Komentar (890)
March
Belum hilang ketakutan masyarakat dunia terhadap aksi penembakan di Christchurch, Selandia Baru, aksi yang sama walau tidak memakan banyak korban kembali terjadi di Utrecht, Belanda , Senin 18 Maret. Aksi kekerasan yang menewaskan sekitar 3 orang dan 9 luka luka dengan 3 diantaranya dalam kondisi serius. Pelaku yang berketurunan Turki dengan paspor ganda tersebut berhasil ditangkap Polisi sekitar 8 jam setelah melakukan aksi di sebuah moda transportasi Trem.
Aksi di Kota Utrecht dan Christchurch ada persamaan yaitu sama-sama menggunakan senjata api dalam melakukan aksinya serta sama- sama menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Namun yang membedakannya adalah yang satu dilakukan di sarana Transportasi umum yang satu lagi di rumah ibadah. Di Selandia Baru, Otoritas tertinggi telah menyatakan bahwa aksi imigran asal Australia tersebut merupakan aksi terrorisme. Sedangkan di Belanda, Otoritas masih mengesampingkan hal itu sebagai aksi bukan terorisme. Menurut Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, seperti yang dikutip dari BBC, banyak pertanyaan dan rumor. Masih belum jelas motif di balik serangan bersenjata di Utrecht, teroris atau yang lain, masih dalam penyelidikan meski juga tidak bisa mengesampingkan ada motif lain yang melatarbelakangi aksi tersebut
Sementara itu, Presiden Turki Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa badan-badan intelijen Turki tengah menyelidiki penembakan tersebut untuk memastikan apakah itu serangan teror atau terkait perselisihan keluarga. Menurut sebuah sumber yang dikutip dari The Telegraphe, Gorkmen Tanis sang pelaku penembakan, mempunyai banyak catatan kriminalitas di negeri Belanda. Sedangkan menurut sebuah sumber dari BBC, pelaku pernah bergabung dengan kelompok bersenjata di Chechnya.
Terlepas masalah aksi penembakan tersebut, apakah dikategorikan terorisme atau aksi kekerasan kriminalitas semata, ini permasalahan adalah peredaran senjata api yang kian marak di masyarakat. Tidak dipungkiri mudahnya akses memperoleh senjata api illegal baik dari pasar gelap maupun situs-situs online. Mereka memiliki senjata api dengan berbagai alasan salah satunya adalah untuk membela diri dari situasi kondisi yang semakin tidak nyaman. Walau di beberapa negara diperbolehkan sipil memiliki senjata dengan persyaratan yang ketat. Namun apapun yang terjadi keberadaan senjata api adalah berbahaya dan diperlukan kepribadian yang kuat dan bertanggung jawab jika memiliki senjata api. Karena jika berada di tempat yang salah dan dimiliki orang yang bermasalah akan menjadi sangat berbahaya. Kita juga dapat melihat bahwa regulasi negara seperti di Selandia Baru dan Belanda bahkan di negara negara Eropa serta Amerika Serikat yang sudah menerapkan serta seleksi ketat bagi pemilik senjata api masih bisa “kecolongan” , bagaimana dengan di negara negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
March
Uni Eropa telah lama mendiskriminasi minyak sawit atau yang lebih dikenal dengan CPO dan produk turunannya, karena dituding masuk kategori bahan bakar minyak yang tidak ramah lingkungan. Kini tekanan mereka bertambah dengan menyasar pada CPO dan produk turunannya untuk kategori makanan dan minuman. Uni Eropa telah membuat studi mengenai bahaya kandungan minyak sawit dalam makanan bagi kesehatan. Studi ini telah disampaikan ke Badan Makanan dan Pertanian FAO milik PBB. Apabila disetujui FAO, kemungkinan besar peredaran produk makanan yang mengandung sawit di dunia akan semakin dipersulit. Padahal, mayoritas ekspor produk turunan CPO asal Indonesia digunakan sebagai campuran bahan makanan.
Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Derom Bangun khawatir, apabila FAO menyetujui penelitian yang diajukan Uni Eropa, dampaknya akan lebih masif dibandingkan dengan kebijakan diskriminasi Uni Eropa terhadap CPO untuk sektor energi.
Kekhawatirannya sangat beralasan. Sepanjang 2018 saja total volume ekspor produk turunan CPO Indonesia mencapai 28,14 juta ton. Lebih dari 80 persennya digunakan untuk campuran bahan makanan. Dari tahun ke tahun permintaan dunia akan produk CPO untuk campuran makanan terus meningkat. Bahkan eksportir produk olahan CPO tengah menyasar pasar baru, antara lain Afrika dan Timur Tengah. Bila CPO dan produk turunannya dilarang sebagai bahan campuran makanan di seluruh dunia, maka akan berdampak pada kinerja ekspor non migas nasional. Sebab CPO masih menjadi andalan ekspor non migas Indonesia. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh produsen CPO melainkan juga produsen makanan dan minuman dengan campuran CPO.
Menghadapai situasi ini Indonesia dan produsen CPO lainnya tidak akan dapat menempuh jalur gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), karena ranahnya sudah masuk ke mandatori dunia. Hasil penelitian harus dilawan dengan hasil penelitian. Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen CPO terbesar dunia sudah membentuk studi dan penelitian sendiri. Targetnya, penelitian ini selesai pertengahan tahun ini dan segera dipublikaskan ke jurnal internasional.
Dalam studi Uni Eropa disebut CPO memiliki kontaminasi karsinogen jauh di atas 4 mikrogram per kilogram makanan atau batas yang diizinkan untuk manusia. Sedangkan minyak nabati lain digolongkan dalam level rendah. Kini tugas produsen CPO seperti Indonesia untuk membuktikan bahwa dengan teknologi terbaru, sebenarnya Indonesia dapat memproduksi CPO yang keamanannya setara dengan minyak nabati lain. Indonesia tidak boleh terlambat dalam menangkal serangan Uni Eropa. Jika terlambat, keamanan ekonomi nasional menjadi taruhannya.
March
Uni Eropa telah lama mendiskriminasi minyak sawit atau yang lebih dikenal dengan CPO dan produk turunannya, karena dituding masuk kategori bahan bakar minyak yang tidak ramah lingkungan. Kini tekanan mereka bertambah dengan menyasar pada CPO dan produk turunannya untuk kategori makanan dan minuman. Uni Eropa telah membuat studi mengenai bahaya kandungan minyak sawit dalam makanan bagi kesehatan. Studi ini telah disampaikan ke Badan Makanan dan Pertanian FAO milik PBB. Apabila disetujui FAO, kemungkinan besar peredaran produk makanan yang mengandung sawit di dunia akan semakin dipersulit. Padahal, mayoritas ekspor produk turunan CPO asal Indonesia digunakan sebagai campuran bahan makanan.
Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Derom Bangun khawatir, apabila FAO menyetujui penelitian yang diajukan Uni Eropa, dampaknya akan lebih masif dibandingkan dengan kebijakan diskriminasi Uni Eropa terhadap CPO untuk sektor energi.
Kekhawatirannya sangat beralasan. Sepanjang 2018 saja total volume ekspor produk turunan CPO Indonesia mencapai 28,14 juta ton. Lebih dari 80 persennya digunakan untuk campuran bahan makanan. Dari tahun ke tahun permintaan dunia akan produk CPO untuk campuran makanan terus meningkat. Bahkan eksportir produk olahan CPO tengah menyasar pasar baru, antara lain Afrika dan Timur Tengah. Bila CPO dan produk turunannya dilarang sebagai bahan campuran makanan di seluruh dunia, maka akan berdampak pada kinerja ekspor non migas nasional. Sebab CPO masih menjadi andalan ekspor non migas Indonesia. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh produsen CPO melainkan juga produsen makanan dan minuman dengan campuran CPO.
Menghadapai situasi ini Indonesia dan produsen CPO lainnya tidak akan dapat menempuh jalur gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), karena ranahnya sudah masuk ke mandatori dunia. Hasil penelitian harus dilawan dengan hasil penelitian. Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen CPO terbesar dunia sudah membentuk studi dan penelitian sendiri. Targetnya, penelitian ini selesai pertengahan tahun ini dan segera dipublikaskan ke jurnal internasional.
Dalam studi Uni Eropa disebut CPO memiliki kontaminasi karsinogen jauh di atas 4 mikrogram per kilogram makanan atau batas yang diizinkan untuk manusia. Sedangkan minyak nabati lain digolongkan dalam level rendah. Kini tugas produsen CPO seperti Indonesia untuk membuktikan bahwa dengan teknologi terbaru, sebenarnya Indonesia dapat memproduksi CPO yang keamanannya setara dengan minyak nabati lain. Indonesia tidak boleh terlambat dalam menangkal serangan Uni Eropa. Jika terlambat, keamanan ekonomi nasional menjadi taruhannya.
March
Saudara, debat calon wakil presiden (cawapres) telah berlangsung minggu malam. Banyak pengamat menilai debat berjalan datar namun kelancaran acara serta suasana cair menjadi nilai tersendiri. Debat calon wakil presiden yang tidak didampingi oleh calon Presiden nya masing-masing, mengangkat tema Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, serta Sosial dan Kebudayaan. Isu yang diangkat menjadi sangat penting saat ini mengingat situasi dan kondisi di luar negeri telah menjalar dengan cepat ke seluruh pelosok dunia melalui peran media.
Dalam debat semalam Cawapres K.H Ma’ruf Amin mendorong pengembangan perusahaan rintisan dalam penyediaan tenaga kerja terkait masalah ketenagakerjaan. Sedangkan di bidang pendidikan pihaknya akan merevitalisasi sekolah vokasi atau sekolah kejuruan dan Politeknik yang berujung menciptakan tenaga kerja siap pakai dan terdidik serta pengembangan Badan riset Nasional. Untuk kesehatan.Cawapres dari pasangan 01, akan terus memperbaiki dan memperluas Kartu Indonesia Sehat dan program-program kesehatan lainnya yang sudah diluncurkan ke masyarakat. Ma'ruf Amin juga menawarkan tiga kartu baru yaitu kartu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah
Sementara itu Sandiaga Uno, Cawapres dari pasangan 02, menawarkan gagasan untuk menaikkan dana riset dan teknologi dengan mendorong kolaborasi bersama Dunia Usaha. Sedangkan di bidang Pendidikan, ia mengagas penghapusan ujian nasional dan diganti dengan program bakat dan minat. Di bidang ketanagakerjaan, Sandiaga Uno akan mendorong usaha Mikro Kecil Menengah untuk menyerap lapangan kerja dengan Link and Match antara dunia pendidikan dan dunia Kerja. Cawapres 02 juga menawarkan satu kartu yaitu kartu KTP menjadi kartu segala bisa yang dapat diakses untuk segala program.
Terlepas dari penilaian datarnya debat cawapres, setidaknya gagasan-gagasan dari para calon wakil presiden sudah dapat membuktikan bahwa mereka siap mendampingi pasangannya. Gagasan debat tanpa pasangan masing-masing, juga dapat menunjukan kapasitas mereka bukan pendamping presiden semata. Namun kurangnya dukungan media dalam debat bisa dijadikan catatan tersendiri. Padahal media setidaknya dapat mendukung terselenggaranya debat dengan baik dari segi penyebaran juga segi kontrol dan evaluasi.
March
Pada Rabu (13 Maret 2019), rakyat Aljazair berunjuk rasa di beberapa kota di Ajlazair. Mereka menolak paket solusi politik yang dajukan presiden berkuasa, Abelaziz Bouteflika pada hari Senin. Apa sesungguhnya yang diajukan oleh Presiden sehingga mereka menolaknya? Presiden Abelaziz memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum.
Mereka berunjuk rasa menolak keputusan itu dengan menyatakan pelanggaran konstitusi butir 107 dan 110. Tuntutanmereka adalah pemilihan umum tetap diselenggarakan pada tgl. 18 April 2019 sebagaimana ditetapkan sebelumnya dan Presiden petahana tidak ikut dalam pemilihan umum. Dia sudah mengakomodir keinginan pengunjuk rasa untuk tidak mencalonkan diri lagi. Tetapi, itu belum cukup karena mereka menganggap pengunduran waktu pemilihan umum hanya untuk memperpanjang masa jabatannya.
Krisis ini terjadi dipicu oleh keinginan President Bouteflika untuk mengikuti pemilihan umum mendatang. Namun, keinginan itu tidak diharapkan oleh banyak orang karena President Bouteflika sudah berkuasa selama 20 tahun dan kondisi kesehatankurang stabil setelah menderita serangan stroke 6 tahun lalu. Meskipun akhirnya memilih tidak ikut pemilu lagi dan bahkan merombak susunan kabinet, Presiden Bouteflika tidak dengan jelas menetapkan sampai kapan pemilu ditunda. Sehingga,ada kekuatiran jika kemudian dia menunjuk penggantinya. Kekuatiran lain adalah penundaan pemilu dapat mengancam demokrasi di Aljazair.
Aljazair pernah mengalami krisis politik pada tahun 80-an berujung pada konflik bersenjata tahun 90-an dan berakhir tahun 2002. Tentu tidak ada yang mengharapkan terjadi lagi konflik serupa di Aljazair. Kini peran penting di tangan para elit di negeri itu untuk mencari solusi agar krisis politik ini segera dapat diselesaikan tanpa harus ada pertumpahan darah dan rakyat Aljazair dapat menerima solusi itu.
March
Hari Hak Konsumen Sedunia, Momentum Pengingat Perlindungan Konsumen.
Written by Daniel
Peringatan Hari Hak Konsumen Sedunia (HHKS) yang berlaku di Indonesia serta 130 negara lainnya diperingati setiap tanggal 15 maret. Awal dari ditetapkannya Hari Hak Konsumen ini adalah dari ucapan Presiden Amerika, John F. Kennnedy di tanggal 15 Maret 1962. Disampaikan bahwa konsumen adalah kelompok ekonomi terbesar ,mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan ekonomi publik dan swasta. Namun mereka adalah satu-satunya kelompok penting yang pandangannya tidak didengar. Untuk itu Consumers International sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak konsumen internasional menetapkan tanggal tersebut menjadi hari hak konsumen sedunia. Tentunya peringatan hari hak konsumen merupakan momentum yang tepat sebagai pengingat untuk peningkatan perlindungan konsumen di berbagai negara termasuk Indonesia.
Di negeri ini hak-hak seorang konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Upaya-upaya yang dibuat pemerintah dalam melindungi hak konsumen dengan membuat peraturan , melakukan pengawasan secara teratur serta penindakan yang tegas apabila terjadi pelanggaran hak konsumen. Untuk itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) didirikan. Tugas ini tidak semata Pemerintah, konsumenpun diharapkan kritis dan berani. Dengan demikian pelaku usaha akan selalu memperhatikan regulasi dalam melindungi konsumen baik dalam fase praproduksi, penawaran, transaksi maupun pasca transaksi (layanan purna jual), dan memberikan pelayanan yang baik atas keluhan konsumen.
Hak memilih barang, hak mendapat kompensasi ganti rugi , hak dilayani dan diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas apa yang akan di konsumsi merupakan bagian dari beberapa hak konsumen. Sangat penting bagi konsumen mengetahui apa saja informasi penting terkait produk yang dibelinya. Produsen tidak dibolehkan untuk menutupi beberapa informasi terkait produk maupun layanannya. Di era digital seperti ini konsumen sebenarnya banyak mendapat manfaat dari adanya aplikasi dengan berbagai fitur dan informasi yang dibutuhkan.
Jika Pemerintah melakukan perlindungan formal melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, maka Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) bisa menjadi motor perlindungan hak konsumen dengan memberikan advokasi, mediasi dan pendampingan kepada konsumen.
Jika sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan LPKSM berjalan dengan baik, tentunya kedudukan konsumen akan terangkat dan hak-hak konsumen dapat lebih terjamin.
March
Cerminan Kemandirian Dari Kunjungan Presiden Iran Hassan Rouhani Ke Irak
Written by Daniel
Hubungan Iran dan Irak memulai babak baru. Untuk pertama kali, sejak berakhirnya perang antara kedua negara pada tahun 80an, Presiden Iran berkunjung ke Irak. Memberikan kesan telah mengabaikan peringatan Amerika Serikat, Presiden Irak Barham Salih menerima langsung Presiden Iran Hassan Rouhani dan menunjukkan bahwa ia telah menerima kunjungan itu dengan hangat. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif kepada wartawan mengatakan bahwa kedua Presiden telah melakukan pembicaran dengan baik, serta menyepakati peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Radio Televisi Turki melalui laman internetnya bahkan mengabarkan bahwa kedua Presiden telah menyepakati diberlakukannya bebas visa untuk kunjungan warga negara mereka.
Kedua negara nampaknya hendak melupakan perang yang berlangsung selama delapan tahun hingga 1988 yang menimbulkan banyak korban. Lebih dari itu, kunjungan bersejarah Presiden Iran ke Irak juga menunjukkan sikap berani kedua negara terhadap Amerika Serikat. Kepada Bagdad, Washington telah memperingatkan agar menahan diri untuk melakukan hubungan dengan negara tetangganya itu. Sedangkan Iran telah menunjukkan sikap kurang pedulinya terhadap sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat. Selain menentang tekanan Amerika Serikat itu, Iran juga ingin menunjukkan masih memiliki pengaruh di kawasan Timur Tengah.
Dari pertemuan kedua Presiden negara bertetangga itu, dapatlah dikatakan bahwa kedua negara ingin menunjukkan sikap mandirinya tanpa harus dipengaruhi dan ditekan pihak luar dalam menjalin dan meningkatkan hubungan hubungan bilateral. Tentu dengan mengatas namakan demi kepentingan rakyat kedua negara. Dari pertemuan kedua Presiden yang dilanjutkan dengan pembicaraan teknis, diperoleh informasi bahwa kedua negara telah menyepakati adanya peningkatan hubungan perdagangan. Keduanya berencana meningkatkan nilai perdagangan hampir 100 persen dari sebelumnya yang bernilai 12 milyar dolar Amerika Serikat khususnya melalui ekspor gas dan energi dari Iran.
Pada sisi lain, kunjungan perdana Presiden Iran ke Irak setelah perang antara keduanya pada dekade 80an, bisa jadi akan mendorong perubahan geopolitik di Timur Tengah, serta hubungan keduanya dengan Eropa Barat dan Amerika Serikat.
March
Memajukan Perbukuan Indonesia lewat Pameran Buku Internasional
Written by Daniel
Indonesia kembali hadir dalam London Book Fair. Kali ini, Indonesia membawa 450 judul buku dalam pameran yang digelar pada 12 hingga 14 Maret 2019 itu. Kehadiran Indonesia dalam pameran yang digelar di Olympia, Kensington, London ini menjadi istimewa. Indonesia terpilih sebagai negara pertama dari Asia Tenggara yang mendapat prioritas menjadi Market Focus Country atau pusat pasar.
Badan Ekonomi Kreatif, sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia, menyiapkan kurang lebih 100 acara untuk mempromosikan kehadiran Indonesia dalam pameran yang telah diikuti sejak tiga tahun lalu itu. Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf mengatakan keikutsertaan dalam pameran merupakan upaya mendorong produk ekonomi kreatif Indonesia mendunia, terutama dalam literatur. Ia ingin literatur Indonesia bisa mendunia sekaligus menarik minat masyarakat luar negeri untuk datang.
Ada target khusus yang ingin dicapai Indonesia dalam London Book Fair 2019 yang merupakan pameran terbesar untuk penjualan hak cipta. Indonesia menargetkan 50 judul terjual hak ciptanya. Ketua Komite Buku Nasional, Laura Bangun Prinsloo mengungkapkan target 50 judul buku untuk London Book Fair 2019 mungkit terdengar sedikit. Namun sebenarnya, target itu sudah cukup tinggi, mengingat Indonesia baru mengikuti pameran ini mulai tahun 2016. Angka itu akan menambah jumlah 1200 judul buku yang terjual ke penerbit mancanegara dalam lima tahun terakhir.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang selalu hadir dalam ajang pameran buku Internasional. Diantaranya secara rutin ambil bagian dalam Frankfurt Book Fair. Tahun 2018, di pameran buku tertua itu36 judul buku dibeli hak cipta penerbitannya oleh beberapa negara yang berpartisipasi. Indonesia juga hadir dalam Beijing International Book Fair. Dalam Pameran Buku Brunei 2019, ribuan judul buku Indonesia pun laku terjual.
Kehadiran karya penulis Indonesia dalam pameran buku internasional memang harus ditingkatkan. Karena melalui karya mereka, dunia bisa lebih mengenal Indonesia dengan keragaman budaya, suku dan agamanya. Buku menjadi sarana promosi dan diplomasi kekayaan 17 ribu lebih pulau di Indonesia. Kehadiran karya-karya penulis Indonesia di ajang internasional, diharapkan akan meningkatkan jumlah pengarang dan sastrawan yang berkelas dunia. Seperti Pramodya Ananta Toer, penulis yang sukses menerbitkan sedikitnya 50 karya, dan bukunya telah diterjemahkan ke lebih dari 41 bahasa asing. Atau akan muncul penulis seperti Andrea Herata yang sukses memperkenalkan satu wilayah di Indonesia, Belitung lewat bukunya Laskar Pelangi, yang telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa asing dan diterbitkan di 130 negara. Atau seperti Taufik Ismail, yang puisinya “Dengan Puisi Aku,..” diterjemahkan ke dalam 52 bahasa dunia.
Dan yang lebih penting, melalui buku karya penulisnya, Indonesia akan lebih terbuka lagi, dan semakin banyak pembaca dan pencinta buku dunia yang akan menoleh dan menghampirinya.
March
Penangkapan Ikan Ilegal dan Perlindungan Atas Kekayaan Laut Indonesia
Written by Daniel
Kekayaan sumber daya laut Indonesia, terutama sumber daya perikanan yang luar biasa dan belum dieksplorasi secara maksimal, sangat menggiurkan bagi nelayan penangkap ikan negara lain. Karena itu tidak jarang mereka masuk ke wilayah perairan laut Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Pada Jumat (8/3) minggu lalu, kapal Pengawas Perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap 1 kapal asing yang sedang mencuri hasil laut di wilayah Indonesia. Kapal berbendera Vietnam tersebut ditangkap di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara karena melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia. Selain itu, kapal tersebut memakai alat tangkap yang dilarang di Indonesia, yaitu jenis trawl. Sebelumnya, kapal patroli TNI AL, KRI TOM-357 menggiring 4 kapal ikan berbendera Vietnam yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna, namun dihalangi oleh dua kapal Vietnamese Fisheries Resources Surveillance yang merupakan kapal Kementerian Pertanian dan Pengembangan Daerah Tertinggal, Vietnam. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Untuk itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui Kementerian Luar Negeri melayangkan protes ke pemerintah Vietnam. Vietnam dikenal sebagai negara yang paling banyak melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Mereka tidak jera walaupun pemerintah Indonesia sudah melakukan tindakan tegas. Hal ini terbukti dari 488 kapal asing yang ditenggelamkan sejak 2014, 276 diantaranya adalah kapal berbendera Vietnam. Tentu bukan hanya Vietnam, ada banyak kapal berbendera negara lain seperti Thailand, Philipina, Malaysia dan juga China yang ditangkap.
Untuk melindungi kekayaan alam laut Indonesia, serta mencegah hal sama terulang, tentu perlu menggiatkan patroli, termasuk patroli terpadu antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI Angkatan Laut atau Polisi Perairan.
March
Salah satu sebab kegagalan pertemuan di Hanoi, Vietnam akhir bulan lalu antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un adalah soal sanksi bagi Korea Utara. Pemimpin Kim meminta Amerika Serikat untuk mencabut seluruh sanksi. Sedangkan, Presiden Trump menolak karena mencurigai masih adanya fasilitas nuklir yang belum ditutup. Korea Utara pun terkejut, jika Amerika Serikat mengetahui masih ada fasilitas tersebut. Korea Utara membuat pernyataan di Hanoi setelah pertemuan itu melalui Menteri Luar Negeri, Ri Yong-ho yang menyatakan b ahwa Korea Utara hanya meminta pencabutan sebagian sanksi dengan imbalan penghancuran reaktor nuklir utama, Yongbyon dengan kehadiran peninjau dari Amerika Serikat.
Nampaknya, Amerika Serikat tidak hanya akan mencabut sanksi, tetapi juga akan mempertimbangkan sanksitambahan bagi Korea Utara. Permintaan Amerika Serikat adalah bahwa Korea Utara harus menghancurkan semua fasilitas nuklirnya jika ingin pencabutan sanksi. Korea Utara sampai saat pertemuan belum seluruhnya melakukan program denuklirisasi.
Alih-alih mengakhiri, sebuah laporan menyampaikan bahwa Korea Utara melanjutkan aktivitas di situs peluncuran satelit di Sohae. Laporan itu muncul atas analisa gambar dari satelit. Padahal, situs itu seharusnya menghentikan semua aktivitasnya setelah pertemuan puncak dengan Korea Selatan. Pihak intelijen Korea Selatan dan lembaga kajian Amerika Serikat menambahkan jika Korea Utara diduga mengembangkan kembali situs peluncuran rudal Thongcang-ri yang rencananya akan dihancurkan saat pertemuan pertama Kim dan Trump di Singapura tahun lalu.
Situasi yang tadinya sudah menunjukkan arah positif nampaknya masuk ke situasi yang belum pasti bagi kedua belah pihak. Kita tentunya menanti situasi yang baik sebagai hasil pertemuan kedua pemimpin. Tetapi, semuanya tinggallah pada masing-masing. Apakah Korea Utara masih bersikeras melanjutkan program nuklir dan Donald Trump tidak mengurangi sanksi bagi Korea Utara, meski Korea Utara secara bertahap menghentikan progra nuklirnya.