VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyoroti pentingnya komunikasi yang transparan dan inklusif agar program badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaras dengan prioritas-prioritas Pemerintah Republik Indonesia.
“Perlu komunikasi yang transparan dan inklusif agar program badan PBB selaras dengan prioritas-prioritas Pemri,” ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidato pembuka yang disampaikan dalam Pertemuan Pleno ke-8 Forum Konsultasi Indonesia-PBB atau Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) Selasa (31/10/2023).
Menlu RI juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi di Gaza dan mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Tri Tharyat dan The United Nations Resident Coordinator Valerie Julliand mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam memenuhi 63% dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mendorong kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan PBB untuk meningkatkan angka tersebut.
Kegiatan Pleno terdiri dari dua sesi, yaitu sesi laporan Working Group I on Information Sharing and Cooperation Development (WG I) serta Working Group II on Administration (WG II), dan sesi Diskusi Tematik. Di tahun 2023, telah diadakan dua pertemuan WG I untuk membahas kerja sama Pemri - PBB dalam kerangka Keketuaan ASEAN Indonesia (9 Februari 2023) dan kerja sama dalam konteks pelindungan budaya (5 Oktober 2023). Sedangkan, pertemuan WG II telah membahas sejumlah isu administratif seperti Host Country Agreement (HCA), fasilitas konsuler, perpajakan dan kepabeanan, serta aspek teknis kendaraan diplomatik.
Pada sesi kedua, forum mendiskusikan tema “Multilateralism in Achieving Blue Agenda's Commitment,” yang relevan dibahas pasca dilaksanakannya 1st High Level Meeting AIS Forum di Bali, 11 Oktober 2023 lalu.
UN Resident Coordinator menyampaikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, besar potensi Indonesia untuk memimpin pembahasan Blue Agenda di tingkat global. Sesi ini juga menekankan bahwa multilateralisme menjadi pendekatan kunci dalam memajukan isu tersebut yang juga memerlukan kerja sama erat antara Indonesia dan PBB.
Dalam sesi diskusi, para peserta Pleno yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga dan Badan-Badan PBB selanjutnya menyepakati pentingnya intensifikasi koordinasi rutin antara Pemri-PBB, serta penguatan kerja sama PBB dengan Sekretariat ASEAN.
Tahun ini menandai satu dekade sejak IUNCF pertama kali diadakan pada 2013. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, IUNCF telah memainkan peran penting sebagai forum konsultasi reguler yang memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga Indonesia dan Badan-Badan PBB.