VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Penguatan kapasitas Tenaga kerja  Indonesia ( TKI ) TKI dan Warga Negara Indonesia ( WNI )  menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan (KBRI BSB). Harapan besar para TKI di Brunei dapat terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan sehingga dapat meningkatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, KBRI Bandar Seri Begawan bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri ( PKBM )  Bintang Nusantara pada tanggal 21 Januari 2018, membuka pembelajaran paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan paket C, setara Sekolah Menengah Atas (SMA), di Brunei Darussalam. Usaha Ad Internal  KBRI BSB, Arko Hananto Budiadi pada acara peresmian dan pembukaan Program Kelompok Belajar Kejar Paket B dan C bagi masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam, Minggu, 21 Januari 2018, mengatakan, Program ini dilaksanakan atas koordinasi dengan Kemendikbud RI. Jumlah peserta didik saat ini 19 orang dan dapat meningkat di masa mendatang. Menurutnya, program ini memudahkan peserta didik dan didesain tidak mengganggu pekerjaan, khususnya bagi para pekerja yang tidak mempunyai banyak waktu luang. Cara belajarnya melalui video yang dapat di tonton dan di unduh dari internet ataupun telepon genggam. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat mengikuti pelajaran kapanpun dimanapun, termasuk disela-sela melakukan pekerjaan.

Pada kesempatan tersebut KBRI juga mendorong partisipasi masyarakat dalam program ini. Hingga saat ini, KBRI masih terus mencari tenaga pengajar yang berasal dari masyarakat. Sejauh ini, beberapa orang staf KBRI akan diperbantukan untuk mengajar, tetapi peran pengajar dari masyarakat penting agar kegiatan ini berjalan terus dan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat di masa mendatang.

Serah Terimakan 2 Warga Negara Indonesia  Ke Keluarga, Menlu Singgung Dukungan TNI dan BIN.

Menteri Luar Negeri  Retno Marsudi menilai  pentingnya peran dan dukungan Tentara Nasional Indonesia serta Badan Intelijen Negara - BIN dalam upaya pembebasan 2 sandera WNI dari Filipina Selatan, (23/1). Pembebasan ini adalah hasil orkestra kemitraan yang sangat harmonis diantara berbagai instansi pemerintahan terkait, khususnya dengan TNI dan BIN. Hal ini disampaikan Menlu Retno saat menyerahterimakan La Utu bin Raali dan La Hadi bin La Adi, yang baru terbebas dari penyanderaan di Filipina Selatan 19 Januari 2018 lalu, kepada istri masing-masing yang didatangkan secara khusus oleh Kemlu dari Sandakan, Sabah, Malaysia. Serah terima tersebut berlangsung di Kementerian Luar Negeri Selasa,  23 Januari 2018. La Utu dan La Hadi adalah WNI yang bekerja sebagai nelayan di kapal penangkap ikan di Sabah, Malaysia. Keduanya diculik dan disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan pada tanggal 5 November 2016. Keduanya berhasil dibebaskan pada 19 Januari 2018 lalu. Sejak 2016 sebanyak 32 WNI disandera di Filipina Selatan. Sebanyak 29 WNI sudah dibebaskan dan 3 WNI lainnya masih disandera kelompok penyandera yang berbeda. Pemerintah akan terus upayakan pembebaskan 3 WNI lainnya.

Tindak Lanjut Misi Dagang Indonesia-Kuwait Business Council – IKBC.

Dalam rangka menjajagi kemungkinan kerjasama antara Perusahaan Indonesia - Kuwait dan tindak lanjut Misi Dagang IKBC KADIN Indonesia, Tim fungsi Ekonomi terus berupaya melakukan kunjungan ke perusahaan Kuwait (22/1), dan salah satunya adalah perusahaan Solidaire General Trading & Contracting Co. Saat kunjungan ke Solidaire General Trading & Contracting Co,  Tim KBRI diterima  jajaran top management perusahaan yaitu Dr. Abdullah R. Al-Hajeri (Founder perusahaan, mantan Anggota Parlemen, mantan Menteri PU, mantan Menteri Perdagangan dan Industri serta posisi penting lainnya), Dr. Khaled R. Al-Hajeri (chairman), Mr. Ayedh R. Al-Hajeri (General Manager), Hamoud R. Al-Hajeri (Tech. & Admin Services Manager).

Dalam pertemuan tersebut, top management menyampaikan bahwa Solidaire telah berpartner dengan beberapa perusahaan Internasional, diantaranya  Weafri Well Services dari Nigeria, Petroservices Gmbh – Magdeburg, Shandong Weima Pumps Manufacturing Co. Ltd,  Sichuan Chuanshi Chrida Diamond Bit Co. Ltd .

Pada kesempatan tersebut, Tim KBRI berkesempatan melakukan pertemuan dengan Country Manager perusahaan Weafri Well Services, Mr. Collins E. Nwabougor, untuk mendapatkan informasi kerjasamanya dengan perusahaan Solidaire. Ia menyampaikan hubungan kerjasamanya berjalan baik dan bahwa Solidaire sangat credible dalam melakukan perannya. Solidaire membantu partner perusahaan Internasional dalam mengidentifikasi potensi pasar dan memfasilitasi berbagai kebutuhan serta mengamankan ruang gerak operasi di Kuwait.

Saat ini Solidaire sedang mencari partner perusahaan Indonesia. Mereka mengharapkan bahwa KBRI dapat menjembatani hubungan kerjasama tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengapresiasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di Kota Bandung dalam 4 tahun terakhir ini, terutama di bidang lingkungan hidup. Salah satu indikatornya adalah Kota Bandung meraih piala Adipura selama 3 tahun berturut-turut setelah 17 tahun absen dari penghargaan itu.

Siti Nurbaya berterima kasih atas inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan. Hal itu dikatakannya dalam acara Gembira Bersama Kelola Sampah Menuju Hidup Bersih dan Sehat di Plaza Balai Kota Bandung, Minggu, 21 Januari 2018. Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2018. Acara ini merupakan yang ketujuh kalinya dilaksanakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan edukasi dan membangun kesadaran kepada generasi muda tentang pentingnya pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga ke hilir. Tak hanya memberi tahu cara mengolah sampah tetapi juga mendidik agar masyarakat mengurangi produksi sampah.

Sebanyak 1500 anak sekolah turut serta dalam acara ini. Kegiatan ini terdiri dari praktik pemilahan sampah berdasarkan jenis, pembuatan kompos sederhana, kreasi kerajinan dari sampah plastik dan kertas, kampanye hidup bersih, Story telling tentang lingkungan, edukasi pengelolaan sampah melalui permainan, dan diakhiri dengan deklarasi Anak Indonesia Bersih dan Sehat.

Sementara itu menteri Siti Nurbaya mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilih Kota Bandung sebagai tempat pencanangan gerakan nasional bebas sampah 2020. Acara tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Kota Bandung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dikatakannya, Pendidikan pengelolaan sampah sangat penting diberikan kepada generasi muda. Mereka memegang peranan yang signifikan dalam upaya memerangi sampah.

Siti Nurbaya Bakar menyebutkan, hanya 5,6 persen anak-anak Indonesia yang memilah sampah. 19,4 persen kadang memilah kadang tidak. Selebihnya tak pernah memilah sampah.

Ia juga mengungkapkan data, bahwa 64 persen sampah masih berakhir di pembuangan akhir. Hanya 0,6 persen yang didaur ulang dan 1,1 persen yang dibuat menjadi kompos.

Dipilihnya Kota Bandung sebagai tempat pencanangan gerakan bebas sampah 2020, disambut baik oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Ia menjelaskan kepada Menteri KLH tentang beberapa konsep dan inovasi yang dilakukannya di Kota Bandung. Mulai dari Gerakan Pungut Sampah setiap Senin, Rabu, dan Jumat, hingga program zero waste.

Ridwan Kamil mengungkapkan, setidaknya ada 20 inovasi regulasi tentang lingkungan yang ia keluarkan, termasuk program Citarum Harum, yaitu program membersihkan sampah di sungai Citarum. fld

VOI Komentar Membuka tahun 2018, pada 23 Januari, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan kejutan dengan menetapkan status tersangka kepada seorang kepala daerah. Sang pejabat disangkakan menerima suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan proyek di lingkungan pemerintahannya. Di sini, pada satu sisi masyarakat melihat dengan jelas bagaimana kapasitas yang ditunjukkan lembaga anti rasuah itu. KPK begitu gagah, dengan dukungan semua pihak, menindak mereka yang menyelewengkan kewenangannya. Namun di sisi lain timbul pertanyaan, mengapa masih ada saja  yang melakukan korupsi?. Padahal, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan adanya ratusan kasus korupsi oleh kepala daerah yang dijerat KPK sejak tahun 2004 sampai 2017. Ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan siapa pun itu agar tidak bermain api.

Dalam beberapa tahun pertama otonomi daerah diberlakukan, beredar sebutan raja-raja kecil untuk para kepala daerah. Hal itu wajar saja mengingat kewenangan mereka menjadi lebih luas. Dampak positif dari semangat demokrasi di era Reformasi tersebut ditujukan untuk percepatan pembangunan di setiap daerah. Tdak lagi berorientasi pada kepentingan Pusat, setiap daerah diberi wewenang untuk mempercepat pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sayangnya, seiring ini, muncullah godaan-godaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tak heran langkah KPK yang  memberantas  penyalahgunaan wewenang oleh  raja-raja kecil tersebut sangat disyukuri oleh rakyat Indonesia.

Upaya pemberantasan korupsi kini  relatif tidak lagi menemui hambatan yang berarti, karena didukung seluruh lapisan masyarakat disamping kuatnya dasar hukum yang melandasinya. KPK tampaknya akan terus melakukan gebrakan tanpa rasa takut dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekarang tinggal bagaimana agar upaya  pencegahan juga gencar dilakukan. Seperti misalnya,   dengan memaksimalkan  keberadaan  unit pengawas internal untuk dilibatkan dalam pelaksanaan setiap proyek.

Selain itu, mungkin perlu dikaji kembali sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, terutama dalam hal biaya besar yang harus dikeluarkan para kontestan dan pendukungnya. Ini terbukti  berdampak pada tindak korupsi yang dilakukan  sebagian para kepala daerah, baik petahana maupun yang baru terpilih.  

Memang  setiap  negara memiliki kekhasan masing-masing dalam berdemokrasi. Sehingga model demokrasi di satu negara  tidak bisa diadopsi mentah-mentah, apalagi dipaksakan ke negara lainnya.  Namun demokrasi hendaknya tidak  hanya menjadi sebuah kemasan atas sesuatu yang buruk. Jika demikian halnya, pekerjaan  KPK tidak akan ada habisnya, dan ini bukanlah berita yang menyenangkan. Korupsi akan  terus berulang  jika penyebabnya atau sumber masalah tidak teridentifikasi dengan baik, untuk segera dicarikan penyelesaiannya.

VOI KOMENTAR Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis, melakukan kunjungan kerja ke Indonesia di tengah upaya mengatasi konflik di Asia.

Dalam kunjungannya di Jakarta, setelah diterima Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, James Mattis langsung menemui rekannya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Sejumlah isupun menjadi perhatian kedua pejabat pemerintahan itu. Sebagaimana dikatakan Menhan Ryamizard Ryacudu,  isu-isu yang dibahas antara lain, kerja sama kedua Negara, masalah   Korea Utara, Laut China Selatan, hingga Rohingya.

Terhadap isu-isu tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat umumnya  dapat dikatakan mempunyai pandangan yang sama. Untuk masalah Korea Utara misalnya, Indonesia juga berharap agar Pyongyang menghentikan uji coba nuklirnya. Terkait pengungsi Rohingya, seperti halnya Indonesia, Amerika Serikat memandang perlunya upaya penanganan dengan memperhatikan sisi kemanusiaan.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat juga memberi perhatian pada pembicaraan trilateral antara Indonesia,  Malaysia dan Filipina. James Mattis menyatakan komitmen AS untuk mendukung kerjasama pertahanan tiga negara di Asia Tenggara ini, khususnya dalam menangani masuknya   ISIS di Asia Tenggara. Dukungan Washington dilakukan atas kesamaan pandangan bahwa terorisme memang harus dicegah penyebarannya.

Kunjungan James Mattis ke Indonesia, selain dilihat dari perspektif berbagai isu, juga menjadi penting terkait tindak lanjut kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Sebagaimana diketahui, Indonesia dan AS telah memiliki persetujuan kerja sama pertahanan melalui Join Statement in Comprehensive Defence Corporation,  yang ditandatangani pada Oktober 2015, saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Washington. Komitmen kerjasama itu kembali ditegaskan ketika Presiden Jokowi bertemu Presiden Donald Trump di sela-sela KTT G 20 di Jerman tahun lalu. 

Selama ini lebih dari  6.000 prajurit TNI dan PNS telah mengikuti pendidikan di AS. Sebaliknya sedikitnya 61 perwira AS berkesempatan mengikuti Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di Indonesia.

Dalam kerangka inilah, maka kunjungan James Mattis ke Jakarta kali ini dapat dilihat sebagai cukup strategis untuk meningkatkan saling pengertian kedua negara dalam bentuk dialog pertahanan dan meningkatkan kerjasama yang diwujudkan dalam kegiatan yang konkrit. (kabulbudiono)