Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan dihadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019, Selasa pagi di Istana Negara, Jakarta. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan sejumlah prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pertama, Presiden menekankan prioritas pencegahan kebakaran hutan melalui patroli dan deteksi untuk memantau kondisi harian hutan dan lahan. Presiden juga mendorong penataan ekosistem gambut yang dilakukan secara konsisten. Presiden juga menekankan pentingnya mengambil langkah cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu Presiden juga menggaris bawahi pentingnya ketegasan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan dalam mengatasi kasus pembakaran hutan.
“Pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini. Sehingga kondisi harian di lapangan selalu terpantau. Kedua mungkin bagian BRG, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut betul-betul, kalau musimnya panas begini cek bener. Dan harus lakukan secara konsisten. Tinggi permukaan air, tanah, agar gambut tetap basah, dijaga terus, terutama di musim kering. Kemudian, ketiga, sesegera mungkin pemadaman api, kalau memang ada api jangan biarkan api itu membesar. Langkah-langkah water bombing, kalau sudah terlanjur gede, itu juga tidak mudah. Tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar. Terakhir, saya minta langkah penegakan hukum. Saya lihat sudah berjalan cukup baik. Saya pantau, saya monitor di lapangan, dilakukan tanpa kompromi.”
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019 dilakukan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan terkait kebakaran hutan dan lahan di dalam negeri.
“Memastikan penggunaan anggaran daerah rawan karhutla yang dapat digunakan oleh Pemda setempat. Misalnya dana bagi hasil, dana reboisasi dan dana desa. Yang kedua untuk mengatasi kesulitan petugas menjangkau daerah hotspot yang terkadang jauh dari fasilitas jalan, maka dilakukan kerjasama dengan TNI dengan cara air lift. Dan pesawat sudah disiapkan oleh Panglima TNI. Ketiga mencari teknologi tepat guna untuk mengganti cara petani tradisional yang selama ini bertani dengan cara bakar hutan menjelang musim hujan. Keempat penekanan kepada aparat untuk melalukan penegakan hukum dengan tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun, korporasi atau perorangan. Karena merekalah penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama ini.”
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019, Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, Panglima TNI/Kapolri, dan kepala badan terkait penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2019 diikuti sekitar 350 orang peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari Kepala Daerah dan lembaga terkait yang datang dari sejumlah wilayah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Andy Romdoni melaporkan.
Andy_V.O.I
