Setelah mengumumkan secara resmi rencana Reshuffle kabinet pada hari Selasa di Istana Bogor, Jawa Barat pada Hari Rabu 23 Desember, Presiden Joko Widodo resmi melantik 6 menteri baru dan 5 wakil menteri di kabinetnya. Pergantian ini berlangsung di kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementrian Agama, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebetulnya, isu reshuffle sudah berhembus cukup lama, terutama berkenaan penanganan pandemi Covid-19 dan ditambah beberapa kasus yang melanda beberapa kementerian terkait kasus korupsi. Kinerja Kabinet Indonesia Maju Jilid II ini memang sudah dikritik oleh banyak pihak, terutama ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan para menterinya pada 2019 pasca- pelantikan menjadi Presiden. Kritikan ditujukan karena ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan posisi dan latar belakang pengalaman kerja para pembantunya. Selain itu, dia juga melantik beberapa kepala Badan di lingkungan pemerintahannya.
Presiden Joko Widodo melakukan perubahan dan pergantian para menterinya untuk memberikan kepastian dan kenyaman kepada masyarakat Indonesia serta menjawab masukan dari banyak pihak. Bagi para pelaku pasar, perombakan kabinet diharapkan memberikan rasa aman dalam iklim berusaha disaat badai ekonomi dikarenakan merebak pandemi virus corona. Usai pengumuman wabah corona menyerang Indonesia secara resmi pada akhir Februari tahun ini, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi sebaran dan ancaman virus corona yang terus meningkat di akhir tahun ini. Kerjasama dengan pabrik pembuat vaksin telah dilakukan dan kedatangan sekitar 1 juta dosis vaksin telah memberikan bukti keseriusan Pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Walau terjadi kekhawatiran beberapa pihak, terutama ada penempatan menteri dengan latar belakang yang jauh dari kementrian yang diembannya, semua itu tidak menyurutkan harapan masyarakat atas perubahan di kabinet Indonesia Maju. Apalagi isu-isu keamanan dalam negeri juga telah menyita dan membelah fokus perhatian pemerintah dalam mengatur penyelenggara dan membangun Indonesia. Beberapa target target ekonomi sudah banyak yang meleset dan tidak sesuai harapan. Pertumbuhan ekonomi juga sudah lebih dari minus 3 persen, sehingga ancaman resesi sudah di depan mata. Sebetulnya bukan hanya Indonesia yang mengalami resesi ekonomi akibat epidemi corona yang melanda secara global. Jadi yang sekarang harus dilakukan adalah semua pihak bersatu padu dan bergotong royong untuk melawan penyebaran virus dengan patuh pada protocol kesehatan yang telah dicanangkan pemerintah. Selain itu stimulus stimulus yang telah dilakukan Pemerintah di masa pandemi untuk masyarakat menengah kebawah sangat membantu disaat masa masa krisis saat ini. Kita tunggu perubahan dan gebrakan para menteri yang baru dengan ide ide yang lebih segar sehingga kegalauan dan keresahan masyarakat di masa pandemi dapat dijawab.
