Indonesia Ku

Indonesia Ku (666)

16
October


Demokrasi Pancasila di Indonesia berbeda dengan konsepsi demokrasi liberal ala Barat maupun demokrasi parlementer lainnya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) ,  Ma'ruf Cahyono saat menjadi pembicara kunci dalam focus group discussion (FGD) dengan tema "Penegasan Sistem Demokrasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia" di FISIP Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Jawa Barat Kamis (11/10). Ma'ruf Cahyono menjelaskan secara umum prinsip demokrasi Pancasila dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Ada empat elemen khusus dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu unsur mufakat atau kebulatan pendapat, unsur perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip kebijaksanaan. Seperti dikutipTribunenews.com, Ma'ruf Cahyono mengatakan empat unsur ini menjadikan demokrasi di Indonesia menemukan kekhasannya dalam sistem ketatanegaraan. Demokrasi Pancasila tidak meniru paham individualisme - liberalisme yang justru melahirkan kolonialisme dan imperialisme atau pun paham kolektivisme ekstrim seperti di negara-negara komunis.Menurutnya  yang menjadi pembeda dan ciri khas dalam sistem demokrasi Pancasila adalah adanya prinsip "kebijaksanaan". Prinsip yang mengandung nilai transedental.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Mahyudin dihadapan sekitar 300 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Kamis (11/10)  mengatakan bahwa Pancasila adalah jalan tengah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara,  Mahyudin mengatakan bahwa  Pancasila adalah satu-satunya solusi yang terbaik dan diterima seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda.  Pancasila diterapkan dan diamalkan untuk bersama menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemajuan dan kesejahteraan. Mahyudin mengungkapkan mudahnya rakyat Indonesia menerima Pancasila sebagai ideologi sangat bisa dimaklumi,  sebab Nilai-nilai Pancasila digali dari jiwa rakyat Indonesia sendiri.  Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah menjadi karakter rakyat Indonesia sejak dahulu.

15
October


Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menggelar pertemuan bilateral di sela–sela pertemuan Tahunan IMF- World Bank di Nusa Dua Bali,Kamis (11/10). Pertemuan tersebut menghasilkan tujuh nota kesepahaman (MoU) di berbagai bidang. Ada tiga kerjasama yang penanda tanganannya disaksikan langsung oleh presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Pertama, kerjasama perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal antara Indonesia dan Singapura. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Bali Kamis mengatakan, kerjasama ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor Singapura berinvestasi di Indonesia. Kerjasama juga dilakukan di bidang industri keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Indonesia dan Singapura berkomitmen menyusun perincian dukungan yang diberikan untuk mengembangkan  industri fintech di kedua negara. Sementara itu kerjasama ketiga  mencakup bidang kebudayaan dan cagar budaya untuk periode  2019- 2021.

Selain ketiga kerjasama tersebut masih ada empat kesepakatan kerjasama yang lain yang ditandatangani perwakilan kementerian kedua negara. Keempatnya adalah pengembangan dan implementasi industri 4.0, kerjasama program fintech untuk pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia untuk pegawai pemerintah dan kerjasama sekolah pelayaran. Presiden Joko Widodo menambahkan, Indonesia dan Singapura juga berkomitmen terus mengembangkan Kawasan Industri Kendal di Jawa Tengah dan Taman Digital Nongsa Batam, Kepulauan Riau. Kedua kawasan itu dibangun atas kerjasama kedua negara. Presiden Joko Widodo mengatakan, selain kerjasama ekonomi, juga dibahas peningkatan kerja sama ASEAN. Menurut Presiden, sebagai dua negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Singapura memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperkuat ASEAN.

Sementara itu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong   mengatakan, Singapura akan terus meningkatkan investasinya di   Indonesia. Ia menegaskan, Singapura juga menyepakati MoU tentang industri 4.0 untuk menghadapi revolusi yang terjadi. Ia menyampaikan secara khusus partisipasi Singapura di kawasan Industri Kendal yang mampu menarik 43 perusahaan untuk menananmkan modalnya dengan jumlah investasi jutaan dolar Amerika Serikat. Ia menyebut, kawasan Industri Kendal itu mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 5.000 orang. 

13
October


Survei ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)   atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada 2018 menyebutkan utang Pemerintah Republik Indonesia tergolong masih rendah dan terjaga. Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria saat peluncuran OECD Economic Survey Indonesia 2018 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Nusa Dua, Bali, Rabu, memaparkan hasil survei ekonomi OECD di Indonesia yang salah satunya terkait utang pemerintah.

Angel Gurria mengatakan, adanya aturan terkait defisit anggaran telah menahan pertumbuhan utang. Namun, pengeluaran tambahan untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial terkendala oleh rendahnya pendapatan. Oleh karena itu menurut Gurria, sumber daya harus didapatkan melalui efisiensi yang lebih baik dan pendapatan yang lebih besar.

Angel Gurria menjelaskan tingkat kepercayaan kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD. Survei ekonomi Indonesia oleh OECD dilakukan secara berkala setiap dua tahun sejak 2008. Survei tahun 2018 ini juga menandai peringatan 10 tahun kolaborasi pemerintah Indonesia dengan OECD dalam program ini.

Secara umum OECD mencatat standar hidup di Indonesia juga terus meningkat. Hal itu disebutkannya berkat ekspansi ekonomi yang kokoh dan kebijakan pemerintah yang baik, sehingga angka kemiskinan dan ketimpangan makin menurun, dengan akses pada layanan publik makin meluas. OECD juga mencatat pendapatan per kapita yang tumbuh makin kuat di Indonesia, meski sayangnya kesenjangan infrastruktur masih besar dan belanja kesehatan serta bantuan sosial perlu ditambah lagi demi meningkatkan inklusifitas. Menurut Angel Gurria kesejahteraan juga akan lebih baik jika capaian hasil terkait lingkungan lebih mendapat perhatian.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan akan terus solid di kisaran lima persen per tahun yang dipertahankan sejak 2013 didorong oleh faktor konsumsi dan akhir-akhir ini juga didorong oleh investasi infrastruktur yang memang dibutuhkan. Sementara inflasi tahunan berada di tengah-tengah rentang 3,5 persen (plus minus 1 persen).

Angel  Gurria mengatakan, survei Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi ini juga dilakukan dengan mengakomodasi dua faktor penting. Meningkatkan pendapatan publik untuk pertumbuhan secara bersahabat, dan mengembangkan pariwisata dalam rangka mempromosikan keberlangsungan pembangunan daerah.

Menanggapi survey  OECD tersebut, Sri Mulyani mengatakan ia sangat senang bahwa pandangan umum OECD terhadap ekonomi Indonesia sangat positif dan sangat menginspirasi.  Sri Mulyani mengungkapkan, hal yang patut  diperhatikan dalam  hasil survei ekonomi Indonesia oleh OECD adalah keadaan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil pertumbuhan positif meski sedang mengalami tekanan penurunan ekonomi global. Survei ini, menurut Sri Mulyani, menekankan agar pemerintah harus menaikkan pendapatan, memperkuat pemuda sebagai aset pembangunan yang belum termanfaatkan, serta memperkuat sektor pariwisata. Menurut Sri Mulyani kemitraan dengan OECD ini adalah kesempatan untuk membagi pengalaman secara dua arah mengenai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

OECD adalah organisasi 36 negara maju secara ekonomi. Sri Mulyani menjelaskan pengalaman pembangunan negara anggota OECD dapat dipelajari Indonesia. Sri Mulyani juga mengatakan, Indonesia menjalin kerjasama dengan OECD karena sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang senang belajar dan senang berbagi pengalaman.

13
October


Survei ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)   atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada 2018 menyebutkan utang Pemerintah Republik Indonesia tergolong masih rendah dan terjaga. Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria saat peluncuran OECD Economic Survey Indonesia 2018 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Nusa Dua, Bali, Rabu, memaparkan hasil survei ekonomi OECD di Indonesia yang salah satunya terkait utang pemerintah.

Angel Gurria mengatakan, adanya aturan terkait defisit anggaran telah menahan pertumbuhan utang. Namun, pengeluaran tambahan untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial terkendala oleh rendahnya pendapatan. Oleh karena itu menurut Gurria, sumber daya harus didapatkan melalui efisiensi yang lebih baik dan pendapatan yang lebih besar.

Angel Gurria menjelaskan tingkat kepercayaan kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD. Survei ekonomi Indonesia oleh OECD dilakukan secara berkala setiap dua tahun sejak 2008. Survei tahun 2018 ini juga menandai peringatan 10 tahun kolaborasi pemerintah Indonesia dengan OECD dalam program ini.

Secara umum OECD mencatat standar hidup di Indonesia juga terus meningkat. Hal itu disebutkannya berkat ekspansi ekonomi yang kokoh dan kebijakan pemerintah yang baik, sehingga angka kemiskinan dan ketimpangan makin menurun, dengan akses pada layanan publik makin meluas. OECD juga mencatat pendapatan per kapita yang tumbuh makin kuat di Indonesia, meski sayangnya kesenjangan infrastruktur masih besar dan belanja kesehatan serta bantuan sosial perlu ditambah lagi demi meningkatkan inklusifitas. Menurut Angel Gurria kesejahteraan juga akan lebih baik jika capaian hasil terkait lingkungan lebih mendapat perhatian.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan akan terus solid di kisaran lima persen per tahun yang dipertahankan sejak 2013 didorong oleh faktor konsumsi dan akhir-akhir ini juga didorong oleh investasi infrastruktur yang memang dibutuhkan. Sementara inflasi tahunan berada di tengah-tengah rentang 3,5 persen (plus minus 1 persen).

Angel  Gurria mengatakan, survei Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi ini juga dilakukan dengan mengakomodasi dua faktor penting. Meningkatkan pendapatan publik untuk pertumbuhan secara bersahabat, dan mengembangkan pariwisata dalam rangka mempromosikan keberlangsungan pembangunan daerah.

Menanggapi survey  OECD tersebut, Sri Mulyani mengatakan ia sangat senang bahwa pandangan umum OECD terhadap ekonomi Indonesia sangat positif dan sangat menginspirasi.  Sri Mulyani mengungkapkan, hal yang patut  diperhatikan dalam  hasil survei ekonomi Indonesia oleh OECD adalah keadaan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil pertumbuhan positif meski sedang mengalami tekanan penurunan ekonomi global. Survei ini, menurut Sri Mulyani, menekankan agar pemerintah harus menaikkan pendapatan, memperkuat pemuda sebagai aset pembangunan yang belum termanfaatkan, serta memperkuat sektor pariwisata. Menurut Sri Mulyani kemitraan dengan OECD ini adalah kesempatan untuk membagi pengalaman secara dua arah mengenai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

OECD adalah organisasi 36 negara maju secara ekonomi. Sri Mulyani menjelaskan pengalaman pembangunan negara anggota OECD dapat dipelajari Indonesia. Sri Mulyani juga mengatakan, Indonesia menjalin kerjasama dengan OECD karena sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang senang belajar dan senang berbagi pengalaman.

12
October


Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut pertumbuhan   ekonomi Indonesia relatif bagus di tengah panasnya tensi  perdagangan dan pelambatan ekonomi global. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini masih mampu tumbuh diatas 5 persen. Laporan World Economic Outlook (WEO)  IMF terbaru memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi global tahun ini stagnan di level 3,7 persen. IMF pun merevisi proyeksi ekonomi global 2019 dari 3,9 persen menjadi 3,7 persen. Sedangkan ekonomi Indonesia pada 2018 diprediksikan tumbuh 5,1 persen atau lebih rendah daripada proyeksi IMF pada April 2018 yang sebesar 5,3 persen. Kepala Ekonom IMF Maurice Obstfeld dalam konferensi pers di pertemuan Tahunan IMF– World Bank di Nusa Dua Bali Selasa (9/10) mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi seiring menurunnya perekonomian global. Hal itu karena Indonesia akan terpengaruh oleh pengetatan kebijakan moneter di dunia, harga minyak, hingga perang dagang. Meski demikian, ia melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

Berdasarkan laporan WEO, Indonesia yang dikelompokkan IMF ke dalam ASEAN-5 memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga. Negara ASEAN-5 yang dimaksud adalah Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari Malaysia dan Thailand hingga 2019. Obstfeld mengatakan, IMF juga melihat Indonesia mampu menjaga laju pertumbuhan secara konsisten. Dia menyebut, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi apabila mampu memanfatkan segala potensi yang dimiliki. Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk. Indonesia akan mendapatkan penerimaan pajak yang banyak. Menurut Obstfeld, keseriusan pemerintah membangun infrastruktur diangap menjadi pemikat investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Ia menegaskan, ekonomi Indonesia masih kuat karena nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara–negara rekan dagang selain Amerika Serikat, terdepresiasi hanya sekitar 4 persen sejak awal tahun. Adapun depresiasi terhadap dolar Amerika mencapai 10 persen. Selain itu, tingkat inflasi dinilai masih terjaga ditengah pelemahan nilai tukar.

Sehari sebelumnya Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menilai perekonomian Indonesia saat ini sudah dikelola dengan sangat baik sehingga IMF tidak merasa perlu memberikan pinjaman kepada Indonesia.

Penegasan yang sama disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Senin. Menurut dia, Indonesia tidak akan berutang kepada IMF karena pinjaman lembaga keuangan internasional tersebut hanya diberikan untuk negara yang tengah mengalami krisis neraca pembayaran. Menurut Sri Mulyani pemerintah sudah memiliki langkah antisipasi didalam menghadapi resiko global, termasuk menjalankan policy mix antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Ia yakin respon Bank Indonesia terhadap kenaikan suku bunga Amerika Serikat mampu menjaga tingkat ketertarikan pasar untuk tetap berinvestasi di Indonesia.

11
October


Memulai rangkaian pertemuan tahunan, para petinggi Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia (WBG) bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja melakukan penanaman terumbu karang di kawasan Nusa Dua, Bali, Minggu (7/10).

Acara  dihadiri oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, dan ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berjanji akan membahas isu lingkungan pada acara Pertemuan Tahunan, yang bukan hanya membahas persoalan ekonomi saja. Kepada media Sri Mulyani mengatakan, 60 persen jenis spesies terumbu karang ada di Indonesia dari keseluruhan terumbu karang di dunia, atau yang terbesar di dunia. Semua pihak harus mulai memikirkan sebuah bentuk perlindungan. Ia berjanji akan membawa isu ini ke Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 Bali. Sri Mulyani beralasan, terumbu karang Indonesia bukan hanya milik Indonesia, melainkan juga milik dunia yang harus dilindungi bersama untuk generasi mendatang.

Sementara itu, Menko Maritim, Luhut Pandjaitan mengatakan, kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melestarikan lingkungan, terutama di laut. Area Nusa Dua sendiri adalah bagian dari coral triangle. Terumbu karang bukan hanya tempat tinggal bagi biota laut, tetapi sumber protein yang besar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan, ini merupakan kesempatan kedua baginya untuk ikut dalam kegiatan peduli lingkungan bersama Menteri Luhut. Sebelumnya, Lagarde ikut dalam kegiatan pembersihan sungai dari sampah terutama plastik. Lagarde menambahkan, terdapat beberapa wujud kepedulian IMF terhadap lingkungan diantaranya, melakukan riset dan menerbitkan laporan mengenai bagian mana di bumi yang paling baik dan buruk terdampak perubahan iklim. Selain itu, IMF juga menyiapkan skema pembiayaan untuk perlindungan (insurance) terhadap kelestarian lingkungan. Menurut Lagarde menanam terumbu karang ini menunjukkan kepedulian IMF terhadap lingkungan, perubahan iklim.

10
October


Keindahan Indonesia diperlihatkan kepada para delegasi pertemuan tahunan International Monetary Fund IMF-World Bank Group 2018 di Bali. Kementerian Badan Usaha Milik Negara -BUMN bersama seluruh perusahaan negara siap menyambut sekitar 34.000 peserta dengan tampilan Paviliun Indonesia.

Paviliun Indonesia adalah lokasi yang menampilkan kekhasan Indonesia dari segi pembangunan, bisnis, proyek-proyek strategis nasional, wisata hingga kekayaan seni budaya, dan kerajinan tangan khas Indonesia.

Tak hanya itu, berbagai faktor pendukung investasi yang dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga ditampilkan dalam ruang pamer seluas lebih dari 2.000 meter tersebut. Staf Khusus I Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (8/10) mengatakan, dalam pertemuan tahunan IMF-WBG 2018 di Nusa Dua, Bali, mulai 8 hingga 14 Oktober, Paviliun Indonesia dapat menjadi jendela pertama bagi para anggota delegasi yang hadir untuk mengenal Indonesia secara singkat. Walaupun singkat, informasinya cukup merepresentasikan segala keunggulan, keindahan, dan keunikan Indonesia. Sahala Lumban Gaol menjelaskan, konten Paviliun Indonesia menyampaikan pesan Nawacita. Di situ ditampilkan Indonesia in Numbers, dalam rangka menemukan kembali Indonesia, supaya orang melihat perkembangan pembangunan Indonesia yang perlu ditonjolkan. Dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur Indonesia yang dulunya sangat jauh terbelakang, namun sekarang sudah luar biasa. Ditampilkan di sana keberhasilan pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jalan tol, bandara hingga pelabuhan.

Paviliun Indonesia terbagi atas beberapa ruangan tematik, seperti BUMN Hall, area Workshop, area Pameran, VIP Lounge, Investment Lounge, dan Paviliun panggung / Kedai Kopi. Para tamu dapat menelusuri setiap ruangan yang mempunyai keunikan masing-masing. Kementerian BUMN pun tidak sendirian. Pembuatan Paviliun Indonesia juga didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.

Sahala Lumban Gaol menambahkan, dalam Paviliun Indonesia itu juga ditampilkan konektivitas yang sudah dibangun di Indonesia, mulai dari jalan tol hingga pelabuhan laut. Kerajinan tangan hingga seni hasil kekayaan Indonesia juga dipamerkan di ajang pertemuan internasional tersebut.

Sekitar 150 usaha mikro, kecil, dan menengah dari 64 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia juga turut dilibatkan dalam pameran hasil karyanya. Demo membatik, pembuatan tenun, kerajinan tas, kipas, topeng, dan suling serta kerajinan lainnya diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi para delegasi. Para delegasi dapat merasakan sendiri pengalaman membuat kerajinan khas Indonesia di area kerajinan dan seni. Paviliun Indonesia dibuka secara resmi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Selasa (9/10). 

08
October

Bank Indonesia (BI) meyakini prospek sektor industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Prospek pengembangan industri halal baik secara global maupun di Indonesia tersebut disampaikan dalam The Indonesia International Halal Lifestyle Conference & Business Forum, dalam rangkaian kegiatan menuju Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 dan Indonesia Sharia Economic Festival 2018, Rabu (3/10). Mengangkat tema “Halal Lifestyle Goes Global: Trend, Technology & Hospitality Industry”, BI bekerjasama dengan Indonesia Halal Lifestyle Center (Inhalec) menggelar konferensi yang berlangsung pada 3 dan 4 Oktober lalu. Dalam keterangan resmi BI yang dirilis pada Rabu (3/10) disebutkan beberapa upaya yang telah dilakukan BI dan pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, terutama di sektor industri halal.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam sambutannya mengatakan, BI berpegang pada prinsip 4C, yaitu komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait (Commitment), program yang konkret sehingga mudah untuk diimplementasikan (Concrete), sinergitas antara lembaga dan pihak terkait (Collaborative), serta edukasi yang dilakukan secara intens mengenai nilai lebih dari gaya hidup halal (Campaign).

Menurutnya, laju pertumbuhan industri halal global meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 7,5 persen pada tahun 2015 menjadi lebih dari 8 persen pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2017 dan seterusnya. Sementara pasar industri halal di Indonesia, khususnya sektor makanan halal, travel, fashion, dan obat-obatan serta kosmetik halal telah mencapai sekitar 11% dari pasar global pada tahun 2016.

Perry Warjiyo mengatakan, BI juga telah melaksanakan program pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian, makanan dan fashion, pariwisata serta energi terbarukan. Sebagai bagian dari program pengembangan halal value chain tersebut, BI memberdayakan perekonomian 134 pesantren di 31 wilayah yang tersebar di Indonesia.

Sementara, dalam rangka mendukung program pemberdayaan industri halal, BI bekerja sama dengan lembaga zakat untuk menyalurkan pembiayaan syariah dalam bentuk dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tunai. BI berharap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi salah satu upaya memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang. Oleh karena itu, BI menganggap penting untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan.

05
October


Kementerian Perindustrian pada 1 hingga 6 Oktober di Plasa Industri Kementerian Perindustrian, Jakarta menggelar pameran busana muslim bertajuk Indonesia Moslem Fashion Expo (IMFE).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat memberi sambutan pada acara pembukaan pameran tersebut di Jakarta, Senin mengatakan, IMFE ini menjadi langkah konkret yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fesyen Muslim dunia tahun 2020.

Airlangga mengatakan, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi kiblat fesyen muslim di dunia, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Global Islamic Economy memprediksi pertumbuhan pasar fesyen muslim dunia pada 2020 mencapai 327 miliar dolar AS. Dikatakannya, Indonesia juga merupakan satu dari lima besar negara anggota Organisasi Kerjasama negara Islam (OKI) sebagai pengekspor fesyen muslim terbesar di dunia, selain Bangladesh, Turki, Maroko, dan Pakistan. Bangladesh merupakan negara anggota OKI yang mengekspor fesyen muslim terbesar yakni 33,73 miliar dolar AS, disusul Turki di urutan kedua sebesar 12,76 miliar dolar AS dan Indonesia di urutan ketiga dengan nilai ekspor 12,23 miliar dolar AS pada 2017.

Airlangga menyampaikan, pasar produk fesyen Muslim semakin terbuka luas seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia dan dunia.

Sementara itu Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih menambahkan IMFE dilaksanakan atas kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan para desainer yang tergabung dalam tim Modest Fashion Project (MOFP). Dikatakannya, pameran ini bertujuan untuk mempromosikan produk fesyen Muslim Indonesia dalam rangka mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai kiblat fesyen Muslim dunia tahun 2020.

Indonesia Moslem Fashion Expo meliputi pameran, fashion show, make up class, hijab style, lomba mewarnai dan fashion show anak-anak. Jumlah peserta pameran sebanyak 50 brand yang terdiri atas IKM fesyen, perhiasan, aksesoris, dan kosmetik.

04
October

Padang lamun adalah ekosistem khas laut dangkal di perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi tumbuhan lamun, yang termasuk kelompok tumbuhan Alismatales dan sudah beradaptasi di air asin.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaporkan, kondisi padang lamun Indonesia tergolong kurang sehat akibat dominasi aktivitas manusia yang bersifat merusak lingkungan atau antropogenik. Peneliti padang lamun Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Nurul Dhewani Mirah Sjafrie dalam acara penyampaian status padang lamun Indonesia 2018 di Kantor Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Jakarta Utara, Senin (1/10) mengungkapkan, secara umum persentase tutupan lamun di Indonesia adalah 42,23 persen. Menurut Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004, persentase tutupan lamun 42,23 persen itu menggambarkan kondisi kurang sehat.

Nurul Dhewani Mirah Sjafrie mengatakan, kondisi lamun dinyatakan sehat jika persentase tutupan lamun lebih dari 60 persen. Tutupan lamun disebut kurang sehat jika persentase lamun sebesar 30 hingga 59,9 persen, dan disebut kondisi miskin jika persentasenya 0 sampai 29,9 persen. Dikatakannya, berdasarkan hasil penelitian LIPI, kecenderungan status padang lamun Indonesia pada tiga tahun belakangan ini adalah kurang sehat, yakni 46 persen tutupan lamun pada 2015, 37,68 persen tutupan lamun pada 2016 dan 42,23 persen tutupan lamun pada 2017.

Nurul mengungkapkan, daerah yang tergolong miskin tutupan lamun adalah Batam, Bangka Belitung, Kendari dan Lampung. Daerah yang tergolong kurang sehat kondisi lamunnya adalah Bintan, Makassar, Biak, Nias Utara, Selayar, Wakatobi dan Buton. Hanya ada dua lokasi yang kondisi lamunnya tergolong sehat yakni Maumere/Sikka dan Halmahera/Ternate. Sebagai Wali Data Lamun, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI pada 2017 mencatat data terbaru luasan lamun di Indonesia yakni 293.464 hektare. Sementara pada 2016, padang lamun di Indonesia hanya 150.693 hektare. Angka itu menunjukkan peningkatan luas padang lamun. Peningkatan itu terjadi karena penambahan data dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, badan Informasi Geospasial dan the Nature Conservation.

Sementara itu Deputi Bidang Kebumian LIPI Zainal arifin mengatakan, kegiatan manusia telah menyebabkan padang lamun mengalami kerusakan. Aktivitas manusia itu antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan ekosistem dan penggalian pasir. Sementara itu, kegiatan manusia yang berkontribusi terhadap penurunan area padang lamun adalah reklamasi pantai, pengerukan dan penambangan pasir, serta pencemaran. Zainal menambahkan 60 persen pencemaran di laut  Indonesia berasal dari daratan.