VOI KOMENTAR Tiongkok sepertinya tidak main main dalam pernyataannya terkait hubungannya yang semakin memburuk dengan Taiwan.
Kantor berita Associated Press melaporkan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang juga mengepalai Komisi Militer Pusat, menekankan perlunya Tentara Pembebasan Rakyat meningkatkan kemampuan pasukan terkait persengketaan dengan Taiwan.Hal ini tidak hanya menyangkut tentara aktif namun juga melibatkan[AT1] pensiunan personel militer. Mereka dikatakan akan menjadi prioritas utama wajib militer di masa perang.Hal tersebut diatur dalam rancangan perubahan peraturan yang dirilis Kementerian Urusan Veteran pada akhir pekan.
Wajib militer berdasarkan undang-undang Tiongkok berlaku bagi warga negara berusia 18 hingga 22 tahun. Mereka diharuskan menjalani satu bulan pelatihan di dinas militer namun tidak wajib menjadi tantara profesional sesudahnya. Bahkan semenjak tahun 1949 praktis sudah tidak dilaksanakan lagi karena jumlah tentara yang sukerela mendaftar dianggap mencukupi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa genting kah situasinya, sehingga perlu ada Revisi undang undang yang mewajibkan veteran untuk ikut terlibat di masa perang?
Mantan instruktur Tentara Pembebasan Rakyat, Song Zhongping mengatakan bahwa revisi diperlukan untuk mencerminkan perubahan yang lebih luas di dunia dan untuk lebih mempersiapkan Tiongkok menghadapi keadaan darurat.
Militer negara itu harus “siap untuk menanggapi” situasi yang kompleks dan sulit ketika menghadapi tantangan keamanan. Terlebih akhir akhir ini hubungan Tiongkok dengan negara-negara Barat dan tetangganya tengah memburuk karena berbagai masalah, mulai dari klaim teritorial, ekonomi, hingga hak asasi manusia.Sekian Komentar
