VOInews, Jakarta: Indonesia mengangkat keberhasilan peluncuran Surya Satelilite-1 (SS-1) yang diluncurkan pada 6 Januari 2023 yang lalu, dalam pertemuan sesi ke-62 Sub-Komite Hukum PBB Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai (LSC UNCOPUOS). SS-1 merupakan satelit nano pertama buatan mahasiswa Indonesia.
“Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Badan Eksplorasi Luar Angkasa Jepang (JAXA) dan Kantor PBB urusan Antariksa (UNOOSA) atas dukungannya dalam peluncuran satelit ini,” kata Kuasa Usaha Sementara KBRI Wina A. Alfiano Tamala dalam pernyataan nasional pada forum tersebut, Kamis (23/3), melalui keterangan resmi KBRI Wina yang diterima di Jakarta, Senin (27/3).
SS-1 merupakan student satellite Indonesia pertama yang dikembangkan dan dilepaskan dengan dukungan KiboCube, sebuah modul percobaan Jepang, yang saat ini merupakan satu-satunya modul yang digunakan untuk meluncurkan satelit dari International Space Station.
“SS-1 dilengkapi dengan Automatic Package Reporting System (APRS) yang akan berkomunikasi dua arah dengan bumi dengan frekuensi radio amatir,” kata Alviano Tamala.
Ia menyebut, saat ini, Indonesia telah memiliki satelit kecil seperti antara lain LAPAN-A-1, LAPAN-A-2 (Orari) dan LAPAN A-3. Ia mencontohkan, LAPAN-A-2 telah beroperasi sekitar 7 tahun dan berfungsi memonitor bumi, pelayaran, keperluan komunikasi dan riset, serta penanganan situasi darurat saat bencana.
“Satelit ini juga digunakan untuk keperluan jaringan radio amatir sejumlah negara di garis katulistiwa,” katanya.
Ia menjelaskan, satelit nano dapat didesain untuk mengumpulkan data bencana alam dan alat komunikasi laboratorium, perusahaan dan radio amatir di wilayah Indonesia.
Selain itu, satelit juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melacak posisi kendaraan, pendaki gunung, kapal nelayan dan hotspot kebakaran hutan.
“Sebagai negara kepulauan di garis katulistiwa, Indonesia memiliki kondisi geografis khusus sehingga perlu terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi satelit kecil. Teknologi tersebut berguna dalam menunjang konektivitas berbagai daerah dan penduduk Indonesia, khususnya di wilayah terpencil,” terangnya.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya pengaturan internasional pengoperasian satelit kecil, mengingat permintaan dan pengembangan satelit ini semakin meluas. Indonesia juga menyoroti semakin banyaknya satelit mikro dan mega konstelasi yang memenuhi orbit dan atmosfer.
“Perlu pembahasan mengenai jaminan akses dan penggunaan orbit serta spektrum secara rasional dan adil. Harus ada sebuah sistem untuk menghindari interference dan risiko tabrakan (collision),” kata Alviano.
Lebih lanjut, menurutnya, Indonesia juga memandang pentingnya fasilitasi dan registrasi satelit mega konstelasi.
“Masyarakat internasional juga perlu berkoordinasi untuk keterbukan informasi dan data mengenai space situational awareness activities,” sambungnya.
Sesi ke-62 Sub-Komite Hukum Sub-Komite Hukum PBB Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai berlangsung di Kantor PBB Wina, Austria, pada 20 – 31 Maret 2023, dan dihadiri seluruh negara anggota UCOPUOS, peninjau (observer) dan berbagai organisasi internasional.
Delegasi Indonesia terdiri dari Indonesian Space Agency Secretariat (INASA), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Wina.
