Indonesia Ku (666)
February
Pemerintah menggandeng Denmark dan Korea Selatan dalam meluncurkan program nasional kemitraan untuk pertumbuhan ramah lingkungan dan tujuan global atau Partnering for Green Growth and Global Goals-P4G National Platform. Program ini bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Peluncuran dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Senin (24/2/2020).
Dalam sambutannya Suharso mengatakan, perubahan adaptasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global.
Masyarakat dunia kini dihadapkan pada terjadinya perubahan iklim global. Selain perubahan adaptasi, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan.
Suharso Monoarfa berharap, Indonesia P4G National Platform ini dapat berperan penting dalam mendorong dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim ini. Dikatakannya, dampak perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi bencana. Kenaikan suhu global yang telah mencapai 1,1 derajat celsius pada tahun ini dibandingkan tahun 1800-an lalu juga mengancam berbagai sektor kehidupan, terutama pertanian dan perikanan, sehingga bisa memperdalam ketimpangan sosial.
Suharso Monoarfa menambahkan, perubahan iklim sudah menjadi perhatian semua negara. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3 persen sebagai salah satu dari enam target pembangunan nasional 2020-2024.
Untuk memenuhi target penurunan emisi ini, Indonesia dituntut memperbaiki mutu lingkungan, menggunakan energi bersih, efisiensi sumber daya alam, dan mengurangi deforestasi, terutama di lahan gambut. Saat ini P4G mendukung sejumlah kemitraan di Indonesia, salah satunya percepatan akses pendanaan dan penyelarasan kebijakan dalam mengatasi hambatan bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam efisiensi energi.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga menyadari pentingnya pembangunan berkualitas guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Platform diharapkan mendukung terjalinnya bentuk kemitraan baru dan inovatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, serta membantu mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan ini.
Peluncuran Indonesia P4G National Platform ini juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Pangan Denmark Lea Wermelin, Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea Cho Myung-rae, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus A. Kristensen, Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom, serta Perwakilan Kedutaan Besar Belanda Ardi Stoios-Braken, dan sejumlah pejabat lain.
February
Pemerintah Dukung Koperasi Simpan Pinjam Terapkan Teknologi Sekelas Bank
Written by Daniel
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mendukung koperasi simpan pinjam untuk menerapkan dan mengaplikasikan modernisasi teknologi yang transparan sekelas perbankan agar pelayanan terhadap anggota semakin meningkat. Dalam pertemuan dengan pengurus Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo), di kantornya, Jumat (21/2), Teten Masduki mengatakan, modernisasi juga sebagai langkah untuk menghadapi persaingan zaman di era teknologi finansial.
Sementara itu Ketua Umum Askopindo Sahala Panggabean mengatakan, selama ini ada kesan koperasi dipinggirkan, tapi sekarang pemberdayaan koperasi mengarahkan pada upaya agar koperasi naik kelas. Koperasi juga mulai masuk sektor usaha skala besar seperti komoditas pangan, maritim, dan teknologi sesuai program dari pemerintah.
Pertemuan dengan menteri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan untuk melaporkan rencana Askopindo akan mengadakan kongres pada Juni 2020. Sahala menjelaskan dalam kongres tersebut semua Koperasi Simpan Pinjam dapat bersatu untuk mengakselerasi kemajuan moderninasi KSP yang profesional berbasis digital dan naik kelas. Menurut Sahala modernisasi dan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam pasti akan sangat penting dibahas di era disrupsi agar menjadi perhatian di era perubahan zaman bagi KSP. Harmonisasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-UMKM di 18 kementerian dan lembaga jadi kebijakan satu pintu juga menarik untuk dibahas.
Dalam Kongres Askopindo yang diadakan pada Juni 2020 mendatang akan digelar pula rangkaian seminar yang membahas topik menarik seputar penguatan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-UMKM sebagai arus utama transformasi ekonomi nasional.
Sahala mengatakan, dalam Kongres KSP Nasional nantinya, Askopindo akan meluncurkan Gerakan Nasional Transformasi Seribu Koperasi Modern guna Mencetak Sejuta Wirausaha Milenial. Adapun gerakan ini dimaksudkan pula mendukung program Kartu Pra Kerja dari Presiden Joko Widodo.
Sahala melaporkan, dari total sekitar 120 ribu jumlah koperasi, 20 ribu diantaranya adalah koperasi simpan pinjam.
Menanggapi rencana penyelenggaraan Kongres Askopindo tersebut, Menteri Teten mengatakan, pemerintah pasti membutuhkan peran asosiasi untuk menerjemahkan program pemerintah agar konkrit terlaksana. Teten Masduki memastikan pemerintah mendukung rencana Kongres Askopindo guna akselerasi perwujudan Modernisasi Koperasi dan UMKM.
February
Strategi Diversifikasi Pasar Ekspor Disiapkan Untuk Antisipasi Dampak Virus Corona
Written by Daniel
Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi penurunan kinerja neraca perdagangan yang diakibatkan mewabahnya virus Corona, Covid-19. Tiongkok menjadi pangsa pasar ekspor non-migas terbesar di Indonesia. Secara tidak langsung, hal tersebut mulai berdampak terhadap neraca perdagangan Indonesia. Demikian dikatakan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus, saat membuka acara “Penanaman Perdana Tanaman Pisang Cavendish Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor”, di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Selasa (18/2). Acara tersebut juga dihadiri Bupati Bener Meriah, Tengku H. Sarkawi.
Seperti dikutip Bisnis Indonesia, Bobby mengatakan, salah satu yang disiapkan adalah mendorong ekspor produk-produk potensial berdaya saing tinggi di pasar global. Selain itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi pasar ekspor ke luar negara tujuan utama, misalnya Timur Tengah, dan mengoptimalkan produksi dalam negeri dengan mendorong peningkatan kinerja ekspor produk-produk yang berasal dari sektor lain, seperti sektor pertanian. Menurut Bobby, sebagai negara agraris, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional memang semakin penting dan strategis.
Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, meningkatnya kinerja ekspor sektor pertanian, salah satunya didorong oleh peningkatan ekspor subsektor hortikultura, khususnya buah-buahan tahunan. Pisang merupakan salah satu komoditas buah-buahan tahunan yang memiliki prospek bagus karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka luas. Menurut data dari Trade Map International Trade Statistics (ITC) sepanjang 2018, Indonesia telah mengekspor pisang sekitar 30 ribu ton atau senilai lebih dari 14 ribu dolar Amerika ke seluruh dunia. Ekspor pisang terbesar adalah ke Tiongkok.
Untuk mempercepat program peningkatan ekspor produk pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian mendorong pengembangan hortikultura berorientasi ekspor sebagai salah satu program prioritas melalui kerjasama kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan petani. Program ini telah berhasil dilakukan dalam pengembangan komoditas ekspor pisang dan nanas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, di provinsi Lampung. Keberhasilan ini menjadi acuan pelaksanaan di daerah-daerah lainnya.
February
Menteri Perdagangan Kunjungi AS, Upayakan Peningkatan Ekspor
Written by Daniel
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto berkunjung ke Amerika Serikat dari 13 hingga 15 Februari lalu, untuk mengupayakan peningkatan ekspor dan menghilangkan hambatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia.
Pada hari pertama kunjungannya, Agus Suparmanto bertemu dengan perwakilan dari Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United State Trade Representative/USTR) di Washington. Mereka membahas fasilitas keringanan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP). Agus menjelaskan dalam pertemuan yang digelar Kamis pagi tersebut, USTR disebutnya telah sepakat soal sejumlah hal yang belum selesai dirundingkan.
Sejumlah hal itu, diantaranya terkait dengan asuransi yang telah rampung urusannya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga regulasi impor produk hortikultura yang baru, setelah AS memenangkan gugatan terhadap RI di Badan Penyelesaian Sengketa dan Badan Banding WTO. Agus Suparmanto berharap soal GSP selesai dibahas, sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo ke Las Vegas untuk menghadiri Association of Southeast Asian Nation-US (ASEAN-US) Summit pada pertengahan Maret mendatang.
Pada hari kedua kunjungannya, Menteri Agus Suparmanto menerima sejumlah perwakilan pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council (US-ABC). Mereka membahas sejumlah hambatan perdagangan, termasuk dalam bidang e-commerce. Usai pertemuan Agus Suparmanto menjelaskan, aturan e-commerce memang dibuat untuk mendata bisnis di platform elektronik yang dilakukan di Indonesia. Tujuan aturan tersebut melindungi konsumen di Indonesia.
Sementara itu, delegasi US-ABC yang dipimpin President & CEO US-ASEAN Business US-ASEAN Business Council Alexander C. Feldman berharap, Indonesia bisa meningkatkan upaya agar siap menerima investasi Information and Communication Technology-ICT yang datang, terutama dalam hal regulasi, infrastruktur, serta mengurangi hambatan investasi di bidang itu.
Agus Suparmanto juga menjelaskan soal perkembangan Omnibus Law yang disebutnya akan dapat memudahkan para investor dan pebisnis yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Omnibus Law juga disebutnya menjadi salah satu kebijakan yang ditunggu pengusaha karena banyak aturan yang memberatkan pengusaha, umumnya terkait dengan perizinan, yang akan disederhanakan.
Dalam pertemuan tersebut hadir pula Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate serta Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Selain membahas mengenai perkembangan bidang perdagangan, dalam pertemuan itu delegasi Indonesia juga mempromosikan potensi investasi, termasuk soal peluang investasi pembangunan di ibu kota baru.
February
Pemerintah Indonesia terus berupaya membuka peningkatan akses pasar ekspor Indonesia ke Selandia Baru untuk akses pasar tenaga kerja dan produk pertanian sehingga hubungan bilateral kedua negara terus meningkat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo yang menjadi ketua Delegasi RI saat menghadiri Forum Senior Official’s Meeting on Trade and Investment Framework (SOMTIF) ke-7 di Wellington, Selandia Baru, Rabu,12 Februari 2020. Iman Pambagyo lewat keterangannya di Jakarta, Jumat, 14 Februari mengatakan, pada SOMTIF kali ini, delegasi RI memperjuangkan akses pasar tenaga kerja Indonesia agar dapat memasuki Selandia Baru. Selain itu, juga akses untuk produk buah-buahan tropis Indonesia, khususnya terkait penyelesaian hambatan nontarif untuk produk buah manggis, pisang, nanas, salak, dan mangga.
Menurut Iman Pambagyo, selain isu akses pasar tenaga kerja dan pertanian, Indonesia juga mengundang para investor Selandia Baru ke Indonesia di sektor peternakan, pariwisata, pendidikan vokasional dan tinggi, serta kebudayaan ekonomi kreatif. Kerja sama yang ditawarkan di sektor ekonomi kreatif antara lain perfilman dan animasi. Iman Pambagyo menegaskan, Selandia Baru memiliki industri perfilman yang cukup maju. Banyak film box office yang dibuat di Selandia Baru, seperti the Hobbit dan Lord of the Ring. Oleh karena itu, Indonesia ingin membangun kerja sama melalui forum tersebut. Iman menambahkan, isu-isu yang diupayakan Delegasi RI dalam pertemuan SOMTIF tersebut sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja ekspor, termasuk ke Selandia Baru. Ia kembali menegaskan,di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini, SOMTIF memiliki arti penting dalam meningkatkan kerja sama Indonesia dan Selandia Baru.
Senior Official’s Meeting on Trade and Investment Framework-SOMTIF merupakan forum bilateral reguler tahunan antara Indonesia dan Selandia Baru. Forum ini mendiskusikan isu-isu perdagangan dan investasi, sekaligus menjadi momen peningkatan kinerja perdagangan dan investasi melalui kerja sama teknis. SOMTIF mulai dibentuk pada 2005 dan pertama kali dilaksanakan pada 14-15 Juli 2008 di Wellington. Selanjutnya, agenda SOMTIF dilaksanakan secara bergantian oleh kedua negara.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total perdagangan Indonesia dengan Selandia Baru pada 2019 mencapai 1,2 miliar dolar Amerika. Ekspor Indonesia ke Selandia Baru tercatat sebesar 445,2 juta dolar Amerika dan impor Indonesia dari Selandia Baru tercatat sebesar 763,5 juta dolar Amerika. Produk ekspor utama Indonesia ke Selandia Baru adalah oil cake, batu bara, kayu, dan ban. Sedangkan, produk impor utama Indonesia dari Selandia Baru adalah susu dan krim, mentega, keju, tepung gandum, dan bubur kayu kimiawi. Sementara itu, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai realisasi investasi Selandia Baru di Indonesia tercatat mencapai 2,6 juta dolar Amerika di 81 proyek. Mayoritas investasi berada di sektor tersier/jasa seperti hotel, restoran, dan pariwisata. Sedangkan perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Selandia Baru bergerak di bidang distributor fosfat dansurfaktan. Demikian Indonesiaku kali ini.
February
Pemerintah Upayakan Insentif Agar Maskapai Penerbangan Bertahan di Tengah Wabah Corona
Written by Daniel
Kementerian Perhubungan menyiapkan skema pemberian insentif kepada maskapai penerbangan agar tetap bisa bertahan di tengah-tengah dampak dari wabah virus Corona. Demikian dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dan operator penerbangan di Jakarta, Rabu (12/2). Budi Karya berharap dengan kebijakan ini penerbangan dan perhotelan bisa bertahan, dan akhirnya kesempatan tidak bekerja tidak terjadi. Budi Karya tak ingin karyawan penerbangan dan hotel dirumahkan seperti di Tiongkok.
Pemberian insentif itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, di antaranya pengurangan kewajiban maskapai dalam menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak-PNBP dan pemangkasan tarif mendarat atau landing fee. Menurut Budi Karya operator bandara, maskapai, perhotelan sama-sama harus memberikan insentif.
Selain memberikan insentif, Kementerian Perhubungan juga akan memberikan kemudahan dan tarif-tarif yang lebih murah ke tiga destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan Tiongkok, seperti Bali, Manado dan Kepulauan Riau. Insentif tersebut dilakukan terutama agar tarif pesawat jadi lebih murah sehingga orang-orang akan tetap memiliki keinginan untuk berlibur.
Selain itu pemerintah akan mendorong penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di tempat tujuan destinasi supaya daerah-daerah itu tetap ramai.
Terkait pengurangan frekuensi pengurangan penerbangan dari ke Tiongkok sebesar 30 persen, Kementerian Perhubungan mengalihkan penerbangan ke Asia Selatan, seperti Pakistan, Bangladesh, dan lainnya. Untuk itu pemerintah meminta kepada maskapai penerbangan Garuda, Batik Air, Lion Air dan Air Asia untuk mencari konektivitas ke Asia Barat.
Sementara itu, Budi menegaskan, tidak ada pengurangan frekuensi untuk pengiriman kargo melalui kapal laut dari dan ke Tiongkok.
February
Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu mengurangi nilai impor besi dan baja. Besarnya impor baja menjadi salah satu sumber defisit neraca perdagangan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai impor besi dan baja Indonesia pada 2019 mencapai 10,3 miliar dolar Amerika, naik tipis dari 2018 yang menyentuh 10,2 miliar dolar Amerika. Dengan nilai sebesar itu, besi dan baja kini jadi komoditas impor terbesar kedua di Indonesia setelah mesin dan perlengkapan elektrik. Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu,12 Februari meminta tren negatif tersebut segera disudahi. Jika kebijakan impor terus dibuka besar-besaran, utilitas pabrik baja lokal tidak akan pernah berkembang dan industri tersebut tidak akan bisa maju. Padahal, menurut presiden Jokowi, industri dalam negeri sudah mampu memproduksi sebagian besi dan baja yang diimpor tersebut.
Oleh karena itu, ia mendorong para menteri ekonomi menyediakan regulasi yang mampu mendorong produksi besi dan baja nasional, seperti penyediaan bahan baku yang lebih mudah dan murah. Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia perlu memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi, seperti ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku. Menurut Presiden, bahan baku dari hasil tambang nasional, dapat diprioritaskan untuk digunakan demi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hal tersebut bukan hanya untuk mengurangi impor, tapi juga bisa membuka lapangan kerja.
Dalam menanggapi permintaan Presiden tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memastikan akan mengurangi impor bahan baku besi dan baja. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat daya saing produksi industri nasional sehingga Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada baja impor. Salah satu bahan baku yang akan direlaksasi ialah scrap logam atau besi bekas yang merupakan bahan baku produksi baja billet. Dari total kebutuhan 14 juta ton per tahun, industri besi bekas dalam negeri hanya mampu menyuplai 5 juta ton sehingga masih ada sekitar 9 juta ton yang harus didatangkan dari luar negeri. Namun, dengan alasan untuk melindungi industri scrap logam di dalam negeri dan mengurangi impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun, impor scrap logam dibatasi hanya 5 juta ton.
February
Tujuh Kementerian/Lembaga Tandatangani PKS Tentang Keselamatan Maritim dan Wisata Bahari
Written by Daniel
Tujuh Kementerian/Lembaga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim, serta Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Rabu, 12 Februari lalu.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dipimpin oleh Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa. Perjanjian ditandatangani oleh para perwakilan Kementerian/Lembaga seperti, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Badan Informasi Geospasial serta Tentara Nasional Indonesia.
Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memadukan, mengharmonisasikan dan memudahkan akses terkait keselamatan perlayaran dan Perlindungan lingkungan maritim, pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional laut, taman wisata dan wisata bahari.
Selain itu, dalam penandatangan kerja sama itu juga dibahas kekuatan masing-masing kementerian atau lembaga dalam menjaga dan mengawasi laut Indonesia. Hal itu penting dilakukan agar ketika ada permasalahan seperti di perairan Natuna bisa langsung diambil tindakan. Kekuatan di masing-masing kementerian, lembaga, maupun TNI nanti bisa dibagikan untuk mengoptimalkan respons yang diperlukan kalau memang diperlukan satu kebijakan untuk mengatasi satu keadaan tertentu.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pentingnya keselamatan pelayaran dan perlindungan maritim. Ia tidak mau kejadian seperti kecelakaan kapal yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat beberapa waktu lalu terulang kembali. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi di kemudian hari, saat ini sedang membuat alur navigasi dan peta laut di Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat.
Sehingga dalam kerja sama ini juga ditekankan dalam penyusunan peta laut Indonesia yang digunakan para pelaut baik dari Indonesia maupun luar negeri. Hal itu, menurut Purbaya, bisa untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan di laut.
Melalui Perjanjian Kerja Sama ini, disepakati sinkronisasi data dan peta laut. Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan di laut menggunakan satu peta laut yaitu keluaran Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut.
Selain sebagai navigasi, sinkronisasi data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi wisata bahari, perhitungan nilai jasa ekosistem, serta perhitungan dampak kerusakan lingkungan di perairan Indonesia. Itu semua akan diimplementasikan dalam perlindungan lingkungan, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan wisata bahari.
February
Presiden Joko Widodo Usul 4 Agenda Prioritas Kemitraan RI-Australia
Written by Daniel
Dalam kunjungan kenegaraan di Australia, Presiden RI, Joko Widodo berkesempatan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Australia, di Canberra pada Senin, 10 Februari lalu. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan empat agenda prioritas menyongsong satu abad kemitraan Pemerintah Indonesia dengan Australia untuk menghadapi berbagai tantangan global.
Agenda pertama adalah terus memperjuangkan nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemajemukan. Menghentikan intoleransi, xenophobia, radikalisme dan terorisme. Menurut Presiden, sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk Australia dan Indonesia harus bekerja keras bahu membahu, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi serta kemajemukan dan mencegah dunia dari ancaman clash of civilization atau benturan peradaban.
Agenda kedua adalah memperkuat prinsip ekonomi terbuka, bebas, dan adil, di tengah maraknya proteksionisme. Presiden Jokowi yakin, sistem ekonomi terbuka dan adil akan menguntungkan semua pihak. Itulah alasan dirinya menyambut baik kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA).
Usulan agenda yang ketiga adalah Indonesia dan Australia harus menjadi jangkar mitra pembangunan di kawasan Pasifik. Sebagai sesama negara kepulauan, tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara kawasan Pasifik tidak jauh berbeda. Indonesia dan Australia, harus menjadi teman sejati bagi negara-negara di kawasan Pasifik, berkolaborasi sebagai mitra pembangunan, mengatasi dampak perubahan iklim, memperkecil tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Pasifik.
Usulan keempat adalah kerja sama dalam pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan, reboisasi hutan dan daerah hulu sungai, mencegah kebakaran hutan dan lahan, penurunan emisi karbon, serta pengembangan energi terbarukan dan green technology lainnya.
Selain 4 fokus tersebut, menurut Presiden Joko Widodo jangkar kemitraan Indonesia dan Australia pada tahun 2050 adalah generasi muda. Presiden mengusulkan konsep Ausindo Wave, yaitu tren kedekatan Indonesia-Australia kepada generasi muda, menggelorakan kecintaan generasi muda Australia pada Indonesia, dan sebaliknya kecintaan generasi muda Indonesia pada Australia. Menurut Presiden investasi pada generasi muda akan memperkokoh kemitraan Indonesia dan Australia ke depan. Kedua negara sudah memiliki modal yang besar. Saat ini, terdapat 160 ribu siswa Australia belajar bahasa Indonesia dan 21 ribu pemuda Indonesia belajar di Australia.
Presiden Jokowi adalah kepala negara ke-12 yang diberikan kesempatan bicara di hadapan parlemen dalam sejarah Australia dan menjadi yang pertama untuk berbicara pada 2020.
February
Indonesia Dorong East Asia Summit Perkuat Kerja Sama Maritim di Kawasan.
Written by Daniel
Indonesia dorong East Asia Summit untuk memperkuat kerja sama maritim dalam kawasan pada pertemuan The 4th East Asia Summit (EAS) Conference on Maritime Security Cooperation di Chennai, India tanggal 6-7 Februari 2020 Seperti dikutip laman kemlu.go.id pertemuan ini membahas empat isu penting mengenai keamanan maritim (maritime security), keselamatan maritim (maritime safety), transisi regional blue economy, dan Indo-Pacific Oceans Initiative/IPOI, termasuk keinginan India memperkaya arsitektur regional maritim di Kawasan Indo-Pasifik
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan East Asia Summit Foster Gultom mengatakan kunci kestabilan keamanan dan keselamatan maritime di kawasan, terutama melalui dialog dan kolaborasi ASEAN dan mitra wicara membuahkan kepercayaan strategis dan kerja sama saling menguntungkan dapat terus terbangun
Selain itu Indonesia juga kembali menggarisbawahi pentingnya identifikasi kerja sama inovatif dengan melibatkan pemangkukepentingan di kawasan, sehingga masyarakat ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik menjadi lebih tangguh Sebagai Ketua, bersama India dan Australia, Indonesia mengajak semua pihak untuk aktif bekerja sama dalam menjawab dinamika kawasan dan globalisasi dengan meningkatkan kemitraan bidang kemaritiman
Konferensi kali ini juga membahas inisiatif Samudera Indo-Pasifik (Indo-Pacific Oceans Initiative/IPOI) yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada Konferenti tingkat Tinggi East Asia ke-14, November 2019 lalu di Bangkok Elemen-elemen kerja sama yang tertuang pada inisiatif Samudera Indo-Pasifik ini ditegaskan sebagai elaborasi dan sejalan dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific dan Manila Plan of Action to Advance the Phnom Penh Declaration on the EAS Development Initiative (2018-2022) Pertemuan tingkat Pejabat Senior EAS merupakan pertemuan tahunan ke-4, setelah sebelumnya dilaksanakan di New Delhi (November 2015), Gowa (November 2017), dan di Bhubaneswar (Juni 2018)
Disamping itu pertemuan yang membahas pentingnya keamanan dan keselamatan maritim di bidang pengelolaan laut berkelanjutan, pencemaran sampah plastik, dan manajemen risiko bencana maritim, dinilai strategis karena paska diadopsinya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) di Bangkok pada KTT ASEAN ke-34, Juni 2019 lalu Pertemuan ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong kolaborasi ASEAN dan mitra wicara melalui kerja sama riset & teknologi maritim, manajemen sumber daya maritim berkelanjutan, dengan ASEAN tetap memainkan peran sentralnya.
