VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 terus mendorong dialog nasional yang inklusif antara berbagai pihak untuk penyelesaian konflik Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengakui adanya perbedaan yang cukup mendalam antara para pihak yang terlibat di Myanmar. Namun demikan, ia menegaskan Indonesia akan terus mencoba memainkan peran sebagai Ketua ASEAN dan menjembatani berbagai perbedaan yang ada di Myanmar.
“Dalam engagements, kita melakukan atau mendorong untuk segera dilakukan dialog nasional yang inklusif. Harus diakui bahwa perbedaan posisi di antara mereka para stakeholders yang ada di Myanmar masih cukup lebar dan dalam. Meski demikian, Indonesia tidak akan menyerah sebagai Chair dan akan terus mencoba memainkan peran sebagai jembatan dari berbagai perbedaan dan akan terus melakukan engagements,” kata Menlu Retno dalam keterangan yang disampaikan, di Jakarta, Jumat (5/5).
Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia telah memutuskan untuk mengambil pendekatan non-megaphone diplomacy atau diplomasi senyap dalam menjembatani perbedaan di Myanmar. Menurutnya, upaya ini ditujukan untuk memberi ruang bagi para pihak untuk membangun kepercayaan dan lebih terbuka dalam berkomunikasi.
“Pendekatan ini disambut baik oleh para pihak termasuk stakeholders di Myanmar,” kata Menlu.
Retno Marsudi menjelaskan, non-megaphone diplomacy atau quiet diplomacy dijalankan oleh Indonesia bukan tanpa hasil. Menurutnya selama 4 bulan terakhir, Indonesia telah melakukan banyak hal dan diharapkan dapat menjadi modal bagi terciptanya perdamaian di Myanmar.
Selain itu, Retno Marsudi mengatakan, selain membangun komunikasi, Indonesia juga menyuarakan pentingnya penghentian penggunaan kekerasan di Myanmar. Menurutnya, Indonesia sebagai Ketua ASEAN, mengecam keras penggunaan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil lebih banyak.
“Kekerasan harus dihentikan, saya ulangi kekerasan harus segera dihentikan. Tanpa dihentikannya kekerasan, maka tidak akan ada perdamaian di Myanmar. Dan keselamatan rakyat Myanmar harus terus menjadi perhatian kita semua,” katanya.
Sementara itu, terkait pengiriman bantuan kemanusiaan terhadap warga Myanmar, Menteri Retno Marsudi mengatakan bantuan ini dikoordinir oleh Sekjen ASEAN dan dijalankan oleh AHA Center. Ia mengatakan pengiriman bantuan tahap pertama berupa life saving telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19. Sementara untuk tahap kedua berupa life sustaining, Retno Marsudi mengatakan AHA Center masih mengalami kendala terutama terkait akses.
“Tahap kedua ini sempat alami hambatan karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang diluar kontrol militer Myanmar,” katanya.
Dirinya pun memastikan akan terus membangun komunikasi agar mandat bantuan kemanusiaan dari 5 Poin Konsensus dapat segera disampaikan kepada warga Myanmar yang membutuhkan.
