Thiodor
May
VOInews, Bali: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung penguatan peran perempuan dalam pengembangan dan kepemimpinan di sektor pariwisata.
Menparekraf Sandiaga dalam jumpa pers usai "The 2nd UN Tourism Regional Conference On The Empowerment Of Women In Tourism In Asia And The Pacific" di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/5/2024), mengatakan forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut telah menunjukkan betapa besarnya peranan perempuan dalam mewujudkan masa depan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
"Perempuan sangat mendominasi di sektor pariwisata," kata Menparekraf Sandiaga.
Berdasarkan data, mayoritas pekerja di sektor pariwisata adalah perempuan yakni sebesar 54,22 persen dibandingkan dengan pekerja pria yakni 45,78 persen. Angka ini sejalan dengan data secara global.
Dengan jumlah yang besar tersebut, kata Sandiaga, perempuan telah menunjukan kemampuan dalam membuat perubahan positif baik dalam skala lokal maupun global.
Tidak hanya dalam pemberdayaan masyarakat lokal, tetapi juga membina hubungan yang bermakna antara orang dan tempat, termasuk kelestarian lingkungan. Dan hal ini dilakukan dengan cara mempromosikan warisan budaya, mengadvokasi pelestarian lingkungan dan memperjuangkan keadilan sosial.
Director of the Regional Department for Asia and the Pacific UNWTO, Harry Hwang, mengapresiasi kepemimpinan yang dilakukan Kemenparekraf dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata termasuk dalam pelaksanaan "The 2nd UN Tourism Regional Conference On The Empowerment Of Women In Tourism In Asia And The Pacific". Di mana peran dan kepemimpinan perempuan menjadi fokus Utama dalam upaya pengembangan sektor pariwisata ke depan.
450 delegasi dari 42 negara dipastikan mendapatkan pengalaman yang sangat baik selama konferensi berlangsung.
"Saya pribadi mengatakan bahwa, pasti semua orang sangat senang untuk menceritakan kembali pengalaman yang didapatkan pada perhelatan tersebut, mulai dari pengalaman budaya, kesenian, kuliner dan lainnya," Kata Harry Hwang.
May
VOInews, Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah menyambut baik peraturan ketenagakerjaan baru yang tengah disiapkan Pemerintah Jepang bagi pekerja asing di negara tersebut. Hal ini disampaikan Ida Fauziyah saat menerima Courtesy Call Wakil Menteri Negara Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang, Miyazaki Masahisa, di Jakarta, Jumat (03/05/2024).
"Kami menyambut baik aturan baru yang diperuntukan bagi pekerja asing di Jepang. Kami berharap aturan baru tersebut dapat memberikan pelindungan yang lebih serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja migran kita di Jepang," kata Ida Fauziyah.
Ida Fauziyah mengatakan, dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Negara Jepang tersebut, Pemerintah Jepang memastikan bahwa pekerja migran Indonesia yang saat ini sudah bekerja di Jepang akan tetap dapat melanjutkan kerjanya di Jepang.
"Pemerintah Jepang menyatakan bahwa aturan bagi pekerja asing ini perubahannya tidak terlalu signifikan. Sehingga pekerja migran kita yang sudah bekerja di Jepang tetap bisa bekerja di sana," jelasnya.
Mengutip siaran pers Kemenaker RI, hubungan diplomatik dan kerja sama antara Indonesia dan Jepang telah terjalin selama lebih dari 65 tahun. Di bidang ketenagakerjaan, kerja sama antara Indonesia dan Jepang terwujud antara lain dalam bentuk program pemagangan melalui skema Technical Intern Train Program (TITP). Skema ini telah berjalan sejak 1993.
Di bidang penempatan tenaga kerja, kerja sama antara Indonesia dan Jepang terjalin dalam bentuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2008. Selain itu, Indonesia dan Jepang juga memiliki jalinan kerja sama penempatan tenaga kerja dalam program Specified Skill Workers (SSW).
Ida pun berharap Pemerintah Jepang untuk terus menjalin komunikasi guna menyosialisasikan informasi terbaru terkait aturan pekerja asing kepada pihak Indonesia maupun negara-negara lainnya.
"Saya yakin, dengan dukungan Yang Mulia Bapak Miyazaki Masahisa, Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ketenagakerjaan akan semakin baik dan terus berkembang," ujarnya.
May
VOInews, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia mendorong pembentukan Global Water Fund di ajang World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan pada 18-25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali. Hal itu diungkapkan Koordinator Subtema Pembiayaan Air Berkelanjutan World Water Forum ke-10 sekaligus Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna di Jakarta, Selasa (30/04/2024).
Mengutip siaran pers Kemenkominfo RI, Herry menjelaskan bahwa Global Water Fund sangat penting untuk merespons ketimpangan anggaran dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi semua pada 2030. “Saat ini, terdapat 2.2 miliar masyarakat di dunia yang tidak dapat mengakses air bersih. Global Water Fund yang diproyeksikan untuk kebutuhan infrastruktur air, mitigasi krisis atau bencana terkait air, adaptasi perubahan iklim, serta mekanisme pemantauan, akan menjadi langkah nyata mengatasi masalah air dunia,” ujar Herry.
Pemerintah Indonesia pun telah membentuk Indonesian Water Fund (IWF) sebagai upaya mendorong investasi dan penyediaan air bersih di seluruh Indonesia. “IWF diperkirakan akan mengoperasikan pendanaan hingga USD1 milyar untuk proyek air bersih,” tambah dia.
Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah menambahkan bahwa hasil diskusi terkait pembiayaan air berkelanjutan dan inisiasi Global Water Fund akan menjadi concept note yang akan dibawa dan dielaborasikan pada World Water Forum ke-10 di Bali. Tiga proses utama pada forum adalah politik, regional, dan tematik.
Sementara Direktur Pusat Pendanaan Iklim dan Kebijakan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Boby Wahyu Hernawan mengatakan pentingnya belajar dari pengalaman Pandemic Fund dan Green Climate Fund jika usulan pembentukan Global Water Fund disepakati di World Water Forum ke-10. “Merespons ancaman krisis air dengan pembangunan arsitektur pembiayaan global adalah langkah preventif yang tepat. Kesiapan dan mawas diri adalah kunci. Pandemi mengajarkan kita bahwa biaya atas ketidaksiapan akan jauh lebih tinggi,” katanya.
Pemerintah Indonesia mengusung empat misi penting dalam forum air internasional terbesar di dunia World Water Forum ke-10. Keempat misi tersebut, yakni kehadiran jaringan terpusat di kawasan Asia Pasifik yang khusus ditujukan pada isu ketahanan air, perubahan iklim, dan penelitian lingkungan. Selanjutnya, menciptakan hubungan dengan institusi, akademisi, organisasi penelitian, serta lembaga internasional lainnya. Ketiga, kehadiran konsorsium yang berfokus pada pusat data.
Terakhir, mengoordinasikan serta mengimplementasikan berbagai upaya multipihak untuk menciptakan sebuah deklarasi atau inisiatif terkait permasalahan air dunia. Selain itu, Pemerintah RI juga mendorong penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum ke-10 untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air.
May
VOInews, Jakarta: Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menegaskan kembali penghormatan Indonesia terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah serta keamanan di kawasan. Hal itu diungkapkan Prabowo saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Malaysia Yang Mulia Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin, di ruang kerja Menhan, Jakarta, Selasa (30/04/2024).
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menhan Prabowo menyambut hangat dan mengapresiasi Menhan Malaysia yang baru itu. “Selamat atas pengangkatan Yang Mulia Dato’ Seri Mohamed Nordin sebagai Menteri Pertahanan Malaysia yang baru. Kemhan RI siap bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Malaysia dan memberikan dukungan untuk Yang Mulia Dato’ Seri Mohamed Nordin” ucap Menhan Prabowo.
Malaysia, lanjut Prabowo, merupakan negara yang serumpun dengan Indonesia dan memiliki hubungan yang spesial khususnya di bidang pertahanan.
Selama ini Indonesia telah menjalin kerja sama erat dengan Malaysia dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, intelijen, perdagangan, industri pertahanan, energi dan lain sebagainya. “Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama lebih erat lagi di bidang pertahanan, intelijen, industri pertahanan dan pendidikan yang lebih kuat dengan Malaysia, terutama dalam hal pertukaran siswa militer dan industri pertahanan,” ujar Menhan Prabowo.
Sementara itu, Menhan Malaysia Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin dalam akun Instagram pribadinya menyebut bahwa kunjungannya ke Indonesia adalah yang pertama sejak dilantik menjadi Menhan. “Lawatan ini merupakan lawatan kerja resmi pertama saya ke Indonesia sejak dilantik sebagai Menteri Pertahanan,” katanya.