Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Kabinet Terbatas membahas Rancangan Undang-undang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/4) Dalam arahannya, Presiden menegaskan, agar jajarannya senantiasa berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap pembahasan undang-undang Menurut Presiden, hal ini dilakukan agar tidak terjadi peninjauan kembali atas rancangan undang-undang tentang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya yang nantinya akan disahkan Selain itu, Presiden berharap agar Rancangan Undang-Undang yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, dapat menjadi peraturan yang visioner dan dapat melihat potensi kekayaan hayati bangsa Indonesia
“Sebelum mendengarkan paparan terkait daftar inventaris masalah yang akan menjadi posisi pemerintah terkait RUU ini saya ingin tekankan bahwa yang menjadi pegangan kita dalam setiap pembahasan undang-undang adalah konstitusi kita yaitu UUD 1945. Dengan demikian setiap RUU termasuk RUU tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Itulah yang harus menjadi koridor kita bersama. Jangan sampai nantinya setelah jadi UU justru bolak balik di judicial review di MK. Dan terkait dengan RUU inisiatif DPR ini saya minta untuk melihatnya secara visioner, melihat ke depan dan melihat apa nilai tambah bagi kemajuan negara ini.”
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan, dalam Rapat Kabinet Terbatas tersebut, Presiden meminta kepada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pendalaman terkait Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya tersebut Menurut Siti Nurbaya, pihaknya akan mendalami sisi filsofis dari Rancangan Undang-Undang tersebut serta keterkaitannya dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan sumberdaya alam Siti Nurbaya juga melaporkan kinerja konservasi sumberdaya alam yang telah berjalan hingga saat ini (ndy)
