Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan 510 sertifikat hak atas tanah wakaf untuk surau, mushala, pondok pesantren di Sumatera Barat (Sumbar). Penyerahan dilakukan di Masjid Jamiatul Huda, Kota Padang, Senin siang (21/5/2018). Total luas tanah yang disertifikatkan mencapai 587.592 meter persegi. Tanah wakaf itu tersebar pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumbar. Kepala Negara menyampaikan bahwa dirinya sering sekali mendengar keluhan adanya sengketa lahan akibat ketiadaan bukti hak hukum atas tanah. Dirinya tidak ingin keluhan yang sama terus berdatangan dari pengurus masjid, musala, pondok pesantren, maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Oleh karenanya, Presiden telah menginstruksikan Menteri Badan Pertanahan Nasional-BPN untuk menyelesaikan persoalan sertifikat ini di seluruh tanah air, termasuk di antaranya sertifikat bagi tanah wakaf. Setelah menyerahkan sertifikat hak tanah wakaf tersebut, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan menunaikan ibadah salat zuhur berjamah. Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo diantaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar dan Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno.
Momentum Harkitnas Ke 110 Menjadi Momentum Kebangkitan Kreatifitas dalam Persaingan di Jaman Tekhnologi.
Refleksi Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-110 tahun 2018, sebagi momentum menuju sebuah perubahan untuk menjadi bangsa yang besar di dunia Internasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, H. Suwarna Murdiaz, di Subang mengatakan, kebangkitan itu bagaimana bangsa ini sanggup membangun karakter generasi muda, untuk menjadi generasi yang handal, yang nantinya harus mampu bersaing dengan negara lain. Hal itu dikatakan H. Suwarna kepada Radio Republik Indoensia di Subang, Senin (21/5/2018). Ia mengatakan, Kebangkitan Nasional pada saat itu yang diawali oleh Bung Utomo, dimana pemuda saat itu mampu bangkit dari belenggu penjajahan, dan pada saat itu generasi muda memiliki karakter untuk merdeka. Suwarna mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah Pemuda yang mampu berkompetitif atau bersaing dengan tekhnologi, yang berkembang saat ini. Generasi muda kedepan, yaitu generasi muda yang mampu bangkit dan siap berkompetitif, dalam membangun bangsa dan negeri ini.
BPPTKG Naikkan Status Merapi dari Normal Menjadi Waspada.
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta menaikan status Gunung Merapi dari status Mormal menjadi Waspada. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Bambang Giyanto, kepada RRI Surakarta, Selasa (22/5/2018) dini hari. Dikatakannya, kenaikan status Merapi itu dilakukan karena terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD Kabupaten sekitar pukul 23.00 tadi malam setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari BPPTKG Yogyakarta langsung menggelar rapat internal bersama Ketua Tim SAR Klaten. Karena di lapangan, khususnya di Desa Balerante, masyarakat sudah berkumpul di titik kumpul. Namun, dalam perjalanan waktu sekitar pukul 02.00 WIB, banyak warga yang bergerak ke bawah ingin mengungsi, sehingga personilnya masih berada di lapangan untuk menjelaskan agar tidak mengungsi sebelum ada aba-aba dari pemerintah. Bambang Giyanto menegaskan, sekarang ini yang harus dikosongkan adalah wilayah radius 3 kilometer dari puncak Merapi, sehingga kalau di wilayah Klaten hanya di luar permukiman.
