VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri High-Level Segment Conference on Disarmament di Jenewa, Swiss pada Senin (26/2/2024). Dalam pertemuan tersebut Retno Marsudi menekankan pentingnya mengatasi kebuntuan yang dihadapi oleh Conference on Disarmament.
“Sebagai Presiden, Indonesia berkomitmen untuk mendorong transparansi, keseimbangan, dan juga dialog yang konstruktif,” kata Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima pada Selasa (27/2/2024) di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi menyoroti pentingnya penguatan komitmen terhadap perlucutan senjata global. Indonesia, menurutnya, mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT).
“Saya sampaikan Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dan siap mendorong universalisasinya," kata Retno Marsudi.
Selain itu, Indonesia bersama negara ASEAN terus mendorong penandatanganan Protokol SEANWFZ oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5. Retno Marsudi juga berharap negara global dapat mendorong tercapainya kemajuan dalam perlucutan senjata.
“Negara-negara harus terus mendorong tercapainya kemajuan dalam perlucutan senjata, baik dari sisi prosedural maupun substantif. Fokus utama hendaknya ditujukan kepada isu-isu yang menuai kesepakatan seperti Negative Security Assurances yang legally binding dan traktat cut-off bahan fisil,” lanjutnya.
Retno juga mengatakan Conference on Disarmament harus adaptif dan responsif terhadap lanskap keamanan yang terus berubah, termasuk munculnya teknologi baru dalam sistem persenjataan dan perang modern, serta mewujudkan traktat untuk mencegah perlombaan senjata di antariksa.
Ia pun mengecam wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza, dan menyesali tidak tercapainya kesepakatan aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament.
“Saya mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa. Terakhir, saya sampaikan penyesalan terkait tidak tercapainya kesepakatan mengenai aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament,” terangnya.
Conference on Disarmament adalah satu-satunya forum negosiasi multilateral yang membahas upaya perlucutan senjata. Forum ini beranggotakan 65 negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5. Pertemuan tersebut, dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa selaku Presiden Conference on Disarmament.