Pasca kunjungan utusan ASEAN ke Myanmar, penyelesaian krisis di Myanmar belum menunjukkan titik terang. Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Joch Hoi dan Menteri Luar Negeri Brunei Erywan Yusuf, Jumat 4 Juni 2021 berkunjung ke Myanmar dalam rangka mewujudkan Konsensus Petinggi Asean dalam pertemuan di Jakarta. Misi yang secara khusus menemui pemimpin junta Henderal Min Aung Hlaing ini, mendapat kecaman dari pihak pemerintah tandingan yang menamakan dirinya National Unity Government, NUG. Televisi resmi Junta militer Myamnar memberitakan, pertemuan telah membahas mengenai banuan kemanusiaan. Selain itu dikatakan, utusan ASEAN juga membahas rencana pemilu dengan Jendral Min Aung Hlaing yang dijanjikan manakala situasi sudah kondusif.
Pemerintah tandingan NUG menanggapi pertemuan beserta hasilnya dengan skeptis. Mereka kecewa karena sebagaimana pada pertemuan tingkat tinggi di Jakarta, pihak pemerintahan bayangan tidak diundang. Dalam kunjungan dua utusan ASEAN ke Myanmar Jumat lalu, mereka juga tidak mendapat kesempatan untuk bertemu.
Keraguan pihak NUG kepada hasil pertemuan ASEAN cukup beralasan. Setelah KTT ASEAN di Jakarta di bulan April, pihak junta militer masih terus melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Paling tidak 800 pengunjuk rasa dan masyarakat sipil telah tewas akibat tindakan militer dalam menangani unjuk rasa sejak kudeta militer 4 bulan lalu. Pemimpin junta nampaknya merasa bahwa hasil pertemuan tingkat tinggi Jakarta yang berupa consensus, bukanlah keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan. Sepulang dari Jakarta 24 April lalu, penguasa militer Myanmar bahkan menangkap 3000 orang anti pemerintah dan menewaskan setidaknya 200 warga.
Di sisi lain, negra anggota ASEAN pun bersifat mendua dalam hal bersikap kepada penguasa militer Myanmar. Dikabarkan, Singapura dan Thailand telah mulai bekerjasama dengan pemerintah militer dengan melakukan investasi. Sikap ASEAN memang tidak setegas negara Uni Eropa dan Amerika Serikat yang mengecam keras tindakan junta dan melakukan embargo terhadap akses ekonomis pejabat militer Myanmar.
Tidak dilibatkannya unsur NUG oleh ASEAN dalam upaya mencari solusi di Myanmar, selain menimbulkan apatisme terhadap ASEAN juga menguatkan perlawanan terhadap junta. Situasi ini dikhawatirkan dapat dijadikan alasan penguasa militer melakukan tindakan keras kepada pengunjuk rasa dan menunda pemilu karena situasi dianggap belum kondusif.
Untuk ASEAN, prinsip non intervensi, serta sikap mendua beberapa anggotanya karena kepentingan kerjasama investasi dan ekonomi, menjadi penyebab tiadanya sikap tegas dan tindakan lebih nyata.Dalam hal inilah sesungguhnya ASEAN perlu kembali bersama menyatakan komitmennya untuk secara bersungguh sungguh mengatasi krisis di salah satu negara anggotanya itu. Hal ini tak lain guna mencegah terjadinya perang saudara yang dapat mencabik cabik negara itu serta membuat rakyatnya lebih menderita.
