VOInews, Jakarta: Indonesia mendesak Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) untuk membentuk komisi indepeden guna menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit di Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan agresi harus dihentikan untuk mencegah berjatuhannya korban sipil. PBB, menurutnya, juga harus mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza,” kata Menlu Retno dalam pertemuan darurat SMU PBB yang menbahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, di New York, Kamis (26/10/2023), dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (27/10/2023)/
Menlu Retno juga meminta PBB memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Menurutnya, Indonesia mendesak SMU PBB dan Badan-badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
Ia mengatakan upaya yang dilakukan Sekjen PBB dan negara-negara kunci juga harus didukung. Melihat dari kerusakan yang ada, menurut Retno, bantuan yang tersedia saat ini masih jauh dari cukup.
“Oleh karena itu SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi suka rela melalui UNWRA (Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina) dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan,” kata Menlu.
Hal lain yang juga didesak oleh Indonesia adalah menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Menlu Retno Marsudi mengatakan seruan Israel untuk pergi dari Gaza Utara memperparah kondisi warga yang rumahnya telah dihancurkan, dan akses terhadap listrik, gas, bahan bakar, dan air dibatasi.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman,” kata Menlu.
Selain tiga hal tersebut, Menlu Retno juga meminta PBB untuk mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Menurutnya, perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi. Untuk itu, proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua-negara harus dimulai kembali.
“Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus Bersama rakyat Palestina,” tandas Menlu seraya mengajak peserta Sidang Umum PBB untuk dapat mengadopsi draft resolusi SMU PBB mengenai Palestina (General Assembly Draft Resolution, 10th Emergency Special Session).
