Thursday, 06 September 2018 10:18

Kementerian Luar Negeri RI dan ICRC Bahas Tantangan Baru Perdamaian Dunia

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
Foto : VOI Foto : VOI

 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Multilateral (P2K), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan  Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) menyelenggarakan Regional Conference on Contemporary Warfare: Global; Trends and Humanitarian Challenges pada Rabu, 5 September 2018 di Jakarta. Konferensi tersebut menghadirkan para perwakilan dari berbagai organisasi internasional, di antaranya Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO), serta berbagai pusat kajian dan institusi akademik regional. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan tujuan diselenggarakannya konferensi tersebut untuk mencari solusi mengenai tantangan baru dalam mewujudkan perdamaian dunia.  Tantangan baru tersebut muncul dari perkembangan teknologi, yakni perang siber. Jenis perang tersebut dianggap membutuhkan sikap dan upaya penanganan khusus yang berbeda dengan perang konvensional.

“Sekarang kita tahu bahwa ada tantangan baru, ada jenis – jenis perang yang berbeda, yang sudah menggunakan lebih banyak teknologi. Nah ini kan perlu satu pensikapan. Karena saya sampaikan, apapun jenis konflik, apapun jenis perang, tetapi yang akan jadi korban adalah tetap manusia. Dan manusia ini akan selalu menjadi core attention dari ICRC tentunya juga bagi politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu kita bekerjasama dengan ICRC untuk menyelenggarakan this Regional Conference yang akan membahas mengenai tantangan – tantangan baru tersebut.”

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri RI Siswo Pramono menuturkan diskusi ini sifatnya adalah diskusi dengan ruang lingkup yang luas. Oleh karena itu seluruh peserta diharapkan dapat memberi masukan ke badan-badan terkait untuk nantinya dijadikan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait penggunaan teknologi untuk keperluan militer atau peperangan. Selain itu, menurut Siswo terdapat lompatan teknologi di setiap peperangan sehingga diskusi ditujukan untuk meminimalisir kerusakan dari teknologi yang semakin canggih. (VOI/Rezha)

Read 419 times Last modified on Thursday, 06 September 2018 13:39