Menteri Luar Negeri RI menerima kunjungan kehormatanSekretaris Jenderal Developing Eight -D8 atau kelompok 8 negara berkembang, Dato' Ku Jaafar Ku Shaari, di Jakarta, Jumat, 13 April lalu. Kunjungan ini merupakan yang pertama kali sejak Dato' Ku Jaafar Ku Shaari menjabat sebagai Sekretaris Jenderal kelompok tersebut pada bulan Januari lalu. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri RI dan Sekretaris Jenderal D-8 membahas perlunya meningkatkan aktualisasi eksistensi D-8 dan menjaga agar D-8 tetap berfokus pada kerja sama ekonomi dan perdagangan. Kedua pihak sepakat untuk mendorong sektor swasta dan pengusaha memperkuat visibilitas dan hasil-hasil konkrit D-8 di enam sektor prioritas kerja sama D-8, khususnya peluang ekonomi di bidang industri halal, perbankan syariah, dan Usaha Kecil Menengah. D-8 didirikan di Turki melalui Deklarasi Istanbul pada tanggal 15 Juni 1997, dan beranggotakan Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Saat ini, D-8 berada di bawah kepemimpinan Turki selaku Ketua Konferensi Tingkat Tinggi D-8.
Komitmen dan Kontribusi Indonesia Pada Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Mendapat Apresiasi Pemerintah Swedia.
Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir mengatakan, kontribusi dan komitmen Indonesia terhadap pasukan pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah amanat konstitusi dan memiliki rekam jejakdan sejarah panjang. Indonesia telah mengirim lebih dari 40 ribu personil dalam 28 misi perdamaian PBB sejak tahun 1957. Tahun lalu Indonesia mencapai tonggak sejarah yang penting, 60 tahun partisipasi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian. Demikian disampaikan A.M. Fachir sebagai pembicara utama pada konferensi Peacekeeping Reform: Making United Nations Peace Operations More Fit for Purpose di Stockholm, Jum'at, 13 April. Ia menyebutkan, tahun ini Indonesia berencana mengirimkan satu kontingen TNI dalam misi PBB di Kongo atau Monusco (Mission de L’Organisation des Nations Unies pour La Stabilisation en Republique Democratique du Congo) dan satuan tugas Formed Police Unit Polri dalam misi perdamaian di Sudan Selatanatau UNMISS (United Nations Mission in South Sudan). Lebih lanjut Wakil Menteri AM Fachir menekankan tiga aspek penting, yaitu mendorong peran perempuan sebagai pasukan perdamaian PBB, memprioritaskan keselamatan pasukan perdamaian, dan melindungi masyarakat sipil dalam situasi konflik serta inovasi pemanfaatan dan optimalisasi anggaran pasukan perdamaian PBB. Pemerintah Swedia dan Stockholm International Peace Research Institute menyampaikan apresiasi atas peran dan kontribusi Indonesia dalam misi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB.
Aplikasi Safe Travel, Inovasi Pemerintah Untuk Lindungi WNI di Luar Negeri
Beranda Diplomasi diakhiri dengan informasi tentang aplikasi Safe Travel, inovasi Pemerintah untuk lindungi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri RI memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi guna melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dengan meluncurkan aplikasi Safe Travel yang berbasis multi-platform. Aplikasi berbasis ponsel pintar Android dan iOS ini secara resmi diluncurkan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, pada Sabtu, 14 April. Menteri Retno Marsudi mengatakan, peluncuran aplikasi Safe Travel merupakan salah satu bagian dari politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan perlindungan Warga Negara Indonesia.
“ Jadi teman – teman, baru saja kita meluncurkan bersama, aplikasi Safe Travel. Aplikasi ini sudah bisa diakses melalui multiple platform, karena sebelumnya Januari 2017 kita sudah meluncurkan tetapi dalam bentuk peta, sekarang sudah bisa kita akses melalui berbagai macam cara. Tentunya pertanyaannya kenapa Safe Travel, jawaban yang paling pendek adalah dalam rangka perlindungan. Karena perlindungan WNI sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia adalah prioritas bagi politik luar negeri Indonesia “.
