VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan anak muda yang berani menjadi pemimpin sangat dibutuhkan, karena kepemimpinan Indonesia saat memasuki usia emas pada 2045 berada di tangan generasi muda. Demikian disampaikan Moeldoko saat memberikan kuliah umum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, Sulawesi Selatan, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Kepemimpinan anak muda, kata Moeldoko, sangat dibutuhkan, karena Indonesia akan menghadapi tantangan bonus demografi. Tantangan bonus demografi yang dimaksud adalah jumlah penduduk Indonesia yang memasuki usia produktif akan mencapai 64 persen dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa pada 2030-2040, sehingga Indonesia berpeluang untuk menjadi negara maju dengan kenaikan pendapatan per kapita.

Dalam kuliah umum itu, Moeldoko juga berpesan agar anak muda tidak takut menjadi pemimpin. Mantan Panglima TNI itu mengatakan untuk menjadi pemimpin, dibutuhkan keberanian untuk mengambil risiko, menghadapi perubahan dan tantangan, hingga berani mengabaikan penghinaan dari orang lain. Menurut Moeldoko, pemerintah terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM bukan hanya soal pendidikan, melainkan juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. Untuk itu, saat ini pemerintah terus bekerja keras menekan angka penanganan kemiskinan ekstrem dan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting). (ANTARA)

VOInews, Jakarta: Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan prestasi olahraga nasional sudah mengalami cukup banyak peningkatan dalam satu tahun terakhir. Wapres saat memimpin Rapat Tingkat Menteri tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, mengatakan peningkatan prestasi olahraga nasional tersebut salah satunya adalah perolehan medali yang melampaui target pada ajang SEA Games 2023 Kamboja.

Wapres menyampaikan Rapat tentang DBON merupakan tindak lanjut dari rapat tingkat menteri tahun lalu yang membahas kesiapan dan komitmen masing-masing kementerian dan lembaga dalam mendukung pelaksanaan DBON guna semakin memajukan olahraga nasional. Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan kerja bersama antarkementerian/lembaga untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dalam jangka panjang, termasuk di tingkat daerah dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada serta melibatkan para pihak dari kalangan non-pemerintah. (ANTARA)

VOI,news, Jakarta; Pemerintah Indonesia menyampaikan dukungan untuk penerapan teknologi tinggi untuk ekonomi bersih dan berkelanjutan seperti penggunaan amonia biru dan hijau, reaktor modular kecil (Small Modular Reactors.SMR) ataupun teknologi energi berkelanjutan berbasis hydrogen.

Dukungan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pertemuan Tingkat Menteri Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) di Detroit Amerika Serikat sebagaimana dikutip Antara, Minggu. Bidang kerjasama yang akan dimajukan dalam Pilar III IPEF antara lain pada bidang penelitian komersialisasi ketersediaan, aksesibilitas serta penerapan energi bersih ataupun teknologi ramah iklim. (antara)

VOInews, Jakarta: Pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan rencana untuk meminta para peritel menetapkan batas harga pada makanan pokok, seperti roti dan susu. Demikian dilaporkan surat kabar Telegraph akhir pekan lalu. Upaya seperti itu dijalankan pemerintah ketika harga barang-barang kebutuhan pokok terus meningkat hingga mencapai dua digit. Kantor Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sedang melakukan pembicaraan dengan para pemilik toko swalayan soal suatu kesepakatan yang mirip dengan yang ada di Prancis yaitu kalangan peritel utama mengenakan "harga semurah mungkin".

Inggris merupakan negara utama di Eropa yang memiliki persentase tertinggi inflasi makanan. Tahun lalu harga makanan di negara itu naik sebesar lebih dari 19 persen, angka terburuk sejak 1970-an. Konsorsium Ritel Inggris (BRC). yang mewakili seluruh toko swalayan utama. menyalahkan aturan baru pemerintah atas kenaikan harga banyak biaya. Melalui pernyataan, BRC juga mendesak agar aturan dipermudah, bukan menciptakan kembali pengendalian harga ala 1970-an. (antara)