VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok tidak lain disebabkan oleh begitu luar biasanya perkembangan ekonomi negeri tirai bambu. Salah satu faktor kebangkitan ekonomi Tiongkok dikarenakan banyak tumbuh usaha kecil kemasyarakatan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dalam Seminar Nasional bertema Pengembangan UMKM dan Workshop Menembus Pasar Digital di Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Ia menambahkan, pada tahun 2000, Tiongkok berada pada peringkat kelima dan terus meningkat pada tahun 2017 berada di peringkat kedua ekonomi dunia. Keberhasilan Tiongkok dalam membangun ekonomi melalui UMKM, menjadi salah satu pelajaran penting bagi Indonesia yang memilki lebih banyak potensi UMKM untuk dikembangkan. (kbrn)

Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia (MIKTA) akan terus berkembang untuk menjadi semakin relevan melalui berbagai program konkret dan prakarsa, termasuk sebagai ajang berbagi informasi. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir dalam pertemuan ke-14 Menteri Luar Negeri MIKTA di Yogyakarta, Kamis.

Dalam pertemuan forum 5 negara tersebut yang terdiri dari Meksiko, Korea Selatan, Turki, Australia dan Indonesia, A.M Fachir menyampaikan selama kepemimpinan Indonesia pada MIKTA, Indonesia terus mendorong program dan kegiatan yang konkret, selain memperluas keterlibatan MIKTA dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pelaku ekonomi kreatif dan digital, serta pemuka agama. Kegiatan-kegiatan tersebut yang semuanya berlangsung di Indonesia turut mendukung berbagai pertemuan tingkat pejabat tinggi dan Menteri Luar Negeri yang difokuskan pada konsultasi isu-isu multilateral terkini. (kbrn)

Gerakan tegas para penari "Turangga Dewi" yang diiringi dengan permainan musik khas, menambah semaraknya pelaksanaan "Gala Dinner Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019", di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam 7 Februari 20. Acara yang dihadiri lebih dari 500 insan pers dalam negeri itu, juga turut dihadiri oleh menteri pariwisata RI, Arief Yahya, jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta duta besar maupun perwakilan dari kedutaan besar negara-negara sahabat. Ada yang menarik pada pelaksanaan Peringatan HPN 2019 kali ini, dimana pada malam Gala Dinner tersebut dirangkaikan dengan peluncuran buku pedoman jurnalisme ramah pariwisata. Buku tersebut merupakan hasil kolaborasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan kementerian pariwisata RI. Ketua SMSI, Auri Jaya, mengatakan buku pedoman tersebut dapat digunakan oleh pekerja media, terutama bagi pemberitaan terkait bencana.

“Tidak bermaksud untuk membatasi pemberitaan, gerak kawan-kawan jurnalis. Tapi kami mengajak untuk membuat pemberitaan terutama terkait dengan bencana yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. “

Menteri pariwisata RI, Arief Yahya, mengatakan, sejak tahun 2017 pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia mampu mencapai 22 persen, dimana persentase itu bahkan diakui 3 kali lebih cepat dari pertumbuhan di kawasan Asia Tenggara. Menurut Arief Yahya, bahkan pertumbuhan tersebut mampu mengejar Thailand dan Malaysia yang selama ini merupakan kompetitor Indonesia bagi sektor pariwisata.

“Pertumbuhan market industri pariwisata 7 persen. Data 2017 Indonesia tumbuh 22 persen. Kita tumbuh tiga kali lipat dibandingkan pasar regional dan global.”

Sementara, peringatan HPN 2019 yang dipusatkan di kota Surabaya, penyelenggaraan puncaknya akan berlangsung pada 9 Februari mendatang. Berbagai kegiatanpun telah diselenggarakan sejak Desember 2018 lalu. Mulai dari bhakti sosial, workshop mengenai jurnalisme hingga menghadirkan sejumlah menteri serta tokoh ternama. (voi/retno/edit r)

Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan pengelolaan hutan sosial di kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut dibagikan sebanyak 42 Surat Keputusan kepada 8941 kepala keluarga untuk pengelolaan 13.976 hektar lahan hutan. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap agar lahan hutan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi lahan produktif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang menerima surat keputusan pengelolaan hutan sosial tersebut dapat memanfaatkan lahan hutan menjadi lahan produktif hingga 35 tahun.

“Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang negara kita ini subur. Mau ditanam apa di setiap tempat berbeda-beda itu bisa. Mau tanam kopi silakan, mau tanam padi silakan, tadi mau duren silakan, untuk jagung silakan, pala silakan. Tapi memang kita harus kerja keras, dipelihara yang benar, diawasi, jangan sampai kena hama, jangan sampai tanaman kita enggak terawat, kalau kurang diberi pupuk dikit-dikit, ya memang harus seperti itu. Inilah tugas kita bersama untuk menjadikan setiap lahan yang kita miliki itu produktif. Jangan sampai lahan yang sudah kita berikan, tadi di Jawa Barat 13.900 hektare, tapi tidak produktif. Harus semuanya produktif. Dan sebentar lagi, bulan depan kita berikan lagi karena sudah numpuk lagi ada yang untuk Jawa Barat sudah mau kita berikan lagi. Terus akan kita kerjakan, tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, tapi juga di provinsi-provinsi yang lain.”

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat di seluruh Indonesia hingga 31 Januari 2019 mencapai lebih dari 2 juta 5 ratus hektar. Jumlah tersebut terbagi pada sebanyak 5.444 unit SK bagi 601.892 kepala keluarga. Pada penyerahan sertifikat yang dilaksanakan di kabupaten Cianjur, diserahkan surat keputusan pengelolaan hutan sosial kepada masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat, antara lain kabupaten Bogor, Ciamis, Cianjur, Garut, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Pangandaran, Sumedang, Tasikmalaya. (Ndy)