Pasca Pemilihan Umum yang kembali menetapkan Bashar al Assad sebagai Presiden Suriah, negara itu masih saja menjadi ajang perebutan pengaruh Rusia, Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Sebagaimana diketahui, dalam Pemilu yang dilaksanakan Rabu pekan lalu, Bashar Al Asaad meraih 95 persen suara dan menjadikannya Presiden Suriah untuk masa jabatan ke empat. Ketua Parlemen Suriah Hammouda Sabbagh dalam konferensi pers menyatakan 78 persen pemilih telah memberikan suaranya. Dengan terlaksananya Pemilu itu, pemerintah Suriah menegaskan bahwa sesungguhnya negara berjalan normal walaupun ada konflik bersenjata yang sudah berlangsung 10 tahun, dan sedang dilanda Covid 19.
Hasil Pemilihan Umum yang mendudukkan kembali Bashar Al Assad itu mendapat kecaman negara negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sebelum pemilu dilaksanakan, Uni Eropa dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama yang menilainya sebagai rekayasa Bashar Al Assaad. Perserikatan Bangsa Bangsa telah menyerukan agar Pemilu di Suriah dilaksanakan dengan pengawasan internasional. PBB mengharapkan dengan demikian hasil pemilu akan dapat mendorong lahirnya undang undang baru yang menjadi jalan bagi penyelesaian konflik.
Alih alih mengecam pelaksanaan dan hasil pemilu, Rusia yang merupakan sekutu Bashar Al Assad menyambut hasil pemilu yang kembali mendudukkan Bashar Al Assad sebagai Presiden Suriah. Dengan kemenangannya itu Bashar Al Assad akan memerintah 7 tahun lagi dan melanjutkan kekuasaan keluarga Al Assad yang sudah berlangsung selama setengah abad. Ayah Bashar yaitu Hafez Al Assad sebelumnya memerintah Suriah selama 30 tahun hingga tahun 2000. Konflik berdarah di Suriah itu dimulai pada tahun 2011 pada masa pemerintahan Bashar Al Assad. Aksi unjuk rasa sejalan dengan phenomena Arab Spring akhirnya menjadi perang saudara yang kemudian menarik negara negara pendukung dan penentang Bashar Al Assad. Akibatnya jutaan penduduk mengungsi, ribuan meninggal dunia dan rakyat Suriah hidup dalam kemiskinan.
Pemilu yang banyak dinilai penuh kecurangan dan kontroverial itu dapat diperkirakan tidak akan dapat menyelesaikan konflik berdarah yang juga merusakkan infrastruktur serta peninggalan sejarah yang indah. Tidak adanya penyelesaian internal serta pangaruh dan campur tangan negara asing, akan menjadikan negara yang dulu bernama Syam dan dikenal makmur dan sejahtera itu masih akan terus tercabik cabik dengan rakyat yang menderita.
