Komentar (898)
January
Indonesia menargetkan dua puluh juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Angka ini tiga juta lebih tinggi dari target tahun 2017 dan 2018. Melihat potensi wisata yang dimiliki Indonesia, Kementerian Pariwisata yakin target itu bisa dicapai.
Minggu lalu, Kementerian Pariwisata merilis “100 Calendar of Events Wonderful 2019” yang ditetapkan atas arahan dari Presiden Republik Indoneisa Joko Widodo. Tujuannya untuk dapat mempromosikan destinasi wisata Indonesia melalui atraksi kegiatan yang menampilkan berbagai pesona di tahun 2019. Antara lain Festival budaya, seperti Cap Go Meh di Singkawang Kalimantan Barat pada 5–6 Februari, dan Festival Budaya Cirebon, Jawa Barat, tanggal 28 Desember. Atau kegiatan olahraga seperti Jakarta Marathon di bulan Oktober dan Tour de Singkarak di Sumatra Barat yang akan berlangsung November 2019.
Kalender kegiatan ini diyakini, punya daya tarik yang tinggi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara berlibur di Indonesia. Diharapkan, mereka datang bukan semata untuk menikmati keindahan alam, yang memang sudah terkenal di seluruh dunia. Namun juga tertarik menyaksikan berbagai acara yang khas dan penuh pesona. Kementerian Pariwisata, bahkan menargetkan 10 juta wisatawan mancanegara pada semester pertama tahun 2019.
Dapatkah target ini tercapai?
Pemerintah Indonesia memang tidak bisa hanya tergantung pada indahnya kekayaan alam untuk menarik 20 juta wisatawan. Kelebihan lain yang dimiliki Indonesia dan disukai wisatawan asing, seperti keramahan masyarakat lokal, murahnya biaya hidup, toleransi yang tinggi, serta matahari yang bersinar sepanjang tahun, harus lebih dioptimalkan dalam paket-paket wisata. Ada lagi predikat dari organisasi internasional yang juga bisa menjadi nilai tambah untuk menjual potensi Indonesia, seperti hasil laporan Gallup Global Law and Order. Indonesia dinyatakan berada di urutan kesembilan Negara paling aman di dunia.
Peningkatan atau penguatan program-program yang sudah berjalan, harus terus dilakukan. Seperti pemberian insentif kepada maskapai penerbangan yang mampu mendatangkan grup turis ke Indonesia, untuk tujuan 10 Bali Baru. Peran serta masyarakat memasarkan destinasi wisata indah yang belum tersentuh juga harus ditingkatkan, paling tidak melalui media sosial. Memanfaatkan akun media sosial public figure yang memiliki pengikut banyak, bisa jadi akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia.
Keyakinan yang kuat harus dimiliki Indonesia untuk mencapai target itu. Meski semester pertama pada umumnya adalah low season, diharapkan program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata akan berhasil meraih banyak wisawatan. Strategi Menteri Pariwisata untuk “habis-habisan” di semester pertama, lewat programShifting to The Front atau “Geser ke Depan” akan mendorong seluruh pelaku usaha pariwisata Indonesia untuk menawarkan paket wisata yang menarik bagi wisatawan mancanegara.
January
Pada Rabu 9 Januari minggu lalu, rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapat teror bom. Rumah Ketua KPK Agus yang berada di Kota Bekasi mendapat teror berupa benda mirip bom paralon yang disangkutkan ke pagar. Sedangkan, rumah Wakil Ketua KPK Laode yang berada di Jakarta Selatan dilempari dua bom molotov.
Setelah menerima kabar terror yang menimpa petinggi lembaga pemberantasan korupsi itu, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk mengusut tuntas. Menurut Presiden Jokowi kejadian itu jelas merupakan bentuk intimidasi kepada penegak hukum sehingga tidak ada toleransi untuk itu. Presiden meyakini pemberantasan korupsi tidak akan pernah kendor oleh tindakan terror.
Ini bukanlah teror pertama yang ditujukan kepada anggota KPK. Sebelumnya, 11 April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan diserang orang tidak dikenal dengan menyiramkan air keras ke wajahnya. Sampai sekarang, kasus ini masih juga belum tuntas. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian pada 8 Januari 2019 membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk kasus Novel Baswedan, terdiri dari unsur Polri, KPK, dan para ahli di bidangnya.
Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh mana efektivitas pembentukan tim ini dalam menangkap pelaku serangan? Apalagi mengingat kasus itu sudah satu tahun lebih dan belum terpecahkan. Diperlukan keseriusan dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus yang menimpa mereka yang bekerja membersihkan negeri ini, dari para pelaku korupsi, yang merupakan kejahatan luar biasa.
Diharapkan, upaya pihak kepolisian dengan bekerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya akan segera membuahkan hasil. Terror yang dihadapi Komisi Pembarantasan Korupsi hendaknya tidak menyurutkan niat mereka dalam memberantas korupsi di Negeri ini.
January
Awal pekan ini, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un melakukan kunjungan ke Beijing, Cina. Di negeri Tirai Bambu itu, KimJong-un melawat selama tiga hari dan bertemu dengan Presiden Cina, Xi Jin Ping. Ini menjadi kunjungan kedua pemimpin Korea Utara ke Beijing. Tahun lalu, jelang pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di Singapura, Kim Jong-un juga bertemu dengan Xi Jin Ping.
Pada pertemuan kedua ini, Korea Utara mendapat dukungan dari China untuk meneruskan perundingan dengan Amerika Serikat. Selain mendiskusikan persoalan perundingan, Kim Jong-un mengundang Presiden Xi Jin Ping untuk mengunjungi Pyongyang. Xi berjanji akan melakukan kunjungan balasan tanpa menyebutkan kapan waktunya. Mengapa Kim perlu berkunjung ke Beijing? Korea Utara menjadikan Beijing sebagai mitranya.
Pemimpin Kim Jong-un sempat menyampaikan rasa kecewanya dalam pidato tahun baru, karena perundingan soal nuklir nampaknya berjalan lambat tidak seperti yang diharapkan. Bahkan, dia melontarkan ancaman akan berubah sikap jika Washington tidak mengubah sanksi yang dikenakan kepada negaranya.
Sementara, Presiden Korea Selatan, Moon Jae In yang menjadi mediator, dalam sebuah jumpa pers Kamis (10 Januari 2018 ), menyampaikan bahwa pertemuan kedua Kim Jong-un dengan Donald Trump akan diadakan kembali. Namun, waktu belum ditentukan. Seoul akan bekerjasama dengan Washington dalam soal sanksi terhadap Pyongyang.
Pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Pemimpin Kim Jong-un sudah dinanti oleh banyak pihak. Sekarang tinggal bagaimana sikap Amerika Serikat apakah akan membiarkan kesabaran Kim Jong-un habis sehingga program nuklir Korea Utara akan diteruskan kembali, atau merespon ajakan Kim Jong-un untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Kita nantikan perkembangan selanjutnya.
January
Setiap tanggal 10 Januari, masyarakat dunia, termasuk Indonesia merayakan Hari Sejuta Pohon. Di Indonesia, pemerintah, swasta hingga berbagai organisasi turut ambil bagian dalam merayakan hari penting tersebut. Pada hari tersebut diselenggarakan penanaman pohon serentak, dan dalam jumlah yang sangat banyak.
Peringatan hari Sejuta Pohon dalam bentuk penanaman pohon dalam jumlah sangat banyak sangat penting. Mengapa perlu dilakukan? Karenajumlah pohon di dunia termasuk di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan, berdasarkan hasil survey pada tahun 2013, sekitar 24,3 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia berada dalam keadaan kritis. Kondisi hutan yang kritis ini dikarenakan banyak faktor, diantaranya kebakaran hutan, pembalakan liar, Industri kertas, pembukaan lahan baru dan faktor lainnya.
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi hutan yang kritis tersebut. Diantaranya melalui pembangunan hutan serbaguna, hutan kota, rehabilitasi mangrove, serta melaksanakan gerakan tanam pohon yang telah di-launching Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Agustus 2017, dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, pramuka, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat lainnya.
Dari 2014 hingga 2016, menurut Siti Nurbaya, telah terealisasi penanaman pohon pada lahan seluas 4,20 juta hektare. Apakah jumlah itu mengurangi luasan lahan kritis? Apakah pohon-pohon yang ditanam tersebut hidup dan tumbuh sampai sekarang ? 2 tahun lalu Presiden Joko Widodo mengungkapkan keprihatinannya terhadap kegiatan menanam pohon dalam rangka memperingati hari sejuta pohon sebagai kegiatan yang terkesan seremonial.Keprihatinan Joko Widodo sangat tepat, karena selama ini, sudah banyak pohon yang ditanam tetapi tidak ada kelanjutannya. Biaya besar yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasilnya.
Tentu harapan kita bersama adalah peringatan Hari Sejuta Pohon pada tanggal 10 Januari menjadi momentum kesadaran bahwa menanam saja tidak cukup. Kelanjutannya menjadi penting yakni merawat, memelihara bibit pohon yang ditanam itu dan memastikan pohon itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
January
Kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina masih akan ditentukan dalam perundingan. Delegasi kedua negara hari ini di Beijing masih akan melanjutkan perundingan. Perpanjangan perundingan yang dijadwalkan berakhir Selasa kemarin, menunjukkan masih adanya hal-hal yang belum disepakati. Walaupun demikian salah seorang delegasi Amerika Serikat menyatakan bahwa pembicaraan berlangsung baik. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump melalui twitter, dikabarkan bahkan mengklaim bahwa pembicaraan berlangsung sangat baik.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat dan China, sedang berupaya mencari jalan keluar dari perseteruan dagang yang telah berlangsung sejak awal tahun lalu. Perseteruan yang telah mengguncang perekonomian global dan memberi dampak pada kestabilan mata uang dan pasar modal. Sejak 1 Desember 2018, kedua negara raksasa ekonomi itu telah sepakat melakukan gencatan senjata selama 90 hari. Dengan demikian pertemuan di Beijing adalah merupakan yang pertama dilakukan sejak pernyataan gencatan senjata perang dagang. Perang dagang antara kedua negara dilakukan oleh keduanya dengan saling mengenakan bea impor terhadap produk perdagangan kedua negara yang nilainya mencapai ratusan juta dollar Amerika Serikat.
Dampak atas perang dagang kedua raksasa ekonomi dan dan langkah langkah yang diambil, baik oleh Washington maupun Beijing, antara lain pada pergerakan pasar saham. Pernyataan positif Trump yang memuji bahwa pertemuan di Beijing, telah mendorong gairah pasar modal. Dow Jones Industrial Average di Wall Street mengalami kenaikan lebih dari 1 persen. Sedangkan Nasdaq, pada akhir penutupan pasar saham kemarin melonjak 1,09 persen. Gairah pasar saham tidak hanya terjadi di Amerika Serikat , melainkan juga di Eropa. Di London indeks FTSE 100 melompat 0,74%, indeks DAX di Frankfurt bertambah 0,52%, dan indeks CAC 40 di Paris melesat naik 1,15%.
Apa yang terjadi di pasar modal menunjukkan besarnya pengaruh perang dagang Amerika Serikat dan China. Karenanya masyarakat internasional berharap agar perundingan di Bejing untuk membicarakan perang dagang antara Amerika Serikat dan China, akan membuahkan hasil positif.
January
BUMN Perlu Kerja Sama Dengan Pihak Lain Dalam Pembangunan Infrastruktur.
Written by Daniel
Bank Dunia atau World Bank memberikan klarifikasi tentang laporan berjudul Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang baru-baru ini dikutip beberapa media. Laporan itu menyebutkan antara lain, infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah dan tak terencana secara matang. Laporan Bank Dunia yang dirilis pada Juni 2018 juga menyebut bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terlalu mengandalkan Badan usaha Milik Negara (BUMN) dalam membangun infrastruktur. Hal itu tercermin dari keputusan pemerintah yang memberikan penugasan langsung sejumlah proyek ke BUMN.
Bank Dunia pun segera mengeluarkan klarifikasi terkait berita itu. Dalam rilisnya Bank Dunia menegaskan bahwa laporan itu belum resmi dipublikasikan dan masih dalam tahap finalisasi. Meskipun demikian Bank Dunia tidak membantah pemberitaan tersebut.
Dalam keterangan tertulis pada Senin (7/1) Bank Dunia menyatakan, dalam menyusun laporan Bank Dunia bekerja sama secara erat dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang relevan di pemerintahan. Seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .
InfraSAP merupakan analisis yang komprehensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk salah satu kemungkinan reformasi kebijakan, yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh Indonesia, dalam jangka pendek dan menengah.
Bank Dunia sudah mulai menyiapkan laporan tersebut sejak pertengahan 2017. Hal ini sesuai undangan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dalam menemukan solusi, agar dapat menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial bagi investasi infrastruktur.
Terlepas dari klarifikasi Bank Dunia terkait laporan tersebut, pemerintah telah menanggapinya dengan positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, menilai laporan Bank Dunia itu sebagai suatu masukan yang baik bagi pemerintah. Hal senada diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Bank Dunia terkait laporan InfraSAP.
Memang Bank Dunia belum resmi mengeluarkan laporan InfraSAP tersebut. Namun tidak ada salahnya bagi pemerintah untuk bersiap diri melakukan beberapa perbaikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Misalnya, BUMN yang akan mengerjakan sebuah proyek infrastruktur dapat bekerja sama dengan perusahaan daerah yang memang berada di lokasi yang bersangkutan. Dengan demikian proyek itu dapat memberikan efek ganda yang langsung dirasakan daerah tersebut, infrastruktur terbangun dan perusahaan daerah pun dapat berkembang.
January
Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia, karena pada 17 April 2019 mendatang, bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum. Tahun 2019 menjadi spesial karena pada tahun ini Pemilu dilaksanakan tidak saja untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), namun juga sekaligus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024.
Walaupun dilaksanakan bersamaan, antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) dan Pemilu Legislatif (pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lah yang paling menarik perhatian masyarakat.
Seperti diketahui, ada 2 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres kali ini, yaitu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pasangan calon inimenjalani masa kampanye yang berlangsung sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019.
Hal yang paling menarik dari masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Debat Calon Presiden (Capres) dan Cawapres (Calon Wakil Presiden). Ada 5 kali debat yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, yakni dua kali debat capres-cawapres, dua kali debat capres, dan satu kali debat cawapres, Selain itu KPU juga sudah menetapkan tema, panelis dan jadwal media televisi yang menyelenggarakan debat pertama sampai kelima.
Debat Capres dan cawapres sebenarnya bukan hal baru bagi dunia politik di Indonesia. Di Pemilu 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2018 yang lalu, KPU juga pernah menyelenggarakan debat pasangan calon. Dari debat tersebut pemilih dapat lebih mengenal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan mengetahui sejauh mana visi dan misi mereka apabila terpilih nanti. Yang berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, dalam debat capres-cawapres kali ini, kedua pasangan calon akan terlebih dulu menerima daftar pertanyaan yang akan diajukan panelis beberapa hari sebelum hari H. Hal ini bertujuan agar kedua pasangan calon bisa lebih siap memberikan jawaban yang jelas dan substantif. Diharapkan ini akan lebih memudahkan publik dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan aspirasinya.
Pelaksanaan debat diharapkan dapat berlangsung secara alami dan sehat. Selama ini, debat capres-cawapres kerap dijalankan para peserta dengan pendekatan ewuh pakewuh atau perasaan sungkan. Meski ini berkaitan erat dengan budaya bangsa Indonesia, esensi dari debat sendiri kadang menjadi tidak terasa.
Bukan berarti masing-masing pasangan calon harus melakukan debat dengan saling menyerang dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku di Indonesia. Baik pasangan capres dan cawapres maupun tim sukses dan pendukungnya diharapkan dapat menyikapi debat tersebut dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai debat dan saling dukung pasangan calon merusak persatuan yang sudah ada.
January
Pemilihan umum baru saja dilaksanakan di Bangladesh. Hasilnya mencengangkan. Partai Liga Awami pimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina memenangkan 98% kursi parlemen. Pencapaian ini membuat Sheikh Hasina menduduki jabatannya untuk kali keempat. Namun, pihak oposisi menganggap pemerintahan yang berkuasa menggunakan segala cara untuk menang di dalam pemilihan umum. Bahkan, beberapa pihak menganggap pemerintahannya cenderung otoritarian.
Pemilihan kali ini diwarnai dengan adanya penahanan terhadap wartawan dari surat kabar setempat. Wartawan ini mengungkap adanya potensi kecurangan setelah melihat salah satu daerah pemilihan terdapat kelebihan suara lebih dari 20 ribu dibandingkan dengan Daftar Pemilih Terdaftar di kawasan itu. Pihak Kepolisian kemudian menangkap wartawan tersebut dengan tuduhan pelanggaran Undang-undang Keamanan Digital. Namun, UU itu dianggap controversial.
Memang di bawah pemerintahan saat ini, sejak empat tahun terakhir laju pertumbuhan Bangladesh boleh dikatakan baik. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi negeri dengan penduduk 167 juta jiwa ini mencapai 6,3 persen. Pada tahun 2017 meningkat hingga 7,4%. Peningkatan ini dikontribusi dari perdagangan dengan mitra utama Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Namun suara di dalam negeri menginginkan, laju pertumbuhan ekonomi positif juga disertai demokrasi positif. Saat ini, harapan itu masih harus diwujudkan. Tuduhan dari pihak oposisi adalah pemerintah menghalangi pemilih yang bersimpati kepada oposisi, disertai penangkapan aktivis pro-oposisi. Amerika Serikat yang menjadi investor terbesar di negeri itu bersikap mendua. Pada satu sisi, ada keprihatinan atas kekerasan dan intimidasi jelang pemilu. Pada sisi lain, AS memberi apresiasi para pemilih di Bangladesh.
Pada tgl. 10 Januari, pemerintahan baru Bangladesh akan diambil sumpah dan mulai memimpin negara itu. Yang kita harapkan adalah Bangladesh perlu belajar dari negara lain yang mendorong peningkatan ekonomi tanpa menunggalkan prinsip-prinsip fundamental demokrasi. Negara-negara dengan kultur konfusian berhasil melakukannya. Tetapi tidak dengan kultur yang berbeda. Kita nantikan saja apakah ada perubahan dalam pengembangan demokrasi di Bangladesh oleh pemerintah periode ini.
January
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjalankan program perhutanan sosial dengan menerapkan kebijakan afirmatif yakni meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Melalui kebijakan ini diharapkan realisasi izin hutan sosial dapat selesai pada lima sampai delapan tahun lagi. Sehingga proporsi masyarakat terhadap hutan dapat meningkat, meski korporasi tetap mendominasi. Perhutanan Sosial sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan dan memelihara dinamika sosial budaya.
Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan. Program perhutanan sosial memang dibuat agar tercipta keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan. Menurut menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar perhutanan sosial akan menjadi program yang akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2019. Untuk program ini peruntukan dan pencadangannya sudah disiapkan sekitar 13 juta hektar.
Setelah pencadangan hutan sosial mencapai target, langkah selanjutnya adalah meningkatkan penerbitan izin hutan sosial. Sepanjang tahun 2018 rata-rata pemberian izin perhutanan sosial sebesar 105 ribu izin perhutanan per bulan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 44 ribu izin per bulan.Peningkatan ini terjadi seiring dengan perbaikan tata kelola berupa debirokratisasi dan deregulasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .
Proses pendistribusian izin hutan sosial menjadi tantangan yang cukup besar karena harus melibatkan banyak pihak baik pemerintah daerah, aktifis maupun akademisi untuk terus mendampingi masyarakat dalam memahami kelola usaha hutan sosial. Pendampingan juga dibutuhkan agar tanaman yang ada di hutan sosial dapat menghasilkan nilai ekonomi dan ekologi secara maksimal. Pendamping program hutan sosial Tosca Santoso mengungkapkan jika diimplementasikan dengan benar maka hutan sosial tidak hanya dapat meningkatkan ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, mencegah bencana alam serta membantu pengendalian perubahan iklim .
Dengan ditingkatkannya pemetaan, pengelolaan dan penerbitan izin hutan sosial diharapkan kelestarian hutan tetap terjaga. Sejalan dengan itu diharapkan agar kesejahteraan masyarakat sekitar hutan semakin membaik.
January
Memasuki tahun baru 2019, Pemerintah federal Amerika Serikat kembali menghadapi persoalan sebagaimana yang terjadi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Donald Trump. Persoalan itu adalah tidak beroperasinya sebagian lembaga pemerintahan federal atau yang diistilahkan dengan shutdown. Penyebab berhentinya sebagian pemerintahan federal adalah buntunya pembicaraan masalah Anggaran 2019 akibat perselisihan pendapat antara Pemerintah dengan Kongres.
Presiden Donald Trump dan Kongres pada tanggal 22 Desember 2018 menghadapi jalan buntu dalam hal persetujuan mengenai dana untuk membangun tembok perbatasan negara itu dengan Meksiko. Awal tahun 2018, sebagian lembaga pemerintah federal Amerika Serikat juga mengalami shutdown selama sepekan. Berbeda dengan tahun ini, awal tahun lalu penyebab shutdown adalah tidak tercapainya kesepakatan atas kebijakan imigrasi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) dan pelaksanaan deportasi orang-orang yang menjadi bagian dari program tersebut. Kendati tidak sama pokok persoalan penyebab shutdown adalah masalah migrasi dan keimigrasian.
Tahun ini perbedaan pandang antara pemerintah dan Kongres adalah adanya tuntutan Presiden Donald Trump agar Kongres menyetujui anggaran 5 milyar dolar untuk membangun tembok perbatasan dengan Amerika Serikat. Menjelang tutup tahun Donald Trump menyatakan membatalkan tuntutannya agar Kongres memberinya anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan. Walaupun demikian kebuntuan masih tetap saja terjadi. Kongres menyoal usulan anggaran itu lantaran saat berkempanye Donald Trump sempat menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan tembok perbatasan akan didanai oleh Meksiko. Karena itu menjadi persoalan ketika pada akhirnya Trump akan membiayai pembangunan tembok perbatasan dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak.
Kasus shutdown di awal tahun sesungguhnya tidak hanya terjadi pada era Donald Trump. Sistem pembahasan usulan anggaran yang melibatkan Kongres sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.
Bagi negara lain, krisis shutdown sejumlah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat, tidaklah memberikan dampak berarti. Salah satu kemungkinannya hanya tertundanya bantuan Amerika Serikat ke negara tertentu yang komitmennya dilakukan awal tahun, dan dapat terkendala akibat tidak beroperasinya lembaga yang menangani akibat shutdown. Selain itu persoalan domestik yang menyebabkan shutdown, mungkin hanya dapat memberikan gambaran mengenai adanya kemelut politik dalam negeri Amerika Serikat yang berdampak pada persetujuan anggaran.