Sejak 2016 hingga saat ini harga gas untuk industri yang tinggi masih menjadi penghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Harga gas industri yang mencapai 9 hingga 11 dolar Amerika per juta British Thermal Unit MMBTU di Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN. Padahal Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penjualan gas untuk industri paling maksimum adalah 6 dollar Amerika per MMBTU.
Kenyataan ini membuat Presiden Joko Widodo prihatin dan diungkapkan dalam Rapat Terbatas tentang 'Ketersediaan Gas untuk Industri', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 6 Januari. Presiden Joko Widodo menawarkan tiga solusi untuk mengatasi persoalan tingginya harga gas untuk kebutuhan industri.
Solusi pertama adalah dengan mengurangi porsi pemerintah dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Menurut Presiden, cara ini bisa membuat harga gas lebih murah. Ada jatah pemerintah US$ 2,2 per MMBTU, kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan maka harga akan lebih murah.
Cara kedua adalah memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui badan pelaksana.
Sedang cara ketiga adalah membebaskan bea impor gas untuk memudahkan industri.
Presiden memberi waktu kepada jajaran terkait sampai Maret tahun ini untuk segera menekan harga gas industri.
Presiden Joko Widodo patut kecewa dengan harga gas industri yang tak kunjung turun. Ada enam sektor industri di Indonesia yang menggunakan 80 persen gas untuk berproduksi, yaitu industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, dan industri gelas. Harga gas yang tinggi sangat berpengaruh pada daya saing produk industri Indonesia di pasar dunia. Produk-produk Indonesia kalah bersaing dengan produk negara lain hanya gara-gara harga gas yang mahal.
Lemahnya daya saing produk juga akan mempengaruhi lapangan kerja yang tersedia. Ditambah berbagai persoalan lain maka muara dari persoalan yang saling berkait ini adalah kesejahteraan rakyat yang rendah.
Opsi yang ditawarkan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menyelesaikan masalah tingginya harga gas industri. Namun penting juga pemerintah meneliti adakah oknum-oknum yang bermain di sektor ini yang membuat harga gas industri mahal untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.
