Sumarno
February
Pemerintah Indonesia akan mengkampanyekan rencana keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB disela keikutsertaannya pada Sidang ke 40 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Rencana tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Kamis di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi direncanakan akan menghadiri Sidang Dewan HAM PBB tersebut. Arrmanatha mengatakan tema kampanye keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB tersebut adalah True Partner for Democracy, Development and Social Justice. Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan dilaksanakan pada bulan November 2019 mendatang untuk periode keanggotaan tahun 2020 hingga 2022.
“Selain menghadiri Sidang Dewan HAM, Ibu Menteri juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2020 sampai dengan 2022. Yang pemilihannya menurut rencana akan dilakukan pada bulan November 2019. Seperti teman-teman ketahui bahwa tema Indonesia untuk pencalonan adalah True Partner for Democracy, Development and Social Justice.”
Sementara itu Direktur HAM Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib mengatakan rencana keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB adalah untuk mewakili kawasan Asia Pasifik. Untuk kawasan ini, menurutnya tersedia empat posisi yang akan diperebutkan oleh 5 negara termasuk Indonesia, yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan, Iran dan Kepulauan Marshal. Ia optimis Indonesia akan mampu menduduki posisi anggota Dewan HAM PBB mengingat sejarah komitmen Indonesia terhadap pemajuan nilai-nilai HAM, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (voi/ndy)
February
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan agar di zaman modern ini TNI harus kembali ke jati diri sebagai tentara rakyat yang berjuang untuk kepentingan rakyat.
Ryamizard usai simposium bertema Kembali ke Jati Diri TNI di Jakarta, Kamis berharap purnawirawan hingga senior TNI ikut memberikan arahan agar jati diri prajurit TNI semakin kuat. Tidak ada penyimpangan, cuma dimantapkan kembali. (antara)
February
Komisi Pemilihan Umum KPU mengusulkan kepada para duta besar dan Konsul Jenderal RI di luar negeri agar mengundang pemerintah setempat menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 di masing-masing kantor perwakilannya. Anggota KPU Hasyim Asy'ari di Shanghai, Tiongkok , Kamis mengatakan, hal itu bisa menjadi ajang promosi demokrasi Indonesia kepada pemerintahan di luar negeri.
Di sela-sela Bimbingan Teknis Panitia Pemilu Luar Negeri di Shanghai Hasyim mengatakan, di dalam negeri pihaknya sudah biasa mengundang dubes atau pihak asing lainnya meninjau pelaksanaan pemilu atau pilkada di beberapa tempat pemungutan suara. Di beberapa negara, pemungutan suara Pemilu 2019 digelar di kantor perwakilan RI, selain juga menggunakan metode alternatif berupa kotak suara keliling (KSK) dan melalui pos surat. Warga negara Indonesia di luar negeri bisa memberikan suaranya untuk pasangan calon presiden-wakil presiden dan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. (antara)
February
Selain akan menghadiri pertemuan Sidang ke 40 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Menteri ke 46 Organisasi Kerja Sama Islam (KTM OKI) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pertemuan ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Maret 2019 mendatang dengan mengambil tema 50 Years of Islamic Cooperation, Roadmap for Prosperity and Development. Kepada wartawan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, Indonesia dalam pertemuan KTM OKI akan mendorong pembahasan terkait upaya peningkatan kerjasama negara-negara anggota OKI di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan serta penanganan arus migrasi yang aman dan tertib.
“Untuk Indonesia sendiri beberapa isu yang akan menjadi perhatian terkait dengan mendorong peningkatan kerjasama negara-negara OKI di bidang ekonomi dan Iptek. Selain itu juga Indonesia akan mendorong kerjasama dukungan dari OKI untuk kerjasama mengenai Global Compact for Save, Orderly and Migration.”
Lebih lanjut, Arrmanatha Nasir mengatakan, KTM ke 46 OKI akan menghasilkan deklarasi tentang komitmen politis negara-negara anggota OKI terkait tema pertemuan. Menurut Arrmanatha, selain deklarasi, Konferensi Tingkat Menteri ke 46 OKI juga akan menghasilkan 130 resolusi yang meliputi berbagai isu seperti kerjasama keuangan, politik, dan isu Palestina. Ia menambahkan, beberapa isu yang akan menjadi perhatian dalam Konferensi Tingkat Menteri ke 46 OKI antara lain kemajuan proses perdamaian di dunia, upaya melawan terorisme global, dan Program Aksi OKI 2025. (ndy)