan menyediakan anggaran untuk membelinya. Atau justru termotivasi untuk dapat juga menemukan vaksin dalam bentuk yang lain.

Bagaimanapun, atas penemuan vaksin virus Corona ini, Rusia berhak mengklaim menjadi negara pertama yang berhasil menemukan dan akan menggunakan vaksin itu, mendahuhului negara negara lainnya termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, negara Uni Eropa dan lain lainnya. Rusia di bawah Vladimir Putin telah mengklaim negaranya memiliki kehebatan ilmiah dalam menemukan vaksin anti Covid 19 yang telah menggerogoti perikehidupan manusia khususnya di bidang perekonomian.

Pemerintah meluncurkan program Gelar Buah Nusantara kelima dengan tema “Gerakan Konsumsi Buah Nusantara” sebagai kampanye untuk mendorong masyarakat mengonsumsi buah lokal. Program ini pun bertujuan untuk mengurangi konsumsi buah impor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  pada peluncuran program tersebut di Jakarta, Senin,10/8 mengatakan, pemerintah mendorong agar buah asli nusantara menjadi pemain utama pasar buah dalam negeri sekaligus guna peningkatan ekspor, sebagai salah satu langkah mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Airlangga Hartarto menjelaskan, Program Gelar Buah Nusantara (GBN) kelima dapat menggali potensi bisnis komoditas buah asli nusantara  tersebut. Acara yang merupakan bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) itu juga turut menyosialisasikan buah asli nusantara kepada masyarakat konsumen Indonesia dalam rangka mengurangi konsumsi buah impor, sekaligus mendorong peningkatan agribisnis buah asli nusantara.

Airlangga Hartarto menambahkan, saat ini neraca perdagangan buah-buahan Indonesia masih defisit 19,1 triliun rupiah. Besarnya defisit ini dipengaruhi terutama oleh impor 4 jenis buah-buahan yaitu anggur, apel, jeruk, dan pir dengan total nilai impor 16,7 triliun rupiah. Sementara untuk jenis buah-buahan yang memberikan kontribusi ekspor yang besar adalah manggis, nanas, pisang, salak, dan mangga dengan nilai 986,1 miliar rupiah.

Dalam masa pandemi COVID-19, impor buah pada triwulan I 2020 mengalami penurunan sebanyak 14,5 ribu ton, turun 45 persen dibandingkan impor di bulan sebelumnya. Namun dari sisi produksi, buah lokal mengalami tren kenaikan produksi rata-rata dalam 4 tahun terakhir sebesar 10,12 persen. Ia menegaskan, kenaikan produksi buah lokal meningkatkan peluang ekspor sekaligus juga substitusi buah impor, mengingat permintaan akan buah lokal juga meningkat sejak pandemi COVID-19, khususnya buah yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dan memberikan manfaat kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan, pihaknya akan memperkuat budi daya varietas buah-buahan tropis Nusantara mengingat produksi komoditas tersebut memiliki kualitas dan dapat meningkatkan laju ekspor pertanian.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menilai komoditas hortikultura khususnya buah-buahan memiliki potensi besar untuk menambah devisa negara. Mendag menambahkan, salah satu buah tropis Indonesia yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan adalah buah naga. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekspor buah naga menjadi salah satu yang terbesar pada periode Januari—Maret 2020 yaitu sebesar 234,35 persen.

Indonesia bisa menanggung kerugian rata-rata hingga 6 persen per tahun dari Produk Domestik Bruto (PDB) di 2100 jika tidak melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sejak dini. Demikian dikatakan ilmuwan Institut Pertanian Bogor Prof Rizaldi Boer, dalam webinar Indonesia 2050 Vision on Climate Change yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara daring yang diakses dari Jakarta, pada Selasa (11/8).

Rizaldi menjelaskan terdapat dua implikasi ekonomi dari dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di Indonesia jika tidak dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi yakni dampak terhadap pasar dan non-pasar. Sektor pertanian dan zona pesisir dapat terkena dampak pasar sebagai implikasi perubahan iklim. Sedangkan untuk non-pasar, sektor seperti kesehatan dan ekosistem akan terganggu.

Kerugian diperkirakan rata-rata mencapai 1,8 persen dari PDB pada 2100 setiap tahun, jika hanya mempertimbangkan dampak pada pasar. Dan angka tersebut jauh di atas 0,6 persen rata-rata dunia. Sedangkan jika memperhitungkan dampak non-pasar maka rata-rata kerugian meningkat menjadi 6 persen, bahkan menjadi 7 persen jika memasukkan bencana dalam pemodelan tersebut. Maka kerugian rata-rata dari PDB Indonesia jika tidak melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim jauh di atas dunia yang mencapai 2,2 persen dan 2,6 persen, jika memperhitungkan bencana.

Menurut Rizaldi, investasi sejak dini untuk adaptasi perubahan iklim dengan nilai sekitar 0,2 persen dari PDB Indonesia dapat menghindari kerugian sebesar 1,9 persen per tahun dari PDB pada 2100.

Ia mengatakan, dalam jangka pendek perubahan iklim tidak terlihat sebagai masalah yang mendesak dan prioritas tinggi untuk diatasi. Tetapi hal tersebut akan menempatkan Indonesia pada risiko kerugian yang sangat signifikan di kemudian hari, pada ketahanan pangan, upaya pembangunan berkelanjutan serta menyebabkan mal-adaptasi.

Sementara itu, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emma Rachmawaty mengatakan, sesuai mandat Paris Agreement, semua negara yang menyepakatinya harus memformulasi dan mengkomunikasikan strategi pembangunan rendah emisi gas rumah kaca jangka panjang ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di kuartal ke-4 2020.

Menurut Emma, pandemi COVID-19 memberikan pengaruh terhadap upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca di berbagai negara. Namun demikian, Indonesia tetap perlu mengantisipasi dampak perubahan iklim akibat kenaikan suhu global yang bersifat gradual, kumulatif dengan risiko meningkat seiring waktu dan berdampak ganda.

Pemerintah Indonesia memperluas target penerima kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah-UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Yogyakarta, Sabtu (8/8).

Menurut Airlangga Hartarto penanganan dampak pandemi tak bisa dari segi kesehatan saja, namun harus beriringan dengan ekonomi. Ia menambahkan, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan mata pencaharian hidup. Salah satunya adalah dengan menjaga keberlangsungan operasional UMKM yang selama beberapa bulan terakhir menurun omzetnya akibat pandemi COVID-19.

Dalam masa pandemi, pemerintah memberikan relaksasi kebijakan KUR, berupa penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi. Pemerintah pun memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen selama tiga bulan dan 3 persen selama tiga bulan selanjutnya. Dengan pemberian tambahan subsidi bunga itu maka pada tiga bulan pertama pada masa pandemi, suku bunga KUR menjadi 0 persen.

Selain itu, dalam rangka perluasan penyaluran KUR, pemerintah juga menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60 persen. Penundaan penetapan target sektor produksi ini akan dilaksanakan sampai dengan 2021 atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi perekonomian. Penundaan penetapan target KUR sektor produksi tersebut menyebabkan tidak ada lagi pembatasan penyaluran KUR untuk sektor perdagangan.

Airlangga Hartarto mengacu pada hasil survei yang menunjukkan bahwa sektor yang paling mudah dimasuki UMKM pada masa pandemi adalah perdagangan. Jadi, dengan pelepasan batas sektor perdagangan, pemulihan ekonomi UMKM diharapkan akan dapat lebih cepat.

Implementasi kebijakan tersebut, salah satunya dalam bentuk penyaluran KUR Syariah bagi UMKM anggota Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan peresmian kios warga Pemuda Muhammadiyah (WargaMU) di Kotagede, Yogyakarta, pada Sabtu (8/8) yang diserahkan langsung Menko Airlangga Hartarto.

Tujuannya untuk menguatkan permodalan melalui pembiayaan KUR, dalam hal ini kepada pemilik Kios WargaMU.

Optimalisasi penyaluran KUR kepada UMKM dari semua kalangan masyarakat akan mendorong untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sangat terbuka terhadap data-data para pemuda yang akan menjadi socioenterpreneur. Ia mengingatkan, membangkitkan ekonomi Indonesia adalah tugas semua pihak, termasuk para pemuda. Ia menambahkan dengan momentum pasca Covid-19, bangsa Indonesia harus menyiapkan diri untuk  menjadi aman dan produktif, serta bisa bertransformasi, dan menjadi salah satu yang pertama keluar dari pandemi.