Presiden Joko Widodo membuka Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Selasa (23/1) di Aula Gedung Gatot Subroto, markas besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Presiden menggaris bawahi telah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal ini, menurut Presiden menunjukkan telah meningkatnya kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, sekaligus menunjukkan kinerja positif TNI dan Polri dalam mengamankan penyelenggaraan pemilihan umum, baik kepala daerah maupun Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif.
Meskipun demikian Presiden mengingatkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk tetap mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kedewasaan dalam berpolitik. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memastikan seluruh penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan aman dan damai.
Insert : Namun demikian kita tidak boleh terlena. Kita harus terus mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus meningkatkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Untuk terus selalu menjaga persaudaraan, keamanan, dan ketertiban kita. Dan selalu waspada terhadap dinamika yang ingin mengganggu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Rapat Pimpinan TNI-Polri bertemakan "Dilandasi dengan Sinergi, Soliditas dan Profesionalitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2018 dan Tahapan Pemilu 2019, dalam Rangka Menjamin Kelangsungan Pembangunan Nasional". Rapat tersebut dihadiri oleh 359 orang Pejabat Tinggi yang terdiri dari 180 orang Pejabat Tinggi TNI dan 179 orang Pejabat Tinggi Polri.
Dalam kesempatan tersebut Presiden didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, serta Jaksa Agung HM Prasetyo. (Ndy)
Pemerintah melakukan respon cepat atas Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk dan Campak di Kabupaten Asmat, Papua. Direktur Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan, Doddy Izwardy menjelaskan pihaknya telah mengirimkan Tim flying Health care yang terdiri dari 39 tenaga kesehatan dari berbagai profesi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang diterjunkan ke berbagai distrik di Kabupaten Asmat. Dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia pada Senin, 22 Januari di Jakarta ia mengatakan, total 1,2 ton obat-obatan telah didistribusikan. Untuk pemenuhan asupan gizi pada balita di Kabupaten Asmat, Kementerian Kesehatan telah mengirim 1 ton Pemberian Makanan Tambahan atau PMT Balita, 250 kilogram PMT ibu hamil dan 250 kilogram PMT anak sekolah yang berasal dari persediaan cadangan pusat. Dari persediaan cadangan provinsi Papua dikirim sebanyak 2 ton PMT balita dan 80 kilogram PMT Ibu hamil. Sebanyak 74 Kilogram Pemberian Makanan Tambahan atau PMT untuk balita dan 47 kilogram untuk ibu hamil telah dikirimkan bekerjasama dengan TNI.
" Tapi sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Semua udah dikirim, makanan-makanan. TNI, POLRI udah turun semua, gereja, pemangku kepentingan. Semua sudah turun memberikan bantuan segala macam. Disuntik imunisasi semuanya, dilayani semuanya, diberikan edukasi semuanya. Kan jumlah penduduknya hanya 105 ribu. Tapi dia kan nomaden dan pakai perahu-perahu untuk menjangkaunya ". Ungkap Doddy Izwardy
Doddy lebih lanjut menjelaskan, kabupaten Asmat memiliki kondisi geografis yang sangat sulit dicapai. Daerah Kabupaten Asmat umumnya terdiri dari rawa-rawa sehingga sumber makanan sangat terbatas. Sumber air bersih hanya mengandalkan air hujan, akibatnya sanitasi kurang memadai. Masyarakatnya hidup di hutan dan berpindah-pindah sehingga cakupan imunisasi menjadi rendah. Walaupun sudah dilakukan upaya secara maksimal oleh tenaga kesehatan namun belum bisa meningkatkan cakupan imunisasi dan pemberian suplemen gizi Vitamin A secara optimal. (voi)
Hari Gizi Nasional diperingati setiap 25 Januari dan tahun ini merupakan peringatan yang ke-58. Subtema hari Gizi tahun ini adalah 'Bersama Mencegah Stunting Melalui Kemandirian Keluargaā€¯. Direktur Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan, Doddy Izwardy menjelaskan, terjadi penurunan jumlah gizi kurang dan gizi buruk setiap tahunnya di Indonesia. Dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia pada Senin di Jakarta ia mengatakan, Berdasarkan Pemantauan Status Gizi tahun 2017 angka anak penderita underweight atau gizi kurang, stunting atau pendek dan wasting atau kurus semakin berkurang. Menjelang Peringatan Hari Gizi Nasional, ia meminta masyarakat bersimpati dan belajar dari Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk di Asmat, Papua sehingga kedepannya tidak terjadi hal demikian di provinsi lain. Menurutnya, persoalan gizi seperti stunting dapat diatasi dengan edukasi mengenai gizi dan kesehatan.
" Yang paling vital adalah membangun sumber dayanya. Di hari gizi ini kita dengan kemandirian keluarga lah, stunting bisa terhindar dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita ambil yang paling kecil, paling inti. 1000 hari kehidupan tuh dari ibu hamil ya sampai 2 tahun, sehingga dia bisa tahan gizinya. Sehingga dia tidak melahirkan anak yang BBLR, Berat Badan Lahir Rendah ". Ungkap Doddy Izwardy
Doddy lebih lanjut menjelaskan, pengetahuan dan sikap orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anaknya jelas sangat menentukan status gizi balita. Status gizi anak sangat berhubungan dengan pengetahuan dan sikap orangtua dalam memberikan asupan makanan. Program gizi yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini telah memberikan kontribusi terhadap penanggulangan masalah gizi yang ada. Upaya yang perlu dilakukan kedepan adalah percepatan perbaikan gizi yang dalam hal ini dinyatakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan prioritas pada Seribu Hari Pertama Kehidupan atau 1000 HPK. (voi)
VOI BERITA Presiden Joko Widodo menyoroti tingginya tingkat kesulitan yang dihadapi investor untuk berusaha di daerah. Dalam Rapat Kerja Pemerintah Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah di Istana Negara Jakarta, Presiden menyebutkan tingginya minat investor untuk menanamkan investasinya di dalam negeri namun kerap terhalang oleh masalah perizinan. Dalam rapat yang dihadiri sejumla menteri kabinet kerja dan pimpinan daerah, Presiden mengatakan saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi. Hal itu sepatutnya didukung oleh kemudahan berusaha melalui skema perizinan yang mudah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Insert : Ribuan investor yang ingin masuk ke negara kita. Tapi problemnya adalah didalam kita sendiri. Problemnya ada di investasi yang masih terhambat dengan urusan perizinan. Oleh sebab itu pada siang hari ini kita mengumpulkan seluruh gubernur, ketua DPRD provinsi agar kita memiliki sebuah panduan yang sama sebuah visi bersama menyelesaikan masalahnya seperti apa karena sebentar lagi kita ingin membangun sebuah single submission didahului dengan membentuk satuan tugas terutama nanti di pusat biar sambung dengan daerah tujuan investasi sehingga kita semuanya satu bahasa menyelesaikan masalah.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat namun belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Hal ini menurut Presiden akan menurunkan daya saing Indonesia jika dibandingkan dengan kemudahan berusaha di negara lain. Menurut Presiden, rendahnya daya saing Indonesia disebabkan oleh kesulitan perizinan dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh para investor sehingga para investor tersebut berpaling menanamkan investasinya di negara lain. Presiden berpesan agar para kepala daerah tidak lagi mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang justru akan menghambat masuknya investasi didalam negeri. (voi)