VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, M. Amperawan, mengemukakan sejumlah daerah yang telah menjadi ikon pariwisata mempunyai permasalahan yang serupa yaitu adanya ancaman pencemaran sampah di laut, terutama sampah plastik. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Manado, dan Kabupaten Morotai. Demikian dikatakan Amperawan saat menyampaikan hasil kunjungannya ke daerah-daerah tersebut beberapa waktu lalu, di Jakarta, Jumat (29/12).

Menurut Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat itu, sampah plastik ini telah menjadi ancaman bagi lingkungan hidup yang berimbas pada kehidupan manusia karena sifatnya yang tidak dapat hancur dengan sendirinya dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk hancur secara alami. Sehingga Amerawan memperkirakan, pada tahun 2050, jumlah sampah plastik yang terendap di lautan akan lebih banyak ketimbang jumlah ikan. Karena itu, Amperawan meminta perlunya segera dilakukan pengendalian dan pemanfaatan sampah plastik agar bisa berkurang, setidaknya tidak bertumbuh cepat seperti yang diperkirakan.

Amperawan juga menyampaikan hasil kunjungannya ke Kabupaten Gianyar, Bali dan bertemu dengan Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata dan perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Amperawan melaporkan, pemerintah Kabupaten Gianyar telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya. Menurut Amperawan Bupati Gianyar menyadari apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan benar maka dapat menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Implementasi dari peraturan daerah tersebut adalah dibangunnya rig atau jaring penghalang sampah yang dibuang atau terbawa arus sungai. Rig tersebut dibangun di 3 titik sungai, yaitu hulu, tengah, dan hilir sungai. Dengan adanya rig tersebut, menurut Amperawan, pemerintah kabupaten berharap sampah khususnya sampah plastik tidak berakhir di laut. Menurut Ameprawan, sebagai daerah wisata, Gianyar tidak menginginkan adanya pencemaran sampah plastik di laut karena dapat merusak citra pariwisata di mata para wisatawan.

Pengendalian sampah pun dilakukan dengan pemberian sanksi adat terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti yang diberlakukan di Desa Panglipuran, Kabupaten Bangli.

Sementara itu, untuk memperoleh data dan informasi terkait pemanfaatan sampah plastik, Amperwan mengaku telah mengunjungi Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah pada awal November lalu. Ia mengunjungi pabrik Paving Block berbahan baku limbah plastik di Desa Jetis dan Bank Sampah Limbah Pustaka di Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.

Amperawan juga memuji salah satu bank sampah di Purbalingga yang telah menuai prestasi, yaitu Bank Sampah Limbah Pustaka yang dipimpin oleh Raden Roro Hendarti. Bank sampah ini menggabungkan layanan bank sampah dan perpustakaan.

VOI INDONESIAKU Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat, pada September 2017 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,58 juta penduduk. Jumlah tersebut menurun 4,28 persen dibandingkan pada Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa. Dengan demikian, dalam waktu enam bulan penduduk miskin Indonesia berkurang 1,19 juta penduduk. Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 02 Januari 2018 mengatakan, angka tersebut merupakan capaian yang menggembirakan. Ia menegaskan, penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 merupakan pencapaian yang paling baik dalam 7 tahun belakangan ini.

“September 2017 ini merupakan pencapaian paling bagus. Penurunannya paling cepat jika dibandingkan dengan 7 tahun terakhir sejak 2011. Dari bulan Maret 2017 ke September 2017, persentase penduduk miskin turun 0,52 persen.”

Suhariyanto lebih lanjut mengatakan, penurunan penduduk miskin berkurang baik di desa maupun di kota. Menurutnya, persentase penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari desa. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas di kota dan desa cukup tinggi. Ia menjelaskan, faktor penyebab berkurangnya penduduk miskin adalah inflasi yang terkendali, upah buruh tani nominal dan riil meningkat, dan upah nominal buruh bangunan naik. Beberapa komoditas pangan juga mengalami penurunan seperti gula pasir. Selain itu, Program beras pra sejahtera juga telah diterima oleh keluarga sasaran dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdampak positif terhadap upaya menurunkan jumlah penduduk miskin. Program Keluarga Harapan juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu pihaknya sangat mendukung jika penerima PKH  ditingkatkan kembali di tahun depan.

Sementara itu Deputi Statistik Sosial Sairi Hasbullah mengatakan, ‎pembangunan infrastruktur juga sangat berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari angka penurunan kemiskinan di Indonesia bagian timur. Penurunan angka kemiskinan di Papuan Barat dan Maluku merupakan yang terbesar. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, ia mengatakan, data BPS tersebut menjadi bukti efektifitas program yang sempat diragukan banyak pihak dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai tepat sasaran sehingga kemiskinan turun signifikan.