VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk mendukung demokrasi dalam bentuk modern. Dirinya pun menyoroti sejumlah langkah yang patut menjadi fokus guna mencapai tujuan itu.
Saat berbicara di KTT Demokrasi ke-3 dalam Sesi Kecerdasan Buatan (AI)/Teknologi Digital dan Demokrasi, di Seoul, Korea Selatan, Menlu Retno mendorong tata kelola digital global yang demokratis. Menurutnya teknologi transformatif seperti kecerdasan buatan harus dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan banyak orang.
"Jalan menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif. Dan Indonesia telah memperkenalkan peraturan mengenai etika AI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN," kata Menlu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Menlu Retno juga menyoroti pentingnya kecerdasan buatan untuk dapat menutup kesenjangan digital global. Menurutnya teknologi maju seperti kecerdasan buatan harus diperlakukan sebagai alat publik global.
"Namun, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Selain menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara juga harus bisa mendapatkan akses digital yang mudah, adil, dan merata," katanya menambahkan.
Terkait hal ini, Menlu Retno juga menggaris bawahi peran negara-negara berkembang sebagai bagian penting dalam pembangunan digital global. "Indonesia telah secara aktif mengambil bagian dalam negosiasi Global Digital Impact dan jalur lain di PBB dan forum internasional," katanya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri KTT Demokrasi ke-3 adalah pentingnya upaya mitigasi risiko secara kolektif. Menurutnya, kecerdasan buatan bisa menjadi pedang bermata dua yang selain bisa digunakan sebagai alat demokrasi namun juga bisa menjadi alat manipulasi.
"Oleh karena itu, kita harus bergandengan tangan untuk memupuk literasi digital, serta inovasi melawan berita palsu yang dimanipulasi, dan penyalahgunaan AI termasuk dalam melawan serangan siber," katanya.
Dirinya pun menegaskan hubungan antara demokrasi dan teknologi harus menjadi kekuatan untuk kebaikan dan negara-negara memiliki kewajiban untuk memastikan itu.